Pakar Hukum TN: Ketentuan ambang batas 20 persen hanya untungkan oligarki
Elshinta
Kamis, 21 Januari 2021 - 13:10 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
 Pakar Hukum TN: Ketentuan ambang batas 20 persen hanya untungkan oligarki
Sumber foto: https://bit.ly/3qRfgAj/elshinta.com.

Elshinta.com - Pakar hukum tata negara Herlambang P. Wiratraman menyayangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang  membatalkan uji materi yang diajukan ekonom senior Rizal Ramli terkait ambang batas presiden atau presidential threshold (PT) 20 persen. 

Pasalnya, kata dia, MK membatalkan uji materi itu atas dasar pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Seharusnya, menurut Herlambang, MK bisa membahas uji materi yang diajukan Rizal Ramli hingga ke pokok perkara. Misalnya dengan menguji argumen hukum pemohon yang menyebut PT 20 persen menguatkan sistem politik kartel.

"Ratio decidendi terkait tidak memiliki kedudukan hukum, sayangnya tidak mendasarkan argumen hukum yang melihat PT sebagai konteks politik menguatnya sistem politik kartel, yang semestinya hakim MK lebih peka memahami perkembangan politik sebagai alam bekerjanya hukum Pemilu," kata Herlambang dalam pesan singkatnya yang diterima redaksi elshinta.com, Kamis (21/1).

Herlambang berpendapat, ketentuan PT 20 persen dari sisi realitas, bertolak belakang dengan semangat demokratisasi politik representasi kewargaan. Ketentuan itu membuat jumlah calon presiden di Indonesia terbatas.

Seharusnya, ujar dia, ketentuan hukum dapat memangkas atau meminimalisir bekerjanya cartelized political system atau sistem politik kartel. 

"Seharusnya MK memanfaatkan aliran pemikiran atau nalar realisme hukum untuk memahami konteks itu," tukas Dosen Hukum Tata Negara dan HAM Universitas Airlangga itu.

Selain itu, sambung Herlambang, ketentuan PT 20 persen hanya menguntungkan oligarki politik. Mereka bisa menangguk keuntungan sebesar-besarnya atas ketentuan ambang batas presiden itu. 

"Tentu, ini justru melemahkan demokrasi dan mengarahkan situasi politik ke bentuk otoritarianisme baru, karena instrumen demokrasi digunakan untuk melumasi kepentingan autokrat," beber dia.

Sebelumnya, MK menolak gugatan judicial review yang diajukan Rizal Ramli yang meminta aturan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dihapus. 

Dalam gugatannya, Rizal mendalilkan bahwa ketentuan presidential threshold menghilangkan hak konstitusional sejumlah partai politik yang ingin mengusung calon presiden.

Namun, MK merasa Rizal tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing ketika menggugat aturan itu. 

MK pun menolak gugatan yang diajukan Rizal. Sebab, penggugat  tidak dapat menunjukkan bukti pernah diusung oleh partai atau gabungan partai, seperti yang didalilkannya dalam persidangan.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Pengamat: Andi Sudirman paling `diuntungkan` kasus Gubernur Sulsel
Minggu, 28 Februari 2021 - 10:46 WIB
Pengamat politik Universitas Hasanuddin Andi Ali Armunanto mengatakan kasus penangkapan Gubernur Sul...
Ketua DPRD: Kerumunan warga di Maumere NTT merupakan reaksi spontan
Minggu, 28 Februari 2021 - 00:01 WIB
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Timur (NTT) Emilia Nomleni menilai bahwa k...
Presiden minta dukungan NU sukseskan vaksinasi massal
Sabtu, 27 Februari 2021 - 23:49 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta dan mengharapkan dukungan para ulama dan keluarga besar Nahdla...
HUT PDIP di Jateng dimeriahkan 10 macam lomba virtual
Sabtu, 27 Februari 2021 - 22:43 WIB
Peringatan hari jadi ke-48 PDI Perjuangan di Jawa Tengah (Jateng) dimeriahkan dengan 10 macam lomba ...
Bupati Wonosobo minta dikritik wartawan agar tak terjerumus korupsi
Sabtu, 27 Februari 2021 - 20:53 WIB
Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat yang baru dilantik Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo, Jum...
Usai dilantik, Bupati Sergai siap perbaiki sistem administrasi kependudukan
Sabtu, 27 Februari 2021 - 12:55 WIB
Bupati Serdang Bedagai Haji Darma Wijaya bersama wakilnya Haji Adlin Umar Yusri Tambunan bakal seger...
Wagub Papua mendorong putra-putri Papua jadi anggota TNI dan Polri
Sabtu, 27 Februari 2021 - 11:44 WIB
Wakil Gubernur (Wagub) Papua Klemen Tinai mendorong putra-putri Papua mendaftarkan diri menjadi angg...
Gubernur NTT lantik 5 kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2020  
Sabtu, 27 Februari 2021 - 10:36 WIB
Gubernur NTT,  Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) mengambil sumpah dan melantik 5 pasangan Bupati dan ...
 Ridwan Kamil: Jadilah pemimpin yang turun tangan, bukan tunjuk tangan
Sabtu, 27 Februari 2021 - 10:25 WIB
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, melantik lima kepala daerah yang terpilih melalui Pilkada Serenta...
Aziz-Mansyur resmi pimpin Kota Magelang
Sabtu, 27 Februari 2021 - 08:25 WIB
Muchammad Nur Aziz dan M. Mansyur (Aziz-Masnyur) resmi menjabat sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kot...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV