Refleksi PERMAMPU dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan di masa pandemi
Elshinta
Jumat, 11 Desember 2020 - 09:11 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
Refleksi PERMAMPU dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan di masa pandemi
Sumber foto: Misriadi/elshinta.com.

Elshinta.com - Dalam acara perayaan Puncak 16 Hari Aktivisme yang diselenggarakan Konsorsium PERMAMPU secara virtual, hadiri 118 orang (108 perempuan dan 10 laki-laki) peserta dari 8 propinsi, dari Aceh sampai Lampung.  Seluruh peserta berbagi dan saling belajar mengenai masalah Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, khususnya di masa pandemic Covid-19. Keprihatinan utama yang disoroti adalah kembali meningkatnya kasus perkawinan usia anak di Indonesia serta Kekerasan KTP yang khas di masa pandemi. 

Para pembicara adalah dari lingkar internal Konsorsium PERMAMPU, baik dari WCC Sinceritas PESADA, CP WCC Bengkulu, WCC Palembang, Flower Aceh, Damar Lampung; juga dari dampingan yang diwakili Forum Perempuan Muda, FKPAR dari SUMBAR (LP2M), Perempuan Disabilitas dampingan APM Jambi, dan Perempuan Lansia dampingan PPSW Sumatera. 

Sharing situasi lapang menyampaikan bahwa: WCC Sinceritas-PESADA menangani 127 kasus dengan mayoritas kasus KDRT (50%) dan mencatat telah terjadi kekerasan seksual terhadap anak perempuan yang diwarnai oleh perkenalan dan komunikasi online. Ancaman2 untuk menyebarkan informasi hubungan sex yang sebenarnya adalah perkosaan, maupun mempermalukan karena tidak perawan dsb telah sangat mewarnai KTP di masa Pandemi. CP WCC Bengkulu mencatat sebanyak 64 kasus KTP yang dilayani selama masa pandemi Covid-19 dimana kasus tertinggi adalah KDRT/Kekerasan terhadap isteri. Sementara itu WCC Palembang dalam kurun Januari-November 2020 menangani 103 kasus kekerasan terhadap perempuan & anak  dengan jenis kekerasan terbanyak adalah kekerasan seksual 51 kasus (49,5 %) dan kekerasan seksual secara online sebanyak 28 kasus yang naik signifikan dibanding tahun 2019 yang hanya 8 kasus.
 
Situasi pandemic Covid-19 diwarnai dengan kembali meningkatnya kasus perkawinan usia anak di Indonesia. Data yang diperoleh dari  Mahkamah Syar'iyah Kab/Kota se Aceh mencatat pada tahun 2020 terdapat 640 kasus dispensasi perkawinan usia anak, dibanding tahun 2019 hanya sekitar 198 orang. Berdasarkan survey oleh Flower Aceh menemukan bahwa penyebab utama terjadinya perkawinan anak adalah karena kemiskinan, keluarga yang tidak rukun, dan putus sekolah. Selain itu juga karena masih kuatnya mitos-mitos yang salah tentang seksualitas dan reproduksi perempuan.   Tidak hanya perkawinan anak yang meningkat di masa pandemi Covid-19, ternyata perceraian dari perkawinan anak sebelumnya pun ikut meningkat di Provinsi Lampung.  

Dilaporkan Kontributor Elshinta, Misriadi, Jumat (11/12), Suprihatin, perempuan disabilitas, salah satu anggota FKPAR di Jambi mengeluhkan bahwa di situasi pandemi Covid-19 menyebabkan pembatasan mobilitas, ketakutan, dan hilangnya pendapatan. Hal ini ditambah tidak efektifnya layanan kesehatan KSR di Puskesmas dan Kantor Urusan Agama yang sempat tutup, sehingga banyak kasus kawin siri yang merugikan posisi perempuan. Lica Veronika, perwakilan FPM Sumatera yang berbasis di Bengkulu menyatakan, kesulitan bertemu langsung dalam menghadapi masalah KSR yang dialami perempuan muda cukup mengganggu. Meski demikian, komitmen Forum Perempuan Muda untuk terus mengkampanyekan penghapusan kekerasan seksual dan perkawinan anak di masa pandemi Covid-19 dakan tetap berlanjut dengan tetap memperhatikan standar protocol kesehatan. Situasi pandemi Covid-19 juga dikhawatrkan oleh Nurhayati, perempuan lanjut usia di Kampar, Riau; karena lansia rentan terinfeksi virus Covid-19, lansia rentan alami kekerasan (dijambret, dll) dan tidak ada pendapatan lagi. Ia berharap agar sistem perlindungan sosial pemerintah ke depan dapat memberi manfaat dan menjangkau perempuan lansia terutama dari rumah tangga miskin.  

Sharing dari lapang ini ditanggapi oleh Pemerintah dan para pihak yang menjadi pendukung gerakan Advokasi HKSR yang dilaksanakan oleh PERMAMPU selama ini. Dari Mahkamah Agung, Dr. Mardi Candra S.Ag., M.Ag., M.H menyampaikan bahwa dispensasi perkawinan anak meningkat dimana hingga Oktober 2020 MA mencatat 54.469 perkara, yang naik dua kali lipat dari tahun 2019 hanya 24.894 perkara. Tingginya perkawinan anak di Indonesia tergolong nomor 7 di dunia atau nomor 3 di Asia ikut mendorong Pemerintah Indonesia menetapkan UU No 16 tahun 2019 perubahan pasal 7 UU Perkawinan No 1 tahun 1974 yang mewajibkan usia perkawinan minimal 19 tahun. Upaya MA untuk menangani perkara perkawinan anak dilakukan dengan membuat regulasi Perma No 5 tahun 2019, meningkatkan kapasitas hakim yang menangani perkara, dan mendorong Hakim & Panitera dalam menyelesaikan Permohonan Dispensasi Kawin agar lebih teliti, ramah anak dan tidak memakai atribut persidangan. Diakui bahwa masih banyak kasus KTP yang tidak ditanggapi cepat oleh aparat hukum, oleh karena itu diharapkan korban dapat mengadu ke lembaga pendamping perempuan  khususnya LSM Perempuan agar mendapat advokasi. Perkawinan anak di bawah tangan juga masih kerap terjadi di masyarakat, praktik ini adalah tindak pidana yang melanggar UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak karena diduga terjadi kekerasan dan eksploitasi seksual anak. 

Sementara itu dari Ibu Inong Sofiarini, S.Sos, M.Si yang merupakan Femokrat pendukung PERMAMPU dari Aceh Utara, menyampaikan akan terus mensosialisasikan dan mendorong implementasi regulasi berpihak kepada perempuan baik di level provinsi hingga ke desa; agar dapat mengurangi kerentanan kelompok marjinal terhadap dampak pandemi Covid-19. Bapak Afrizal dari KUA di Gisting Lampung yang merupakan anggota Forum Multi Stakeholder pendukung PERMAMPU, menyampaikan mereka menyadari terjadi peningkatan perkara dispensasi perkawinan anak di masa pandemi Covid-19. Oleh karena itu KUA sangat hati-hati menangani permohonan perkawinan anak dan mendorong agar pasangan yang menikah membuat pernyataan tidak melakukan KDRT.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Wury Ma`ruf Amin: Setengah kekuatan bangsa ada pada perempuan
Selasa, 22 Desember 2020 - 14:37 WIB
Wury Estu Handayani, Istri Wakil Presiden KH Ma`ruf Amin mengatakan setengah populasi Indonesia adal...
Refleksi PERMAMPU dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan di masa pandemi
Jumat, 11 Desember 2020 - 09:11 WIB
Dalam acara perayaan Puncak 16 Hari Aktivisme yang diselenggarakan Konsorsium PERMAMPU secara virtua...
Dari Puteri Indonesia, Anoushka Bhuller jadi Dirut
Kamis, 16 Juli 2020 - 18:40 WIB
dr. Anoushka Bhuller MH peraih gelar Puteri Indonesia Favorit Media Sosial, juga menjabat sebagai D...
PBB: Belum ada negara yang capai kesetaraan gender
Selasa, 10 Desember 2019 - 08:13 WIB
Badan PBB untuk Kesetaraan dan Pemberdayaan Perempuan (UN Women) memastikan sampai saat ini belum ad...
Jadi ketua DPR, Puan ingin buktikan prestasi perempuan dalam politik
Sabtu, 05 Oktober 2019 - 12:12 WIB
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani mengungkapkan motivasinya menja...
PKK Sukoharjo tambah prestasi nasional
Senin, 08 Juli 2019 - 21:48 WIB
Ketua Tim Penggerak PKK Sukoharjo yang juga istri Bupati Sukoharjo, Etik Suryani Wardoyo meraih peng...
Peringati Hari Kartini, PKK Sukoharjo gelar lomba senam dan kreasi daur ulang
Senin, 22 April 2019 - 19:59 WIB
Dalam rangka memperingati Hari Kartini yang jatuh setiap tanggal 21 April, Pembinaan Kesejahteraan K...
Kepala BMKG ingin perempuan Indonesia tangguh bencana
Senin, 22 April 2019 - 19:25 WIB
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati, mengatakan hidup di...
Deputi Gubernur BI nilai Kartini ubah paradigma terhadap perempuan
Minggu, 21 April 2019 - 19:25 WIB
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Rosmaya Hadi mengatakan, pahlawan nasional Raden Ajeng (RA) Kartini ...
Kiara: Negara harus lebih akui peran perempuan nelayan
Minggu, 21 April 2019 - 17:38 WIB
Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Perempuan Perikanan (Kiara), Susan Herawati Romica menyatak...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV