Elshinta.com - Satgas Penanganan COVID-19 menegaskan, tidak akan mentolerir pihak-pihak yang tidak mengindahkan protokol kesehatan dalam menjalankan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19, Prof Wiku Adisasmito saat jumpa pers di Istana Kepresidenan, Selasa (22/9) lalu, menyatakan soal protokol kesehatan selama Pilkada telah dijamin Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Peraturan No. 6 dan No. 10 Tahun 2020. Dimana pengawasan ketat dilakukan bersama oleh KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Satgas di daerah-daerah, serta dinas kesehatan setempat dan apara penegak hukum. 

"Kami tidak bisa mentolerir terjadinya aktivitas politik yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi peningkatan penularan. Kami semuanya harus betul-betul menjaga keselamatan bangsa ini dari COVID-19," tegas Wiku, seperti diinformasikan melalui laman resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rabu (23/9). 

Satgas Penanganan COVID-19 katanya tidak akan melarang aktivitas politik dalam Pilkada selama tidak menimbulkan potensi penularan. 

"Setiap kematian, setiap korban adalah hal yang harus kita hindari, apapun kegiatannya kita," tutupnya.