DPR: KPU kedepankan ketepatan persiapkan Pilkada Serentak 2020
Elshinta
Jumat, 04 Desember 2020 - 16:15 WIB |
DPR: KPU kedepankan ketepatan persiapkan Pilkada Serentak 2020
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin (kanan) didampingi Anggota DPR Fraksi Partai Golkar Robert Joppy Kardinal (kiri) . ANTARA FOTO/ Reno Esnir/wsj.

Elshinta.com - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta KPU RI dan KPU di daerah mengedepankan ketepatan dalam persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember mendatang, setelah keluarnya laporan investigasi Ombudsman RI yang mengejutkan semua pihak.

"Hari 'H' tinggal hitungan hari, dan laporan Ombudsman merupakan cermin adanya hal yang belum tuntas menghadapi pesta demokrasi. DPR memberikan perhatian untuk hal ini," kata Azis di Jakarta, Jumat.

Hal itu dikatakan Azis terkait laporan investigasi Ombudsman RI yang menyebutkan bahwa dari 31 KPU kabupaten/kota yang diinvestigasi, sebanyak 72 persen atau 22 KPU kabupaten/kota belum melaksanakan penyaluran alat pelindung diri (APD) secara tepat waktu.

Azis menilai, saat ini muncul kemungkinan jumlah APD yang belum tersalurkan lebih besar dari hasil investigasi yang dilakukan.

"Tentu saja ini menjadi alarm agar teman-teman di KPU segera mempercepat kinerja agar APD bisa tersalurkan seluruhnya secara tepat waktu," ujarnya.

Azis mengingatkan bahwa semangat semua pihak terkait Pilkada adalah pelaksanaannya mampu menjawab hak konstitusi namun juga mengedepankan keselamatan jiwa.

Dia menyarankan KPU RI khususnya Bawaslu melakukan pengawasan secara optimal dalam pengadaan logistik dan pendistribusian, termasuk memenuhi kekurangan kelengkapan APD yang belum tersalurkan kepada unsur Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) hingga Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Politisi Partai Golkar itu mengutip data Satgas COVID-19, per-hari Kamis (3/12) jumlah kasus baru bertambah 8.369 orang, yang merupakan rekor harian tertinggi sejak dilanda pandemi.

Menurut data Kementerian Kesehatan, total kasus yang telah dikonfirmasi mencapai 557.877 orang dengan kasus aktif sebanyak 77.969 orang.

"Sekali lagi, kita berhadap Pilkada di tengah sebaran wabah ini, mampu kita tekan dengan sikap disiplin. Mentaati prokes sebagai wujud kepedulian terhadap sesama," ujarnya.

Sebelumnya, Ombudsman Republik Indonesia melakukan investigasi tentang kesiapan alat pelindung diri (APD) Protokol Kesehatan pada penyelenggaraan Pilkada Serentak 9 Desember 2020. Hasilnya, dari 31 KPU kabupaten/kota yang diinvestigasi, sebanyak 72 p[ersen atau 22 KPU kabupaten/kota belum melaksanakan penyaluran APD.

Dari hasil investigasi tersebut, Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala menyampaikan adanya dugaan maladministrasi berupa ketidakkompetenan oleh Ketua KPU kabupaten/kota dalam mendistribusikan kelengkapan APD yang tidak mempertimbangkan ketepatan untuk memenuhi tenggang waktu pendistribusian secara patut.

Dia menyampaikan, Ombudsman RI melaksanakan pendataan secara serentak pada 28-30 November 2020 untuk memantau penyaluran APD oleh 31 KPU baik kabupaten/kota, di antaranya KPU Kota Depok, KPU Kabupaten Tabanan, KPU Kota Batam, KPU Kota Surabaya, KPU Kota Banjarmasin.

Kelengkapan alat pelindung diri Pilkada 2020 pada Surat KPU Nomor 858/PP.09.2-SD/07/KPU/X/2020, menjadi salah satu acuan Ombudsman RI dalam melakukan investigasi ini.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Sandiaga minta pelaku UMKM Batam berkolaborasi bangkit dari pandemi
Sabtu, 23 Januari 2021 - 12:45 WIB
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno meminta para pelaku usaha pariwisa...
Masyarakat Yalimo diminta bersabar tunggu putusan MK
Sabtu, 23 Januari 2021 - 10:50 WIB
Tim pasangan calon bupati dan wakil bupati Yalimo nomor urut satu Erdi Dabi-Jhon Wilil (Er-Jhon) men...
DPR sampaikan surat persetujuan calon Kapolri kepada Presiden Jokowi
Jumat, 22 Januari 2021 - 20:34 WIB
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan DPR RI telah menyerahkan surat persetujuan pemb...
Komisi IX DPR RI cek kesiapan program vaksinasi di Pandeglang 
Jumat, 22 Januari 2021 - 18:56 WIB
Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten...
Pemkot Bandung dukung rencana perpanjangan PPKM Jawa-Bali
Jumat, 22 Januari 2021 - 17:10 WIB
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat...
Personel Yonif 400/BR kembali gugur saat kontak tembak dengan KKB
Jumat, 22 Januari 2021 - 14:10 WIB
Pratu Roy Vebrianto, anggota Yonif 400/BR, Jumat meninggal akibat luka tembak yang bersarang di tubu...
Etik-Agus kepala daerah terpilih dalam Pilkada Sukoharjo
Kamis, 21 Januari 2021 - 19:59 WIB
PU Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah menetapkan pasangan calon terpilih Pilkada 2020, Kamis (21/1) pu...
 Pakar Hukum TN: Ketentuan ambang batas 20 persen hanya untungkan oligarki
Kamis, 21 Januari 2021 - 13:10 WIB
Pakar hukum tata negara Herlambang P. Wiratraman menyayangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang ...
Presiden Jokowi ucapkan selamat atas pelantikan Joe Biden
Kamis, 21 Januari 2021 - 10:58 WIB
Presiden RI Joko Widodo menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Amer...
Komisi II DPRA minta pemda tertibkan tambang di kawasan hutan
Rabu, 20 Januari 2021 - 22:05 WIB
Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) meminta pemerintah daerah menertibkan perkebunan dan p...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV