KKP: Manfaatkan bonus demografi, tingkatkan wirausahawan perikanan
Elshinta
Selasa, 29 September 2020 - 17:04 WIB |
KKP: Manfaatkan bonus demografi, tingkatkan wirausahawan perikanan
Ilustrasi - Nelayan. Foto: Antara

Elshinta.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengingatkan pihak terkait agar dapat memanfaatkan bonus demografi secara optimal dalam rangka meningkatkan jumlah wirausahawan baru di sektor kelautan dan perikanan nasional.

"Pengembangan kewirausahawan atau enterpreneurship menjadi sangat penting dan strategis dalam menunjang pertumbuhan ekonomi saat ini," kata Sesditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Berny Achmad Subki dalam webinar di Jakarta, Selasa (29/9).

Berny mengingatkan bahwa dalam pidato Presiden Joko Widodo saat pelantikannya, beliau menyampaikan bahwa Indonesia akan mengalami bonus demografi mulai dari sekitar 2030 hingga diperkirakan 2040.

Untuk itu, ujar dia, bonus demografi itu dapat dioptimalkan untuk menciptakan wirausahawan baru, seperti di bidang pengolahan produk hasil kelautan dan perikanan.

"Wirausahawan adalah pahlawan bisnis, bukan hanya mencari peluang tetapi semestinya menciptakan peluang. Seorang wirausawahan dituntut kreatif dan inovatif serta suka membuat terobosan atau bahasa populernya out of the box," katanya.

Apalagi, ia juga mengingatkan bahwa saat ini berbagai negara sedang mengalami beragam permasalahan dampak dari pandemi COVID-19.

Di salah satu penelitian dalam Jurnal Kependudukan LIPI tentang dampak pandemi terhadap PHK juga menyebutkan bahwa pekerja yang ter-PHK mayoritas berasal dari kalangan pekerja usia muda atau usia 15-24 tahun.

"Salah satu peluang usaha yang bisa dikembangkan untuk bidang usaha baru adalah bidang pengolahan hasil kelautan dan perikanan," ujarnya.

Sebelumnya, terkait dengan bonus demografi, Lembaga Demografi Universitas Indonesia menilai bahwa RUU Cipta Kerja dapat mengantisipasi bonus demografi Indonesia pada 2020-2030 sehingga tidak menjadi ancaman bagi perekonomian nasional.

"Kita akan mempunyai penduduk produktif yang banyak. Ini harus terserap lapangan pekerjaannya. Kalau tidak ini akan menjadi bencana demografi dan mengancam ekonomi. Kita harapkan omnibus law bisa antisipasi itu semua," ujar Kepala Lembaga Demografi Universitas Indonesia Turro S. Wongkaren di Jakarta, Jumat (11/9).

Menurut dia, jika aturan ketenagakerjaan tidak dilakukan perbaikan, maka Indonesia tidak akan mampu menyiapkan lapangan pekerjaan yang mencukupi untuk penduduk produktif.

Ia memaparkan, angkatan kerja pada Februari 2020 sebanyak 138 juta pekerja, sekitar 132 juta pekerja, dan menganggur sebanyak 6 juta. Dan setiap tahunnya, sekitar 2,7 juta orang yang masuk angkatan kerja.

"Jadi bayangkan begitu banyak orang Indonesia yang memerlukan pekerjaan. Angka-angka itu, sebelum kita mengalami masa COVID-19 yang telah membuat banyak orang kehilangan pekerjaan," ucapnya.

Ia mengatakan, saat ini UU Ketenagakerjaan di Indonesia mengacu pada UU Nomor 13 tahun 2003. Namun, Undang-undang itu dinilai sudah tidak relevan pada saat ini, demikian Antara. (Anj)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Kurs rupiah ditutup Rp14.660 per dolar AS, terangkat aliran investasi ke pasar SUN
Jumat, 23 Oktober 2020 - 17:11 WIB
Melemah sejak perdagangan pagi, nilai tukar rupiah ditutup di level yang sama dengan penutupan perda...
Kemensos pastikan program BPNT dan BST berlanjut di 2021
Jumat, 23 Oktober 2020 - 16:45 WIB
Kementerian Sosial RI memastikan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Tunai (B...
IHSG menguat 0,40% di akhir perdagangan hari ini
Jumat, 23 Oktober 2020 - 16:37 WIB
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat pada perdagangan terakhir pekan ini. Jumat (23/10), IHSG ...
Bahlil masih yakin target realisasi investasi Rp817,2 triliun tercapai
Jumat, 23 Oktober 2020 - 15:25 WIB
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yakin target realisasi investasi tah...
IHSG menguat 0,20% ke 5.102 pada sesi I hari ini 
Jumat, 23 Oktober 2020 - 13:38 WIB
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 10,35 poin atau 0,20% ke 5.102,16 pada akhir perdagangan ...
Sri Mulyani: Maksimalkan penggunaan APBN untuk respon dampak pandemi
Jumat, 23 Oktober 2020 - 13:05 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah akan terus memaksimalkan penggunaan APB...
Laporan keuangan Pemkot Magelang raih Opini WTP untuk ke-4 kali
Jumat, 23 Oktober 2020 - 11:25 WIB
Wali Kota Magelang, Sigit Widyonindito minta agar capaian Pemkot yang mendapat penghargaan dari Ment...
IHSG menguat pada awal perdagangan hari ini  
Jumat, 23 Oktober 2020 - 10:46 WIB
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada awal perdagangan Jumat (23/10). Pukul 09.03 W...
Melanjutkan pelemahan, rupiah dibuka ke Rp 14.665 hari ini
Jumat, 23 Oktober 2020 - 10:38 WIB
Nilai tukar rupiah bersiap melanjutkan pelemahannya pada perdagangan akhir pekan, Jumat (23/10). Men...
Pengamat katakan subholding Pertamina bukan pemisahan perusahaan
Kamis, 22 Oktober 2020 - 20:29 WIB
Pengamat energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Tumiran menilai, restrukturisasi di tubuh Pertamina bu...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV