Mantan KaBAIS: Revisi UU Kejaksaan tak kurangi kewenangan penyidikan Polri
Elshinta
Jumat, 25 September 2020 - 21:25 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Sigit Kurniawan
Mantan KaBAIS: Revisi UU Kejaksaan tak kurangi kewenangan penyidikan Polri
Sumber foto: Antara/elshinta.com

Elshinta.com - Revisi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dinilai tidak akan mengurangi kewenangan penyidikan Polri. Kekhawatiran revisi UU Kejaksaan akan membuat wewenang korps Adhyaksa semakin powerfull dianggap tidak beralasan.

Demikian dikatakan Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (KaBAIS) Soleman Ponto menanggapi kekhawatiran sejumlah kalangan yang menilai jika revisi UU Kejaksaan dipaksakan akan memicu konflik wewenang dl penyidikan antara kepolisian dan penetapan tersangka.

"Kewenangan penyidikan pada kejaksaan kan tidak mengurangi kewengangan penyidikan pada Kepolisian," kata Ponto kepada wartawan, Jumat (25/9). 

Ponto juga berpendapat revisi UU Kejaksaan tak bakal menganggu proses hukum yang dilakukan penegak hukum lain. Sebab, kata dia, kejaksaan selama ini telah diberikan kewenangan melakukan penyidikan maupun penuntutan sendiri, seperti kasus korupsi.  Oleh karena itu, tak menjadi soal ketika kejaksaan melakukan penyidikan maupun penuntutan dalam kasus tindak pidana selain korupsi. 

Lagipula, kata dia, secara logika dan akal sehat tidak akan ada penyidikan, kalau tidak ada penuntutan. Begitu pun sebaliknya, tidak akan ada penuntutan tanp penyidikan. 

"Sehingga tidak salah bila penyidikan dan penuntutan disatukan untuk semua kasus pelanggaran hukum. Mungkin KUHAP harus menyesuaikan," katanya.

DPR tengah membentuk panitia kerja revisi UU Kejaksaan. Sejumlah poin dalam revisi UU itu menuai kritik. Beberapa poin di antaranya yakni penyempurnaan kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu yang tidak hanya terbatas pada tindak pidana korupsi, seperti tindak pidana pencucian uang, tindak pidana kehutanan, pelanggaran HAM berat, dan tindak pidana lainnya yang diatur dalam UU.

Kemudian, pengaturan mengenai intelijen penegakan hukum alias intelijen yustisial yang disesuaikan UU Intelijen Negara, penguatan sumber daya manusia Kejaksaan melalui pengembangan pendidikan di bidang profesi, akademik, keahlian, dan kedinasan, hingga penegasan peran Kejaksaan dalam menjaga keutuhan serta kedaulatan negara dan bangsa pada saat negara dalam keadaan bahaya, darurat sipil dan militer, dan dalam keadaan perang.

Revisi UU Kejaksaan juga dianggap mengadopsi struktur organisasi kekuasaan kehakiman yang dianut dalam sistem hukum common law, di mana polisi sebagai pembantu jaksa dan jaksa sebagai hulp-magistraat. Hal itu berbeda secara fundamental dengan sistem KUHAP yang menganut mixed system.

Ponto mengatakan revisi UU Kejaksaan perlu dilakukan, sekalipun revisi UU KUHP yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2020 masih berjalan. Menurutnya, jika revisi UU Kejaksaan selesai, yang lain tinggal menyesuaikan. 

"Menurut saya ini sama dengan mana duluan ayam atau telur. Kalau jaksa sudah pada posisinya, maka yang lain akan menyesuaikan," ujarnya. 

Sementara, terkait potensi gugatan uji materi atau Judicial Review ke MK bila Revisi UU Kejaksaan disahkan sebelum RUU KUHP, Ponto mengatakan, sebaiknya hal itu tak perlu ditakutkan.

“Ini kan Potensi, bisa jadi bisa tidak. Kalau jadi ya pasti akan dihadapi dengan argumen yang logis,” katanya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Tersangka kebakaran gedung Kejagung ditetapkan pekan ini
Selasa, 20 Oktober 2020 - 11:53 WIB
Tim penyidik Bareskrim Polri segera merampungkan penyelidikan kasus kebakaran gedung utama Kejaksaan...
Satu bulan Cai Changpan kabur, momentum pembenahan lapas
Sabtu, 17 Oktober 2020 - 10:20 WIB
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah meminta Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly untuk be...
HTS siap sebutkan pihak yang terlibat dalam kasus dugan gratifikasi HK2 di Subang
Sabtu, 17 Oktober 2020 - 10:12 WIB
Mantan pejabat BKPSDM Kabupaten Subang, Jawa Barat HTS yang kini ditahan KPK siap menjalani sidang t...
Soenarko tidak penuhi panggilan pemeriksaan dengan alasan `medical check up`
Jumat, 16 Oktober 2020 - 13:59 WIB
Mantan Danjen Kopassus Mayjen TNI (Purn) Soenarko tidak memenuhi panggilan pemeriksaan yang dijadwal...
Polda pulangkan 10 tersangka kericuhan di Ternate
Jumat, 16 Oktober 2020 - 09:46 WIB
 Penyidik Dit Reskrimum Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara (Malut) memulangkan 10 orang tersang...
Komisi III terus awasi kasus kaburnya napi narkoba hukuman mati Cai Changpan 
Kamis, 15 Oktober 2020 - 12:27 WIB
Sudah sekitar satu bulan narapidana hukuman mati Cai Changpan alias Cai Ji Fan (53) kabur dari Lemb...
Belum bernomor, UU Cipta Kerja digugat ke MK
Kamis, 15 Oktober 2020 - 09:10 WIB
Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang baru disahkan dan belum tercatat dalam lembaran negara su...
Menaker imbau korban penipuan situs prakerja.vip lapor polisi
Senin, 12 Oktober 2020 - 11:27 WIB
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziah mengimbau masyarakat yang menjadi korban penipuan sit...
Pakar hukum: UU Cipta Kerja cegah korupsi di birokrasi
Senin, 12 Oktober 2020 - 09:10 WIB
Pakar hukum dari Universitas Padjadjaran, Profesor Romli Atmasasmita menilai, Omnibus Law UU Cipta K...
TGPF Intan Jaya bukan tim pro yustitia
Sabtu, 10 Oktober 2020 - 17:27 WIB
Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Intan Jaya mengklaim pihaknya bersifat netral dan bukan tim pro yu...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV