Amnesty International Indonesia: Perlu penguatan kewenangan Ombudsman
Elshinta
Jumat, 22 Januari 2021 - 20:57 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Sigit Kurniawan
Amnesty International Indonesia: Perlu penguatan kewenangan Ombudsman
Sumber foto: Remon Fauzi/elshinta.com.

Elshinta.com - Ombudsman Republik Indonesia diharapkan tidak sebatas memberikan rekomendasi yang bersifat ajudikatif, namun perlunya penguatan kewenangan. Demikian dikatakan Usman Hamid Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia dalam Seminar Virtual yang mengangkat tema “Konstitusi, Pelayanan Publik dan Ombudsman” di Jakarta, Kamis (21/1).

Dimana, kata Usman Hamid, Ombudsman memiliki sejumlah kekuatan, yakni dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, melakukan tata kelola yang baik, hingga mengawal penegakan hukum.

Adapun fungsi Ombudsman yakni mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberitugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.

Namun, lanjut Usman, Ombudsman masih memiliki kelemahan di mana putusan Ombudsman hanya bersifat rekomendasi, belum bersifat ajudikatif. Dimana Rekomendasi-rekomendasi Ombudsman tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh institusi yang bersangkutan serta pemanggilan yang dilakukan Ombudsman kerap kali tidak efektif. 

"Ombudsman harus menjadi ajudikator, dimana dapat melaksanakan ajudikasi khusus serta memastikan adanya sanksi dan ganti rugi, baik atas layanan publik atau penegakan HAM yang tidak berjalan dan diperlukan untuk mendesak presiden atau pemerintah agar segera menerbitkan peraturan presiden agar Ombudsman dapat menjadi ajudikator," tambah Usman seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Remon Fauzi, Jumat (22/1). 

Seminar Virtual yang dilakukan sejak pagi hingga siang tadi juga dihadiri Sulistyowati Irianto, (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia), Nirahua, SH, M.Hum (Guru Besar Ilmu Hukum Fak. Hukum Universitas Pattimura), Adhar Hakim, (Kepala Perwakilan Ombudsman RI Prov. NTB) dan Adrianus Eliasta Meliala, (Anggota Ombudsman RI)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Satpol PP Tangerang musnahkan 3.140 botol miras hasil razia 2020
Kamis, 25 Februari 2021 - 19:19 WIB
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang memusnahkan 3.140 botol minuman keras (miras) hasil razia ...
KPK dukung Polri usut kasus mafia tanah di Indonesia
Kamis, 25 Februari 2021 - 14:11 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan mendukung Polri membongkar kasus mafia tanah di I...
Polrestabes Bandung tembak mati pelaku curanmor di Bandung
Rabu, 24 Februari 2021 - 22:56 WIB
Aparat Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Bandung menembak mati seorang pelaku pencuri...
Polda Sumbar kembalikan 19 unit moge rombongan pengeroyok prajurit TNI
Rabu, 24 Februari 2021 - 22:23 WIB
Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat mengembalikan 19 unit motor gede (moge) Harley Owner Grup (...
Polri kirim 12 peringatan Virtual Police ke akun medsos sebar hoaks
Rabu, 24 Februari 2021 - 22:12 WIB
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Slamet Uliandi menjelaskan bahwa pihaknya s...
PN Palembang izinkan Wabup OKU terpilih ikuti pelantikan di luar rutan
Rabu, 24 Februari 2021 - 22:01 WIB
Pengadilan Negeri Palembang mengizinkan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu (Wabup OKU) terpilih yang kin...
Keluarga IRT yang jadi terdakwa minta perlindungan LPSK
Rabu, 24 Februari 2021 - 21:39 WIB
Keluarga empat ibu rumah tangga (IRT) terdakwa kasus dugaan perusakan bangunan pabrik tembakau di De...
Pelaku pencemaran nama baik Bupati Nagan Raya dihukum setahun penjara
Rabu, 24 Februari 2021 - 21:28 WIB
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue memvonis Teuku Candra Kirana satu tahun kurungan penjara...
Kasus bansos, KPK tak temukan dokumen saat geledah rumah di Jaktim
Rabu, 24 Februari 2021 - 20:34 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak menemukan barang bukti dan dokumen terkait dengan kasus suap ...
Polda Bali dalami keterlibatan pasangan buronan Rusia
Rabu, 24 Februari 2021 - 18:20 WIB
Polda Bali sedang mendalami keterlibatan buronan Rusia bernama Ekaterina Trubkina yang membantu kabu...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV