DPR sebut poin klaster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja telah disetujui
Elshinta
Senin, 28 September 2020 - 17:20 WIB |
DPR sebut poin klaster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja telah disetujui
Menaker, Ida Fauziyah dalam pembahasan RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan dengan serikat pekerja dan unsur pengusaha, di Jakarta. Sumber foto: https://bit.ly/3cChU6K

Elshinta.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Firman Soebagyo mengatakan, sejumlah poin-poin dalam klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja telah disepakati dalam pembahasan dengan pemerintah.

"Soal pesangon, upah minimum, dan jaminan kehilangan pekerjaan semuanya sudah diketok palu dan tuntas dibahas," kata Firman dalam pernyataan di Jakarta, Senin (28/9).

Ia mengatakan, seluruh fraksi di Badan Legislasi sudah menyetujui poin-poin tersebut setelah mendapat masukan dari elemen terkait, termasuk serikat pekerja dan pengusaha.

Salah satu poin yang disepakati, ungkapnya, adalah terkait pesangon yang akhirnya disetujui tetap ada dengan jumlah 32 kali gaji. Rinciannya adalah sebanyak 23 kali ditanggung oleh pemberi kerja atau pengusaha dan sisanya ditanggung oleh pemerintah.

"Ini seperti Undang-Undang existing atau yang berlaku sekarang. Pesangon tetap 32 kali gaji," ungkap Firman, dikutip Antara

Firman juga mengapresiasi pembahasan klaster ketenagakerjaan yang telah mendapatkan masukan cukup positif sehingga dapat segera disetujui dalam Rapat Paripurna DPR.

"Ini semua hasil kerja sama antara DPR, pemerintah, dan stakeholder termasuk serikat pekerja. Pada akhirnya semua fraksi dan elemen mendukung klaster ketenagakerjaan di RUU Ciptaker ini," ujarnya.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Baleg DPR, Supratman Andi Agtas mengatakan, poin lainnya yang juga disetujui adalah penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang dijalankan dengan kriteria tertentu.

Ia memastikan pemberian UMK ini akan ditetapkan dengan menyesuaikan tingkat inflasi dan tidak dikelompokkan secara sektoral.

"RUU ini dirancang untuk menjamin upah yang paling tinggi agar tidak turun. UMK tetap ada dengan dasar perhitungan pertumbuhan dan inflasi daerah," kata Supratman.

Poin-poin lain yang juga disetujui di klaster ketenagakerjaan adalah terkait Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Kecelakaan Kerja. Semua jaminan kehilangan pekerjaan ini, jelasnya, telah disetujui untuk tetap disubsidi melalui upah dengan menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan.

Untuk itu, ia memastikan iuran peserta tetap disubsidi dan ditanggung oleh pemerintah dengan realisasi yang bisa diatur sebagai bagian dari iuran BPJS Ketenagakerjaan.

"Status Pekerja Kontrak Waktu Tertentu (PKWT) akan diberikan jaminan kepastian dan perlindungan untuk para pekerjanya. Ini akan berlaku juga untuk pekerja outsourcing," kata Supratman.

Ia menambahkan, skema dan besaran jaminan kehilangan pekerjaan ini nantinya akan diatur oleh pemerintah. Pada dasarnya, tambah dia, ini tidak akan banyak berubah dari ketentuan yang berlaku saat ini. (Der)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Puncak arus balik 1-2 November, masyarakat diimbau atur waktu perjalanan
Jumat, 30 Oktober 2020 - 11:50 WIB
Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi mengingatkan masyarakat bahwa puncak arus balik dari...
MPR: Pemerintah harus gencar sosialisasikan urgensi vaksin COVID-19
Jumat, 30 Oktober 2020 - 11:38 WIB
Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan meminta pemerintah gencar melakukan sosialisasi dengan berbagai ben...
Indonesia kecam aksi teror di Nice Prancis
Jumat, 30 Oktober 2020 - 11:05 WIB
Indonesia mengecam aksi teror di Kota Nice, Prancis, yang mengakibatkan tiga orang meninggal dunia d...
Pengamat: Vaksin-stimulus ekonomi bakal dongkrak kinerja BUMN karya semester II
Jumat, 30 Oktober 2020 - 10:53 WIB
Pengamat BUMN, Toto Pranoto menilai, kehadiran vaksin COVID-19 dan pemberian stimulus ekonomi pada s...
MUI ajak masyarakat tak terprovokasi isu boikot produk Prancis
Jumat, 30 Oktober 2020 - 10:37 WIB
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhyiddin Junaidi meminta masyarakat tidak terprovok...
Korlantas Polri prediksi arus balik libur panjang Sabtu-Minggu
Jumat, 30 Oktober 2020 - 10:04 WIB
Arus balik libur panjang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW diprediksi akan terjadi pada Sabtu, 31 ...
Rapid test massal dilakukan di Puncak Bogor, 50 wisatawan reaktif
Jumat, 30 Oktober 2020 - 09:46 WIB
Sebanyak 50 wisatawan di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dinyatakan reaktif dari hasil ...
Pasien sembuh dari COVID-19 bertambah 3.985 jadi 329.778 orang
Kamis, 29 Oktober 2020 - 16:56 WIB
Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 menyebutkan pada 29 Oktober 2020, pasien sembuh dari penya...
26 ribu jemaah umrah tertunda, penuhi syarat usia yang ditetapkan Arab Saudi
Kamis, 29 Oktober 2020 - 16:45 WIB
Pemerintah Arab Saudi berencana mulai menerima kedatangan jemaah umrah dari luar negaranya mulai 1 N...
Peringati Hari Sumpah Pemuda, 30 taruna Akpol gelar baksos
Kamis, 29 Oktober 2020 - 15:56 WIB
Dalam mereflesikan  hari Sumpah Pemuda dan Maulid Nabi Muhammad SAW, sebanyak 30 orang Taruna Tarun...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV