Kejagung periksa eks Dirut Asabri terkait kasus korupsi
Elshinta
Rabu, 20 Januari 2021 - 06:15 WIB |
Kejagung periksa eks Dirut Asabri terkait kasus korupsi
Kapuspenkum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak (kiri) bersama Dir Tipikor Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djoko Poerwanto (kanan). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa.

Elshinta.com - Jaksa penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung memeriksa mantan Dirut Asabri dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri), Selasa (19/1).

Saksi tersebut berinisial SW selaku Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016-Juli 2020.

Selain SW, jaksa penyidik juga memeriksa empat saksi lainnya hari ini yakni HS selaku Direktur Investasi dan Keuangan Asabri periode 2013-2019, IWS selaku Kepala Divisi Investasi Asabri periode Juli 2012-Januari 2017, BE selaku Kepala Divisi Keuangan dan Investasi Asabri periode 2012-Mei 2015, dan LP selaku Direktur Utama PT Prima Jaringan.

"Lima saksi diperiksa dalam kasus Asabri, (terdiri) empat eks pejabat Asabri dan satu dirut perusahaan," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak di Jakarta, Selasa (19/1).

Pemeriksaan terhadap lima saksi dilakukan guna mencari fakta hukum dan mengumpulkan alat bukti tentang dugaan korupsi yang terjadi di Asabri.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) perkara dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asabri (Persero) periode 2012-2019.

Surat Perintah Penyidikan ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Febrie Adriansyah atas nama Jampidsus. Sprindik Nomor: Print-01/F.2/Fd.2/01/2021 tertanggal 14 Januari 2021 tersebut memerintahkan beberapa orang jaksa penyidik untuk melakukan penyidikan perkara dugaan korupsi di manajemen PT Asabri.

Dalam kasus ini diketahui selama tahun 2012 hingga 2019, PT Asabri telah bekerja sama dengan beberapa pihak untuk mengatur dan mengendalikan dana investasi Asabri dalam investasi pembelian saham sebesar Rp10 triliun melalui pihak-pihak yang terafiliasi dan investasi penyertaan dana pada produk reksadana sebesar Rp13 triliun melalui beberapa perusahaan manajemen investasi (MI) dengan cara menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan tersebut diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
BNN Sultra edukasi pelajar di Kendari dari bahaya narkoba
Sabtu, 06 Maret 2021 - 15:36 WIB
Badan Narkotika Nasional (BNN) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengedukasi puluhan pelajar SMKN 3 Kendari...
Kejagung blokir aset tanah 7 tersangka Asabri di sejumlah wilayah
Sabtu, 06 Maret 2021 - 11:27 WIB
Tim Jaksa Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung membl...
Pengacara Nurhadi sebut tuntutan jaksa KPK Zalim
Sabtu, 06 Maret 2021 - 07:47 WIB
Tim pengacara mantan Sekretaris Mahakamah Agung (MA) Nurhadi mengatakan tuntutan jaksa KPK ke Nurhad...
Polres Manggarai Barat mulai penyelidikan kebakaran Pasar Lembor
Sabtu, 06 Maret 2021 - 07:34 WIB
Kapolres Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, AKBP Bambang Hari Wibowo mengatakan penyidik Kepolisi...
Polisi di Cianjur temukan dua orang lansia meninggal di dalam rumah
Jumat, 05 Maret 2021 - 23:38 WIB
Polisi menemukan dua orang lanjut usia (lansia) warga Kelurahan Solopandan, Kecamatan Cianjur, Jawa ...
Polres Banjarnegara berhasil ungkap kasus pembuangan bayi
Jumat, 05 Maret 2021 - 23:27 WIB
Kepolisian Resor Banjarnegara, Jawa Tengah, berhasil mengungkap kasus pembuangan bayi di sekitar Sun...
KPK perpanjang penahanan Juliari Batubara selama 30 hari
Jumat, 05 Maret 2021 - 22:54 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan selama 30 hari untuk dua tersangka k...
Nurdin Abdullah sebut uang diamankan KPK untuk bantuan masjid
Jumat, 05 Maret 2021 - 21:58 WIB
Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) nonaktif Nurdin Abdullah (NA) mengaku sejumlah uang yang telah di...
KPK panggil istri tersangka Edhy Prabowo
Jumat, 05 Maret 2021 - 13:14 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat memanggil Anggota DPR RI Iis Rosita Dewi yang juga istri d...
Polres OKU permudah masyarakat membuat SIM melalui daring
Jumat, 05 Maret 2021 - 12:52 WIB
Satlantas Polres Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan mempermudah masyarakat membuat dokumen Surat Iz...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV