Pimpinan Ponpes Buntet Cirebon: Pemerintah sudah tepat bubarkan FPI
Elshinta
Jumat, 01 Januari 2021 - 11:31 WIB |
Pimpinan Ponpes Buntet Cirebon: Pemerintah sudah tepat bubarkan FPI
Pimpinan Pondok Pesantren Buntet Cirebon, Jawa Barat, KH Adib Rofiuddin Izza (HO-Dok pribadi)

Elshinta.com - Pimpinan Pondok Pesantren Buntet Cirebon, Jawa Barat, KH Adib Rofiuddin Izza menilai keputusan pemerintah membubarkan dan melarang segala aktivitas Front Pembela Islam (FPI) sudah tepat.

"Peristiwa yang sekarang sedang jadi omongan, jadi pembahasan di seluruh masyarakat adalah tentang pembubaran ormas FPI oleh pemerintah," kata Kiyai Adib dalam keterangan tertulisnya, Jumat.

Menurut dia, langkah-langkah yang sudah diambil oleh pemerintah sudah tepat karena pemerintah mengacu pada perundang-undangan yang berlaku.

"Saya yakin pembubaran itu sudah tepat. Karena pemerintah mengacu berdasarkan undang-undang dan juga keputusan tentang pembubaran FPI itu didasari dengan musyawarah dari berbagai macam unsur dan elemen masyarakat Indonesia," paparnya.

Adib menyebutkan bahwa langkah yang diambil oleh pemerintah bukan hanya berdasarkan undang-undang, tetapi lebih dari itu bahwa keputusan tersebut juga berdasarkan dari aspirasi masyarakat.

Sebab, lanjut Adib, FPI dinilai tidak menyadari bahwa setiap gerakannya banyak sekali yang bertentangan dan melanggar hukum di Indonesia.

"Banyak yang bertentangan dengan hukum di Indonesia, baik itu secara undang-undang negara ataupun secara konsep-konsep syariat Islam," tegasnya.

Sebelumnya, pemerintah telah mengumumkan bahwa FPI sebagai organisasi terlarang berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) enam menteri dan lembaga.

"Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang akan dilakukan karena FPI tak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa," kata Menko Polhukam Mahfud MD, saat jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (30/12) lalu.

Sejak 20 Juni 2019 FPI secara de jure telah bubar sebagai ormas, namun sebagai organisasi FPI tetap berkegiatan yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum, di antaranya tindak kekerasan, sweeping secara sepihak, provokasi, dan lain-lain.

Mahfud menyebut berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sesuai putusan MK tertanggal 23 Desember 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan FPI.

"Kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI, dianggap tidak ada dan harus ditolak, terhitung hari ini," tegas Mahfud.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Partai Demokrat Bengkulu pastikan tak ada pengurus tandingan
Sabtu, 06 Maret 2021 - 20:46 WIB
Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Bengkulu memastikan tidak akan ada dualisme kep...
Sumut berlakukan pembatasan kegiatan masyarakat mikro di enam daerah
Sabtu, 06 Maret 2021 - 18:56 WIB
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat mikro untuk enam kot...
Ketum Partai Emas apresiasi terpilihnya Moeldoko di KLB Partai Demokrat
Sabtu, 06 Maret 2021 - 13:51 WIB
Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat hasil kongres luar biasa (KLB), Jumat (...
Pendopo Gubernur Aceh dibanjiri papan bunga ucapan terima kasih
Sabtu, 06 Maret 2021 - 11:38 WIB
Pendopo (rumah dinas) Gubernur Aceh di jalan Japakeh Kota Banda Aceh dibanjiri karangan bunga dukung...
Moeldoko ajak seluruh kader Demokrat bersatu meraih kejayaan
Sabtu, 06 Maret 2021 - 07:23 WIB
Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025 versi Kongres Luar Biasa (KLB) Moeldoko mengajak seluru...
SBY merasa bersalah pernah beri kepercayaan pada Moeldoko
Sabtu, 06 Maret 2021 - 06:45 WIB
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merasa bersalah karena pernah me...
SBY: KLB ilegal karena semua persyaratan gagal dipenuhi
Sabtu, 06 Maret 2021 - 00:01 WIB
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan bahwa pelaksanaan Kon...
Ridwan Kamil doakan Desy Ratnasari berhasil pimpin PAN Jabar
Jumat, 05 Maret 2021 - 23:16 WIB
Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil atau Kang Emil mendoakan artis yang juga Ketua DPW PAN Ja...
Partai Demokrat versi KLB siap gandeng AHY
Jumat, 05 Maret 2021 - 22:32 WIB
Kepengurusan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di The Hill Hotel dan Resort Sibolangit,...
Surya Paloh prihatin terhadap kondisi Partai Demokrat
Jumat, 05 Maret 2021 - 22:21 WIB
Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh mengaku prihatin dengan konflik internal yang terjadi di tu...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV