Penghapusan pelajaran sejarah cara membutakan generasi dari masa lalu NKRI
Elshinta
Minggu, 20 September 2020 - 12:11 WIB | Penulis : Andi Juandi | Editor : Administrator
Penghapusan pelajaran sejarah cara membutakan generasi dari masa lalu NKRI
Foto: Efendi Murdiono/Radio Elshinta

Elshinta.com - Rencana penghapusan mata pelajaran sejarah oleh Menteri Pendidikan RI Nadiem Anwar Makarim mendapatkan tanggapan alumni fakultas sejarah IKIP PGRI Jember Jawa Timur Ahmad Muhli Jumaidi, langkah tersebut akan membutakan generasi penerus bangsa ini dari perjalanan tegaknya NKRI.

Muhli Junaidi mengajak para pengambil kebijakan melihat sejenak kenangan masa lalu pidato terakhirnya Soekarno sebelum tumbang, 17 Agustus 1966, menyampaikan pidato dalam peringatan kemerdekaan Indonesia. "Djangan Sekali-kali Meninggalkan Sedjarah."

"Beliau menyematkan judul pidatonya dengan ‘’Djangan Sekali-kali Meninggalkan Sedjarah’’. Sang proklamator memberikan judul demikian karena; tahun itu adalah tahun gawat. perang saudara, intrik kekuasaan, tipu sana-tipu sini, dan sebagainya. Judul pidato itu, oleh KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) dijadikan akronim dengan JASMERAH, sebagaimana hingga detik ini amat kita kenal," kata pria asal Sumenep Madura, Minggu (20/09), seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Efendi Murdiono.

Menurut anggota Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) Jawa Timur ini, tentu saja, pidato Soekarno itu menjadi basis kekuatan sejarah bangsa, bahwa sejarah adalah urat nadi kehidupan dan pemantik penanaman bibit-bibit nasionalisme dan patriotisme Indonesia. 

"Dalam arti sarkatis, jangan coba-coba mengutak-atik pembelajaran sejarah bangsa dari sistem pendidikan nasional Indonesia, jika tak ingin ‘kualat’ kepada generasi dahulu yang mengorbankan jiwa dan raganya demi tegaknya NKRI yang konon, menjadi harga mati ini," ucap alumni IKIP PGRI Jember angkatan 1999.

Pendapat Muhli seyogianya, Pendidikan Sejarah menjadi elemen kebangsaan dalam membentuk bangunan karakter penting, sama pentingnya dengan Pendidikan Agama, Pendidikan Jasmani, Pendidikan Prakarya dan Kesenian, atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan sebagainya. 

Dalam sejarah pendidikan Indonesia, sejak sebelum merdeka hingga saat ini, Pendidikan Sejarah selalu menjadi muatan inti silabus yang ada. Ia tak pernah tergerus atau terpinggirkan dari dalam konten kurikulum. Semua sudah jelas terpampang, baik di masa penguasa kolonial Hindia Belanda atau di masa Perang Revolusi, Orde Lama dan Orde Baru, atau di masa pembangunan saat ini kecuali sejak mas Nadiem jadi menteri, sangat menyadari bahwa pembekalan akan kisah lampau dan hikmah-hikmahnya yang termuat dalam sejarah adalah suatu nilai yang maha penting dalam merekatkan segala unsur dalam tubuh besar bangsa Indonesia. 

Dijelaskan Muhli ada wacana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat ini, yang ingin menghilangkan materi pendidikan Sejarah sebagai muatan wajib dalam nomenklatur silabus nasional, dan digeser kepada muatan pilihan, sebagaimana yang terjadi dalam kelompok ilmu-ilmu eksakta, humaniora dan sosial di tingkat SMA, dan ingin menghilangkan sama sekali Pendidikan Sejarah di tingkat SMK/MAK.

Di tengah gonjang-ganjing aturan yang mencoba menabrak ‘adat-istiadat’ Pendidikan Sejarah yang selama ini telah baku, tampillah ASGI untuk mengawal Pendidikan Sejarah sebagaimana semestinya diajarkan. 

Pertama; ASGI membuat Petisi Penolakan akan reduksifitas Pendidikan Sejarah dalam konten kurikulum nasional. Sampai tanggal 18 September ’20, petisi yang ditujukan kepada bapak Presiden Joko Widodo tersebut telah ditanda-tangani oleh 10.473 orang di seluruh Indonesia, yang sebagian besar tentu para guru sejarah dan/atau pemerhati sejarah serta praktisi ilmu sejarah dan nilai-nilai kesejarahan Indonesia. 

Kedua, per-tanggal 18/9/’20, ASGI telah meriles Siara Pers nomor: 92/SIPERS/09/AGSI/2020 tentang Mata Pelajaran Sejarah. Siaran pers tersebut kembali memberikan penolakan atas semua kehendak pemerintah yang terus mereduksi Pendidikan Sejarah dari kurikulum. Dalam cermatan penulis, setidaknya Press-reless di atas mempunyai tiga hal penting, yaitu:

  1. Mengembalikan Pendidikan Sejarah yang akan dijadikan mata pelajaran peminatan ke konstruktur wajib, sebagaimana konten kurikulum 2013.
  2. Penghapusan Pendidikan Sejarah dari semua tingkatan kelas di SMK/MAK.
DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Gerombolan KKSB hadang dan tembaki Patroli TNI
Rabu, 21 Oktober 2020 - 22:28 WIB
Prajurit TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Perbatasan (Pamtas) dari Batalyon...
Dinkes hentikan sementara pendaftaran suntik vaksin COVID-19 di Cisauk
Rabu, 21 Oktober 2020 - 16:04 WIB
Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Banten, menghentikan sementara pendaftaran suntik vaksin COVID-...
Kota Yogyakarta gelar edukasi akbar protokol kesehatan tempat usaha
Rabu, 21 Oktober 2020 - 15:31 WIB
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta bersama berbagai pihak terkait menggelar edukasi akbar me...
Lalu lintas pintu keluar Tol Cibitung dialihkan mulai Jumat
Rabu, 21 Oktober 2020 - 14:59 WIB
PT Jasa Marga (Persero) Tbk berencana mengalihkan arus lalu lintas pada akses menuju pintu keluar Si...
Jaksa minta hakim lanjutkan pemeriksaan Pinangki
Rabu, 21 Oktober 2020 - 14:08 WIB
Jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung meminta majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tip...
Libur panjang, Satgas: Pengurangan mobilitas potensial turunkan kasus COVID-19
Rabu, 21 Oktober 2020 - 13:53 WIB
Penekanan mobilitas penduduk selama pandemi COVID-19 berhasil menurunkan kasus dan angka kematian ak...
Pemkot Bogor data prioritas penerima vaksin COVID-19
Rabu, 21 Oktober 2020 - 12:51 WIB
Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Bogor mendata warga yang menjadi prioritas penerima suntikan vaksin ...
Masyarakat laporkan! Faskes diminta patuhi ketentuan tarif swab test
Rabu, 21 Oktober 2020 - 12:21 WIB
Satgas Penanganan COVID-19 meminta masyarakat melaporkan fasilitas kesehatan yang mengenakan tarif t...
Satgas COVID-19 minta Pemda fokus tekan kasus agar zona risiko membaik
Rabu, 21 Oktober 2020 - 12:05 WIB
Melihat peta zonasi risiko secara mingguan per 18 Oktober 2020, menunjukkan zona merah (tinggi) seba...
Penyaluran program subsidi upah sudah capai 98 persen
Rabu, 21 Oktober 2020 - 11:50 WIB
Penyaluran subsidi gaji/upah yang termasuk dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk taha...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV