Gus Menteri: Bangun desa sejalan hak dan kewajiban penyelenggaraannya
Elshinta
Jumat, 06 November 2020 - 19:07 WIB |
Gus Menteri: Bangun desa sejalan hak dan kewajiban penyelenggaraannya
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar. (ANTARA/HO-Kemendes PDTT)

Elshinta.com - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan upaya pengarusutamaan perdamaian dan keadilan melalui pembangunan desa sejalan dengan hak dan kewajiban yang melekat dalam penyelenggaraan desa.

Abdul Halim Iskandar yang akrab disapa Gus Menteri itu dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Jumat, mengatakan desa berhak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa, lalu menetapkan dan mengelola kelembagaan desa, serta mendapatkan sumber pendapatan.

Sedangkan kewajiban yang dimiliki oleh desa yaitu melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa, mengembangkan kehidupan demokrasi, mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa, dan memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.
 

Oleh karena itu, Gus Menteri mengatakan upaya membangun desa yang maju, mandiri, dan sejahtera, desa harus didudukkan secara tegas sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Dalam membentuk masyarakat yang juga siap terhadap kemajuan dan perubahan, ketahanan sosial masyarakat desa harus hadir dengan membentuk masyarakat yang sadar hukum. Ketahanan sosial desa berwujud kemampuan setiap warganya dalam bertindak dalam keadaan yang normal ataupun saat mengalami perubahan-perubahan melalui respon yang cepat.

Seiring dengan pentingnya ketahanan masyarakat dalam menghadapi segala kondisi perubahan, isu pada akses pada keadilan juga menjadi kunci dalam melaksanakan upaya pencegahan konflik di masyarakat, ujar dia.
 

Hal itu Gus Menteri mengatakan dikarenakan seringnya terjadi kesenjangan pada masyarakat desa utamanya pada hal-hal yang berkaitan dengan keadilan di sana. Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, desa harus dapat menjadi lebih kuat dan tahan dari berbagai kerawanan sosial, pengaturan dan pengurusan atas urusan-urusannya berdasarkan norma hukum positif yaitu peraturan desa.

Sedangkan, desa yang berbentuk desa adat penyelenggaraannya berdasarkan hukum adat. Sehingga pengarustamaan perdamaian dan keadilan hukum dapat terjadi apabila aturan-aturan hukum ditaati oleh kepala desa, Badan Pemasyarakatan Desa (BPD), perangkat desa, serta masyarakat desa secara sukarela.

Realitas bahwa konflik merupakan suatu keniscayaan yang terjadi pada masyarakat yang terus bergerak dan berubah secara dinamis, tidak terkecuali pada masyarakat desa, kata Gus Menteri. Hal tersebut disebabkan dari aspek penyelenggaraan desa adalah antara lain kesenjangan ekonomi, marginalisasi dan diskriminasi, tata kelola pemerintahan desa yang buruk, pelanggaran HAM dan lemahnya penegakan hukum di desa, konflik berkepanjangan, dan disparitas sosial.

Konflik sosial erat kaitannya dengan adanya ketidakadilan sosial dalam proses penyelenggaraan desa, khususnya pembangunan desa. Sedangkan dari aspek warga desa, konflik sosial disebabkan antara lain karena latar belakang dan motivasi individu, memosisikan diri sebagai korban (victimization), dan kekecewaan kolektif, serta distorsi terhadap pemahaman tertentu (yang berakar dari kepercayaan, ideologi politik, etnis dan perbedaan budaya, jejaring sosial, serta kepemimpinan).

Gus Menteri mengatakan melihat kondisi tersebut, diperlukan upaya yang komprehensif dan holistik sebagai pemecahan masalah konflik sosial dalam penyelenggaraan desa. Salah satu upaya pemecahan masalah adalah mewujudkan perdamaian di desa.

Panduan Fasilitasi Desa Damai Berkeadilan yang dibuat atas kerja sama Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi dimaksudkan untuk meningkatkan keterpaduan fasilitasi masyarakat desa khususnya berkaitan dengan pendayagunaan sumber daya pembangunan desa untuk program atau kegiatan pencegahan dan penanganan konflik sosial di desa.

Gus Menteri mengatakan melalui penyusunan panduan Desa Damai Berkeadilan itu diharapkan desa di Indonesia mampu secara mandiri menjamin kemudahan dan kesetaraan akses pada keadilan bagi Masyarakat Desa tanpa terkecuali.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Pemkab Langkat terus lakukan pembangunan jalan
Rabu, 27 Januari 2021 - 15:58 WIB
Pemerintah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PU PR) ter...
Presiden minta pemda bangun ekonomi sepanjang Tol Kayu Agung-Palembang
Selasa, 26 Januari 2021 - 15:11 WIB
Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah membangun sentra-sentra perekonomian di sepanjang Jal...
Satgas Yonif 125/SMB, koramil, polsek dan warga kerja bakti perbaiki jalan putus
Jumat, 22 Januari 2021 - 20:11 WIB
Jalan yang menghubungkan Kabupaten Merauke dengan Kabupaten Boven Digoel terputus, Satgas Pamtas Yon...
Luas kawasan kumuh di Kendari berkurang 168 hektare
Kamis, 21 Januari 2021 - 14:24 WIB
Pemerintah Kota Kendari di Provinsi Sulawesi Tenggara mengklaim luas kawasan kumuh di wilayahnya ber...
 APERSI Sumut targetkan pengurangan backlog rumah di Sumut tahun ini
Kamis, 21 Januari 2021 - 11:11 WIB
Asosiasi Pengembang Perumahan Dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) DPD Sumatera Utara menargetk...
Perjalanan menuju Papua sejahtera
Minggu, 17 Januari 2021 - 13:10 WIB
Pembangunan Papua dan Papua Barat terus menjadi isu yang mendapat perhatian khusus dari Pemerintah d...
Tim survei tinjau lokasi sasaran TMMD 2021 di Desa Wringinharjo
Kamis, 14 Januari 2021 - 15:47 WIB
Tim survei TMMD Kodim 0703 Cilacap mulai turun ke wilayah yang sudah ditargetkan sebagai sasaran keg...
Pemkot Bandung kejar target pembangunan di tengah pandemi
Sabtu, 09 Januari 2021 - 12:57 WIB
Wali Kota Bandung, Oded M. Danial mengakui, pandemi Covid-19 berdampak besar pada pembangunan di Kot...
Wali Kota cek kerusakan besi pembatas Fores Walk Babakan Siliwangi
Jumat, 08 Januari 2021 - 10:37 WIB
Wali Kota Bandung, Oded M. Danial mengaku segera menindaklanjuti kabar tentang rusaknya besi pembata...
Awal tahun 2021, 7.000 sertipikat tanah diterima warga Majalengka melalui program PTSL 
Selasa, 05 Januari 2021 - 21:23 WIB
Sebanyak 7.000 sertifikat tanah secara simbolis hari ini diterima warga Kab. Majalengka Jawa Barat y...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV