Organ inti penggerak Jokowi minta Presiden evaluasi menteri dan Stafsus
Elshinta
Selasa, 17 November 2020 - 20:24 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
Organ inti penggerak Jokowi minta Presiden evaluasi menteri dan Stafsus
Sumber foto: Bayu Istiqlal/elshinta.com.

Elshinta.com - Sejumlah Organisasi-organisasi Penggerak Joko Widodo (Jokowi) atas nama Forum Strategis Arah Bangsa (Fostrab) meminta Presiden segera mengambil langkah strategis dalam menghadapi situasi nasional.

Salah satunya yakni meminta kepada Presiden Jokowi untuk mengevaluasi dan mengganti menteri, stafsus, dan perangkat lain yang kinerjanya sudah tidak lagi sesuai dengan visi dan misi presiden. Alasannya terdapat sejumlah menteri dan stafsus yang kerap membuat kegaduhan.

"Tak henti-hentinya para pembantu presiden di tengah pandemi membuat tindakan 'blunder' yang dinilai masyarakat seakan mempertontonkan sebuah kegilaan," ujar Koordinator Fostrab Jamaluddin Malik di kawasan, Jakarta Selatan, Selasa, (17/11).

Selain itu Jamal yang merupakan tim inti presiden saat Pemilu 2014 dan 2019 lalu tersebut mengatakan bahwa selama masa pandemi para pembantu bekerja lambat dan lemah dalam mengkonsolidasikan satuan kerjanya masing-masing.

"Padahal presiden telah memerintahkan menterinya untuk bekerja extraordinary sehingga masyarakat di tengah pandemi memiliki rasa aman, nyaman dan ketenangan," kata dia.

Belum lagi menurutnya mengenai kebijakan finalisasi Omnibuslaw atau Undang-Undang Cipta Kerja yang digagas pemerintah demi tujuan menggerakan roda perekonomian Bangsa Indonesia. 

Karena minimnya sosialiasai dan komunikasi dari para pembantu presiden, kebijakan tersebut ditunggangi kabar palsu alias hoax. Tidak hanya itu pembantu presiden melakukan kesalahan fatal karena tidak cermat dengan adanya kesalahan tulis dalam draf Cipta Kerja yang diteken Presiden.

Belum lagi adanya blunder staf khusus Presiden yang menerbitkan 'Surat Perintah' kepada elemen mahasiswa untuk membendung aksi unjuk rasa. 

"Selain itu peran tim jubir kepresidenan 'salah kaprah' dalam mengkomunikasikan banyak hal, termasuk kebijakan Omnibuslaw," katanya seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Bayu Istiqlal.

Padahal menurut Jamal UU Omnibuslaw  bertujuan baik karena pada prinsip dasarnya tidak ada satupun negara di dunia ini yang bisa survive tanpa investasi. 

"Tanpa kita sadari, dalam ekonomi global kita bersaing dengan negara-negara lain untuk mendapati investasi guna menggerakan ekonomi nasionalnya masing-masing," tuturnya.

Menurutnya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang sekeliling Presiden tersebut akan berimbas pada Presiden sendiri. Presiden yang akan menjadi sasaran akibat kesalahan yang dibuat oleh orang-orang di sekelilingnya.

"Disadari atau tidak, 'blunder' yang terjadi diatas menambah point 'downgrade' kepada Presiden Jokowi, sehingga banyak wacana yang muncul di masyarakat bahwa 'negara dikelola dengan tidak profesional'. Lalu akan muncul pertanyaan, sampai kapan hal ini terus terjadi? Atau memang ada operasi 'dirty work' yang terjadi didalam 'lingkaran presiden' yang bertujuan untuk mendelegitimasi Presiden Jokowi," katanya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Kepala BPKAD Langkat sebut tudingan penyelewengan DAK  tidak mendasar
Rabu, 27 Januari 2021 - 11:57 WIB
Tudingan sekelompok massa kepada Bupati Langkat Terbit Rencana PA beserta jajaran, menyelewengkan da...
Presiden Jokowi dapatkan vaksinasi COVID-19 kedua
Rabu, 27 Januari 2021 - 09:34 WIB
Presiden Joko Widodo mendapatkan vaksinasi COVID-19 kedua kalinya masih dengan vaksin Sinovac yang d...
Pasangan Nasrul Abit-Indra Catri minta KPU anulir suara Mahyeldi-Audy
Rabu, 27 Januari 2021 - 06:45 WIB
Pasangan Calon Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit-Indra Catri meminta KPU Sumbar menganulir peroleh...
MK ingatkan permohonan sengketa pilkada tidak dapat diperbaiki lagi
Selasa, 26 Januari 2021 - 19:29 WIB
Mahkamah Konstitusi mengingatkan pemohon tidak lagi dapat memperbaiki substansi permohonan perselisi...
Polri bantah adanya perwira Polri menganggur
Selasa, 26 Januari 2021 - 19:17 WIB
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono menegaskan bahwa tida...
DPRD Sukoharjo resmi usulkan jadwal pelantikan 
Selasa, 26 Januari 2021 - 17:11 WIB
DPRD Sukoharjo, Jawa Tengah menggelar rapat paripurna pengumumam hasil penetapan pasangan calon ter...
Menlu: vaksinasi WNI di luar negeri mengacu kebijakan negara setempat
Selasa, 26 Januari 2021 - 16:56 WIB
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan bahwa proses vaksinasi COVID-19 bagi warga negara Indo...
Diduga langgar hukum, Indonesia sita kapal tanker Iran dan Panama
Selasa, 26 Januari 2021 - 15:36 WIB
Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI menyita dua kapal tanker, masing-masing berbendera Iran dan Panama,...
Legislatif minta Polri tindak tegas aksi rasisme
Selasa, 26 Januari 2021 - 12:47 WIB
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Polri menindak tegas dugaan aksi rasisme yang di...
Presiden kunjungi Sumsel resmikan Jalan Tol Kayu Agung-Palembang
Selasa, 26 Januari 2021 - 12:11 WIB
Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Palembang, Sumatera Selatan untuk meresmikan Jalan...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV