Wamenkeu: Masyarakat miskin bisa dapat lebih dari satu insentif
Elshinta
Selasa, 29 September 2020 - 16:10 WIB |
Wamenkeu: Masyarakat miskin bisa dapat lebih dari satu insentif
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (28/1/2020). Foto: Antara.

Elshinta.com - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menegaskan bahwa realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang menyerap anggaran hingga Rp695,2 triliun harus tepat sasaran.

“Kita harus memastikan alokasi anggaran tersebut diserap dan direalisasikan sesuai dengan ketentuan tapi juga tepat dalam penyaluran,” katanya dalam diskusi daring di Jakarta, Selasa (29/9).

Suahasil menyatakan, tepat sasaran memiliki artian sesuai dengan target pemerintah dalam program tersebut, seperti perlindungan sosial yang penerimanya harus merupakan masyarakat rentan dan miskin.

Program perlindungan sosial sendiri memakan anggaran sebesar Rp203,9 triliun yang terdiri dari PKH Rp37,4 triliun, sembako Rp43,6 triliun, bansos Jabodetabek Rp6,8 triliun, dan bansos non-Jabodetabek Rp32,4 triliun.

Kemudian Program Kartu Pra Kerja Rp20 triliun, diskon listrik Rp6,9 triliun, logistik/pangan/ sembako Rp25 triliun, serta BLT Dana Desa Rp31,8 triliun.

“Tepat sasaran menurut saya artinya itu dan diperoleh oleh yang memang menjadi sasaran dari program tersebut. Bantuan untuk rumah tangga yang tepat sasaran adalah untuk warga miskin dan rentan,” katanya.

Ia menuturkan masyarakat rentan dan miskin bisa mendapat lebih dari satu insentif seperti dari program perlindungan sosial yaitu PKH atau Kartu Sembako dengan dukungan UMKM jika warga tersebut memiliki usaha mikro.

Anggaran dukungan UMKM disiapkan sebesar Rp123,46 triliun dengan rincian subsidi bunga Rp35,28 triliun, penempatan dana restrukturisasi Rp78,78 triliun, dan belanja IJP Rp5 triliun.

Selanjutnya penjaminan modal kerja Rp1 triliun, PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah (DTP) Rp2,4 triliun, serta pembiayaan investasi kepada koperasi melalui LPDB KUMKM Rp1 triliun.

“Pemilik usaha mikro adalah orang kelompok miskin jadi dia dapat dari Kartu Sembako dan usaha mikro. Jangan lupa kalau dia adalah pengusaha yang sudah mulai bayar pajak maka dia bisa mendapatkan insentif pajak juga,” katanya.

Oleh sebab itu ia menegaskan bahwa tidak ada tumpang tindih dalam penyaluran dan pelaksanaan Program PEN karena masing-masing program memiliki tujuan yang berbeda dalam mendukung masyarakat menghadapi krisis.

“Buat saya selama peruntukannya tepat maka ini bukan tumpang tindih. Ini memang bentuk keberpihakan pemerintah kepada rumah tangga, dunia usaha, usaha mikro, dan usaha yang taat pajak,” tegasnya.

Suahasil pun mengimbau APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah), SPI (Satuan Pengawas Internal), APH (Aparat Penegak Hukum), dan pengawas lainnya untuk meningkatkan sinergi dalam mengawasi penggunaan anggaran PEN.

“Terus dilakukan sehingga bisa didapatkan sinergi yang memang benar-benar akan merumuskan seperti apa sih artinya akuntabel, efisien, cepat, namun tetap pada aturan,” tegasnya, dikutip Antara. (Anj/Der)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Gerombolan KKSB hadang dan tembaki Patroli TNI
Rabu, 21 Oktober 2020 - 22:28 WIB
Prajurit TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Perbatasan (Pamtas) dari Batalyon...
Dinkes hentikan sementara pendaftaran suntik vaksin COVID-19 di Cisauk
Rabu, 21 Oktober 2020 - 16:04 WIB
Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Banten, menghentikan sementara pendaftaran suntik vaksin COVID-...
Kota Yogyakarta gelar edukasi akbar protokol kesehatan tempat usaha
Rabu, 21 Oktober 2020 - 15:31 WIB
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta bersama berbagai pihak terkait menggelar edukasi akbar me...
Lalu lintas pintu keluar Tol Cibitung dialihkan mulai Jumat
Rabu, 21 Oktober 2020 - 14:59 WIB
PT Jasa Marga (Persero) Tbk berencana mengalihkan arus lalu lintas pada akses menuju pintu keluar Si...
Jaksa minta hakim lanjutkan pemeriksaan Pinangki
Rabu, 21 Oktober 2020 - 14:08 WIB
Jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung meminta majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tip...
Libur panjang, Satgas: Pengurangan mobilitas potensial turunkan kasus COVID-19
Rabu, 21 Oktober 2020 - 13:53 WIB
Penekanan mobilitas penduduk selama pandemi COVID-19 berhasil menurunkan kasus dan angka kematian ak...
Pemkot Bogor data prioritas penerima vaksin COVID-19
Rabu, 21 Oktober 2020 - 12:51 WIB
Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Bogor mendata warga yang menjadi prioritas penerima suntikan vaksin ...
Masyarakat laporkan! Faskes diminta patuhi ketentuan tarif swab test
Rabu, 21 Oktober 2020 - 12:21 WIB
Satgas Penanganan COVID-19 meminta masyarakat melaporkan fasilitas kesehatan yang mengenakan tarif t...
Satgas COVID-19 minta Pemda fokus tekan kasus agar zona risiko membaik
Rabu, 21 Oktober 2020 - 12:05 WIB
Melihat peta zonasi risiko secara mingguan per 18 Oktober 2020, menunjukkan zona merah (tinggi) seba...
Penyaluran program subsidi upah sudah capai 98 persen
Rabu, 21 Oktober 2020 - 11:50 WIB
Penyaluran subsidi gaji/upah yang termasuk dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk taha...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV