DPD sampaikan tiga masalah dalam jaminan kehilangan pekerjaan RUU CK
Elshinta
Minggu, 27 September 2020 - 20:18 WIB |
DPD sampaikan tiga masalah dalam jaminan kehilangan pekerjaan RUU CK
Sumber foto: https://s.id/s4Glj

Elshinta.com - Anggota DPD RI Ella Girikomala menyampaikan tiga poin penekanan masalah yang pada intinya mendukung skema Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dimasukkan dalam draf Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.

Penekanan yang disampaikan anggota Panitia Kerja RUU Cipta Kerja itu terkait masalah penyerapan APBN, cakupan, serta masa berlaku skema JKP tersebut. "APBN kita sudah mampu, belum?" kata Ella dalam rapat Panja RUU Cipta Kerja yang berlangsung di ruang rapat Badan Legislasi DPR RI, Senayan, Jakarta, Minggu (27/9).

Ella juga menekankan soal cakupan peserta nya, apakah hanya diterima bagi pekerja yang menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BP Jamsostek) saja. "Atau pesertanya merupakan pekerja secara keseluruhan yaitu termasuk pekerja PKWT, outsourcing, maupun pekerja informal, misalnya buruh tani dan buruh ternak," kata Ella.

Sebab, aturan JKP yang terdapat dalam draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja itu merevisi pasal 18 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan menambahkan poin f yang sebelumnya belum pernah ada.

Sementara, pekerja informal seperti buruh tani misalnya, aturan mengenai asuransi bagi mereka hanya terdapat dalam UU nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, yang pelaksana UU-nya adalah PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo). "Asuransi petani itu ada di Jasindo, tapi khusus hanya petani padi. Sementara petani lainnya tidak ter-cover," kata Ella.

Begitu pula dengan buruh ternak, kata Ella, seingatnya bahwa buruh ternak yang terlindungi asuransi hanya buruh ternak sapi dan kerbau. Sementara asuransi bagi buruh ternak kambing belum ada.

Selain itu, Ella juga menekankan pada sistem iuran premi apabila memang JKP nantinya berbentuk asuransi bagi pekerja, seperti penuturan Staf Ahli Kemenko Perekonomian Elen Setiadi. "Dalam konteks Ketenagakerjaan, tenaga kerja juga banyak jenisnya. Apakah dalam hubungan industri, atau dalam pekerjaan informal lainnya. Kalau pertanian, 80 persen preminya APBN. 20 persen iuran. Nah, (JKP) ini apakah sharing atau semuanya ditanggung oleh APBN. Karena ini saya apresiasi," kata Ella, dikutip Antara

Ia salut apabila di tengah situasi pandemi ini negara mau hadir dengan memberikan solusi terbaik untuk melindungi hak-hak pekerja. Karena itu, ia meminta penjelasan, apakah JKP itu bisa berlaku selamanya, dan bukan hanya di waktu pandemi saja?

Karena sewaktu rapat Panja berlangsung, Elen Setiadi menginformasikan bahwa skema JKP bukan hanya berbentuk transfer dana kas atau dana tunai saja, tapi juga dalam bentuk pendidikan dan pelatihan (diklat) pekerja serta pemberian akses informasi kepada pekerjaan baru. "Nah, ini juga perlu dijelaskan. Tapi secara prinsip, kami mendukung. Dan ini adalah tetap tidak mengurangi perlindungan-perlindungan buruh yang sudah ada atau hak-hak pekerja yang sudah ada. Terima kasih," kata Ella menandaskan. (Ank) 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Bio Farma terus pantau efek samping pemberian vaksin COVID-19
Senin, 26 Oktober 2020 - 15:15 WIB
Manajer Integrasi Proyek Riset dan Pengembangan Bio Farma, Neni Nurainy mengatakan, pihaknya terus m...
91 warga binaan Lapas Kerobokan positif COVID-19
Senin, 26 Oktober 2020 - 14:14 WIB
Kepala Kantor Wilayah Kementeriam Hukum dan HAM Bali, Jamaruli Manihuruk mengatakan, 91 warga binaan...
Puncak mudik libur panjang Maulid Nabi diprediksi Rabu
Senin, 26 Oktober 2020 - 13:57 WIB
PT Jasa Marga (Persero) Tbk memprediksi puncak arus mudik libur panjang cuti bersama Maulid Nabi Muh...
Jelang akhir masa jabatan, Risma beberkan suka duka jadi Wali Kota Surabaya
Senin, 26 Oktober 2020 - 10:41 WIB
Menjelang berakhirnya masa jabatan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, sebagian besar warga Kota Pa...
Sembuh 84 persen pasien positif COVID-19 di Sleman
Senin, 26 Oktober 2020 - 10:05 WIB
Sejak munculnya wabah COVID-19 di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta hingga 25 Oktober 202...
Tingkatkan imunitas di tengah pandemi ala Subang
Minggu, 25 Oktober 2020 - 19:56 WIB
Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kabupaten Subang, Jawa Barat dalam upaya pencegahan Covid-...
Satgas Covid-19: Belum ada temuan baru klaster ekonomi di Kota Bandung
Minggu, 25 Oktober 2020 - 19:46 WIB
Sampai saat ini tidak ada temuan kasus covid-19 dari klaster ekonomi di Kota Bandung.
 Danrem 172/PWY dukung deklarasi P5 di Jayapura
Minggu, 25 Oktober 2020 - 19:35 WIB
Komandan Korem 172/PWY Brigjen TNI Izak Pangemanan mendukung secara penuh rencana deklarasi wadah Pe...
Masyarakat Bonggo Papua dapat menikmati listrik 24 jam
Minggu, 25 Oktober 2020 - 18:46 WIB
PLN resmi meningkatkan jam nyala listrik untuk lima distrik di Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua yakni...
Bupati Bekasi: Santri adalah aset pemerintah daerah
Minggu, 25 Oktober 2020 - 16:28 WIB
Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja menyatakan santri adalah aset milik pemerintah daerah yang kontribus...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV