MPR: Kebijakan pangkas cuti harus diikuti pengendalian gerak massa
Elshinta
Rabu, 02 Desember 2020 - 14:20 WIB |
MPR: Kebijakan pangkas cuti harus diikuti pengendalian gerak massa
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat (ANTARA/HO- pribadi)

Elshinta.com - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan rencana pemerintah membuat kebijakan pemangkasan cuti bersama akhir tahun 2020 harus diikuti dengan disiplin penerapan protokol kesehatan aturan pengendalian pergerakan massa yang ketat.

"Tanpa protokol kesehatan yang ketat, upaya pemangkasan cuti bersama akhir tahun akan sia-sia. Intinya jangan sampai terjadi kerumunan massa saat liburan akhir tahun yang berpotensi menciptakan klaster penularan baru COVID-19," kata Lestari Moerdijat atau Rerie dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pemerintah sudah berupaya menerapkan langkah hati-hati menjelang libur panjang akhir tahun, dalam bentuk pengurangan jumlah hari libur menjelang pergantian tahun ini.

Rerie menilai upaya pengurangan hari libur tidak akan signifikan menekan penyebaran COVID-19 apabila para pemangku kepentingan tidak bisa mengendalikan pergerakan massa sehingga tercipta kerumunan di sejumlah tempat.

"Jadi meskipun durasi liburan dikurangi, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat wajib mengendalikan pergerakan massa," ujarnya.

Menurut dia, dari sisi pemerintah harus ketat memberlakukan aturan pengendalian yang ada sehingga tidak terjadi kerumunan. Sementara itu, dari sisi masyarakat, harus disiplin memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan saat menikmati hari liburan.

"Karena pada Desember 2020 ini kerawanan terjadinya kerumunan bukan hanya terjadi pada liburan akhir tahun. Pada 9 Desember 2020, saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah di 270 kabupaten dan kota juga berpotensi terjadi kerumunan di tempat-tempat pemungutan suara," katanya.

Politikus Partai NasDem itu mengatakan upaya pencegahan terjadinya kerumunan harus benar-benar direncanakan dan diterapkan secara baik dan terukur pada Desember 2020, mengingat potensi terjadinya kerumunan massa cukup besar.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Masyarakat Yalimo diminta bersabar tunggu putusan MK
Sabtu, 23 Januari 2021 - 10:50 WIB
Tim pasangan calon bupati dan wakil bupati Yalimo nomor urut satu Erdi Dabi-Jhon Wilil (Er-Jhon) men...
DPR sampaikan surat persetujuan calon Kapolri kepada Presiden Jokowi
Jumat, 22 Januari 2021 - 20:34 WIB
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan DPR RI telah menyerahkan surat persetujuan pemb...
Komisi IX DPR RI cek kesiapan program vaksinasi di Pandeglang 
Jumat, 22 Januari 2021 - 18:56 WIB
Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten...
Pemkot Bandung dukung rencana perpanjangan PPKM Jawa-Bali
Jumat, 22 Januari 2021 - 17:10 WIB
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat...
Personel Yonif 400/BR kembali gugur saat kontak tembak dengan KKB
Jumat, 22 Januari 2021 - 14:10 WIB
Pratu Roy Vebrianto, anggota Yonif 400/BR, Jumat meninggal akibat luka tembak yang bersarang di tubu...
Etik-Agus kepala daerah terpilih dalam Pilkada Sukoharjo
Kamis, 21 Januari 2021 - 19:59 WIB
PU Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah menetapkan pasangan calon terpilih Pilkada 2020, Kamis (21/1) pu...
 Pakar Hukum TN: Ketentuan ambang batas 20 persen hanya untungkan oligarki
Kamis, 21 Januari 2021 - 13:10 WIB
Pakar hukum tata negara Herlambang P. Wiratraman menyayangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang ...
Presiden Jokowi ucapkan selamat atas pelantikan Joe Biden
Kamis, 21 Januari 2021 - 10:58 WIB
Presiden RI Joko Widodo menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Amer...
Komisi II DPRA minta pemda tertibkan tambang di kawasan hutan
Rabu, 20 Januari 2021 - 22:05 WIB
Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) meminta pemerintah daerah menertibkan perkebunan dan p...
Komisi III DPR setujui Komjen Listyo Sigit sebagai Kapolri
Rabu, 20 Januari 2021 - 15:55 WIB
Komisi III DPR RI menyetujui penunjukan Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri, setelah men...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV