DPR dan Pemantau Pemilu: Kandidat abai Prokes, sanksi pidana menanti
Elshinta
Rabu, 02 Desember 2020 - 13:50 WIB | Penulis : Dody Handoko | Editor : Administrator
DPR dan Pemantau Pemilu: Kandidat abai Prokes, sanksi pidana menanti
Anggota Komisi II DPR RI Junimart Girsang

Elshinta.com - Puncak masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dibayangi potensi pelanggaran. Para kandidat kepala daerah hendaknya meningkatkan ketaatan protokol kesehatan atau prokes covid-19 supaya tidak berujung mendapatkan sanksi administrasi hingga pidana. 

"Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan Instruksi Menteri Dalam Negeri prokes wajib dipatuhi oleh pasangan calon dan para kepala daerah di bawah pengawasan KPU, Bawaslu dan TNI-Polri di lapangan. Setiap pelanggar prokes sesuai PKPU dan Instruksi Mendagri dikenakan sanksi administratif sampai pidana," ujar Anggota Komisi II DPR RI Junimart Girsang, Selasa (1/12/2020).

PKPU Nomor 13/2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) mengatur pelaksanaan setiap tahapan pilkada dengan protokol kesehatan berikut sanksi administratif dan Instruksi Mendagri No. 6/2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) mendorong semua kepala daerah mengendalikan covid-19 berikut sanksi bila abai dengan ancaman pemecatan. Untuk itu sebagai antisipasi tahapan akhir kampanye dan menjelang pemungutan suara, minggu lalu Pemerintah sudah adakan rakor nasional  yang diikuti daerah daerah yang akan Pilkada secara virtual dipimpin langsung Menko Polhukam 

Menurut Junimart Bawaslu dengan Kepolisian yang fokus sebagai pengawal di lapangan saat pilkada wajib menerapkan aturan dengan konsisten dan konsekuen. Tujuannya sangat jelas yakni supaya pilkada sampai selesai tidak menimbulkan keterpaparan covid-19 yang signifikan. 

"Yang pasti penerapan prokes menjadi salah satu syarat dan tanggung jawab utama dari para pasangan calon," katanya. 

Sanksi pidana sangat mungkin diterapkan seperti tertuang dalam UU Kekarantinaan Kesehatan dan UU Penyakit Menular.

"Secara umum untuk meredam penyebaran covid-19 menjadi tanggung jawab kita bersama sesama anak bangsa," pungkasnya.
 
Sebagaimana diketahui pada kasus kerumunan massa di Petamburan dan Bogor Polri menyatakan telah menemukan tindak pidana, dan telah meningkatkan status dari penyeledikan menjadi penyidikan. 

Sementara itu Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan koordinasi dan penyamaan persepsi antara Bawaslu dan aparat penegak hukum menjadi suatu keniscayaan menjelang akhir masa kampanye dan memasuki masa tenang. 

"Karena dikhawatirkan akan ada peningkatan intensitas kampanye tatap muka atau pertemuan langsung yang akan dilakukan pasangan calon dan tim kampanyenya memanfaatkan sisa waktu pilkada yang tinggal beberapa hari lagi," katanya. 

Bawaslu dan aparat harus punya kesepahaman terkait pengawasan dan penindakan atas pelanggaran terhadap prokes dalam pelaksanaan kampanye.

"Apalagi kalau sampai terlihat ada ketidaktegasan para pihak yang punya otoritas dalam penindakan pelanggaran terhadap prokes, bisa berdampak pada tindakan pelanggaran yang lebih besar baik dalam konteks pilkada maupun di luar proses pilkada," paparnya. 

Padahal dampak dari pelanggaran prokes sangat membahayakan kesehatan dan keselamatan warga masyarakat. Pasangan calon dan tim kampanye mesti belajar dari proses hukum atas pelanggaran kerumunan di Petamburan dan Bogor yang berujung ke proses pidana. 

"Hukum berlaku tidak pandang bulu, dan diberlakukan tegas kepada semua pihak tanpa kecuali. Dengan demikian mestinya, paslon dan timnya bisa menahan diri dan mengendalikan pendukungnya sebaik mungkin untuk tidak melakukan pelanggaran prokes saat berkampanye pilkada," tutupnya.(dody)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Sandiaga minta pelaku UMKM Batam berkolaborasi bangkit dari pandemi
Sabtu, 23 Januari 2021 - 12:45 WIB
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno meminta para pelaku usaha pariwisa...
Masyarakat Yalimo diminta bersabar tunggu putusan MK
Sabtu, 23 Januari 2021 - 10:50 WIB
Tim pasangan calon bupati dan wakil bupati Yalimo nomor urut satu Erdi Dabi-Jhon Wilil (Er-Jhon) men...
DPR sampaikan surat persetujuan calon Kapolri kepada Presiden Jokowi
Jumat, 22 Januari 2021 - 20:34 WIB
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan DPR RI telah menyerahkan surat persetujuan pemb...
Komisi IX DPR RI cek kesiapan program vaksinasi di Pandeglang 
Jumat, 22 Januari 2021 - 18:56 WIB
Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten...
Pemkot Bandung dukung rencana perpanjangan PPKM Jawa-Bali
Jumat, 22 Januari 2021 - 17:10 WIB
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat...
Personel Yonif 400/BR kembali gugur saat kontak tembak dengan KKB
Jumat, 22 Januari 2021 - 14:10 WIB
Pratu Roy Vebrianto, anggota Yonif 400/BR, Jumat meninggal akibat luka tembak yang bersarang di tubu...
Etik-Agus kepala daerah terpilih dalam Pilkada Sukoharjo
Kamis, 21 Januari 2021 - 19:59 WIB
PU Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah menetapkan pasangan calon terpilih Pilkada 2020, Kamis (21/1) pu...
 Pakar Hukum TN: Ketentuan ambang batas 20 persen hanya untungkan oligarki
Kamis, 21 Januari 2021 - 13:10 WIB
Pakar hukum tata negara Herlambang P. Wiratraman menyayangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang ...
Presiden Jokowi ucapkan selamat atas pelantikan Joe Biden
Kamis, 21 Januari 2021 - 10:58 WIB
Presiden RI Joko Widodo menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Amer...
Komisi II DPRA minta pemda tertibkan tambang di kawasan hutan
Rabu, 20 Januari 2021 - 22:05 WIB
Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) meminta pemerintah daerah menertibkan perkebunan dan p...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV