Gubernur Jateng: Pilkada Serentak di tengah pandemi berbahaya
Elshinta
Selasa, 22 September 2020 - 16:29 WIB | Penulis : Andi Juandi | Editor : Sigit Kurniawan
Gubernur Jateng: Pilkada Serentak di tengah pandemi berbahaya
Ilustrasi. Foto: Antara

Elshinta.com - Melaksanakan Pilkada Serentak di tengah pandemi COVID-19 memang membahayakan masyarakat kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang, Senin (21/9). Oleh karena ituia meminta pemerintah pusat menganalisis dan mempertimbangkan usulan sejumlah pihak tentang penundaan Pilkada Serentak 2020 tersebut.

Setidaknya ada dua organisasi keagamaan besar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah secara tegas meminta pemerintah menunda pelaksanaan pilkada serentak karena dinilai dapat membahayakan masyarakat.

"Oleh sebab itu silakan dari Kementerian, Pemerintah Pusat, KPU, Bawaslu untuk menganalisis dan memperhitungkan. Kalau kita melihat di daerah zona merah, maka pilkada  sangat berbahaya," kata Ganjar seusai mengikuti rapat Paripurna bersama DPRD Jateng.

Menurut Ganjar penundaan pilkada sangat mungkin dilakukan dalam kondisi saat ini. Tinggal bagaimana KPU, Bawaslu, atau Kemendagri membicarakan itu secara baik-baik berdasarkan data yang ada.

"Tinggal nanti bagaimana keputusannya. Tapi pilkada di tengah pandemi memang  sangat bahaya," tegasnya, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Joko Hendrianto.

Ganjar mencontohkan, di Jawa Tengah sendiri sudah ada klaster dari para penyelenggara pilkada. Di Boyolali misalnya, beberapa anggota Panwaslu yang positif COVID-19.

"Maka saya kemarin menyarankan agar semuanya digelar virtual. Dulu saya juga usulkan, mungkin tidak menggunakan e-voting. Tapi karena cara ini belum terlalu dipercaya, bisa jadi masalah," imbuhnya.

Ganjar menyambung, pelaksanaan pilkada dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi daerah penyelenggara. Di daerah zona merah, maka pelaksanannya bisa ditunda.

"Bisa saja ada yang ditunda, ada yang tetap jalan di tempat-tempat tertentu, tapi dengan pembatasan dan pelaksanaan protokol kesehatan yang sangat ketat. Jadi memang harus dipertimbangkan kondisi-kondisi itu, agar tidak terjadi klaster baru yakni pilkada," tuturnya.

Usulan penundaan pilkada serentak 2020 disampaikan secara resmi oleh PBNU. PBNU meminta pemerintah menunda pelaksanaan pilkada sampai masa darurat COVID-19 terlewati.

Selain itu Pengurus Besar NU juga meminta agar pemerintah merelokasi anggaran pilkada serentak untuk penanganan kesehatan masyarakat di tengah pandemi. PBNU juga meminta pemerintah menimbangkan masukan terkait pelaksanaan Pemilu yang marak dengan aktivitas money politik.

Usulan penundaan pilkada serentak juga disampaikan Pengurus Pusat Muhammadiyah. Organisasi keagamaan di Indonesia ini meninjau kembali pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dan melakukan penundaan demi keselamatan masyarakat Indonesia.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Pemilih terinfeksi COVID-19, begini mekanisme pemungutan suaranya
Kamis, 15 Oktober 2020 - 17:12 WIB
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Evi Novida Ginting Manik menyatakan, pemilih di Pilkada 2...
Bawaslu: Tak patuh protokol kesehatan, paslon ditegur hingga dipidana
Rabu, 14 Oktober 2020 - 15:17 WIB
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Cianjur, Jawa Barat, menegaskan akan memberikan peringatan tertulis ...
Polres Keerom di Papua gelar simulasi Pilkada Serentak 2020
Senin, 12 Oktober 2020 - 17:45 WIB
Polres Keerom melaksanakan simulasi Sispamkota dalam rangka menghadapi Pilkada Serentak 2020 di Kabu...
KPU: Penerapan protokol kesehatan jadi tantangan Pilkada 2020
Sabtu, 03 Oktober 2020 - 12:50 WIB
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan, pelaksanaan pem...
Pilkada di tengah pandemi, Polri tegaskan siap tindak pelanggar protokol kesehatan
Sabtu, 03 Oktober 2020 - 12:32 WIB
Polri sebagai pihak yang bertugas dalam memelihara keamanan dan ketertiban terus memberikan kontribu...
Ikuti deklarasi Pilkada Damai, pasangan ZIYAP berikrar patuhi protokol kesehatan
Minggu, 27 September 2020 - 11:15 WIB
Ketua Komisi Pemilhan Umum (KPU) Kaltara, Suryanata Al Islami menyampaikan bahwa pelaksanaan kampany...
Gibran blusukan virtual: Pakar Komunikasi, bisa ditiru calon walikota lain
Minggu, 27 September 2020 - 09:28 WIB
Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Wali Kota Solo nomor urut 01, Gibran Rakabuming Raka dan Teg...
KPU larang konser pada Pilkada
Kamis, 24 September 2020 - 10:34 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akhirnya melarang konser musik dan kegiatan lainnya yang melibatkan m...
Satgas COVID-19 tegaskan tidak tolerir aktivitas politik dalam Pilkada yang berpotensi tingkatkan penularan
Kamis, 24 September 2020 - 07:23 WIB
Satgas Penanganan COVID-19 menegaskan, tidak akan mentolerir pihak-pihak yang tidak mengindahkan pro...
Mahfud: Parpol berperan arahkan kader patuhi protokol COVID-19
Rabu, 23 September 2020 - 07:40 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengingatkan bahwa partai politik be...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV