Anggota DPR: Pemerintah perlu maksimalkan perlindungan ABK WNI
Elshinta
Sabtu, 23 Januari 2021 - 09:30 WIB |
Anggota DPR: Pemerintah perlu maksimalkan perlindungan ABK WNI
Anggota Komisi IV DPR RI Slamet. ANTARA/HO-Humas Fraksi PKS

Elshinta.com - Anggota Komisi IV DPR RI Slamet minta pemerintah perlu lebih memaksimalkan perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja sebagai ABK di luar negeri atau pada kapal ikan asing.

Slamet dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, menyoroti soal pemenuhan hak asasi manusia (HAM) bagi nelayan di Indonesia, khususnya yang bekerja sebagai ABK di kapal asing.

"Kewajiban negara untuk memberikan perlindungan kepada ABK Indonesia yang bekerja di kapal asing saat ini masih lemah," kata politisi Fraksi PKS itu.

Menurut Slamet, kelemahan perlindungan terhadap ABK Indonesia secara umum merupakan dampak dari regulasi yang berlaku saat ini, yang dinilai masih bersifat parsial atau dengan kata lain belum mengatur proses penempatan ABK asal Indonesia dari hulu ke hilir.

Untuk itu, ujar dia, sudah saatnya regulasi yang ada saat ini, yakni UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dicermati dengan seksama.

Selain itu, lanjutnya, ada juga Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia Pada Usaha Perikanan.

“Keberadaan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di atas kapal perikanan asing selama ini telah memberikan manfaat yang banyak secara ekonomi,” kata Slamet.

Namun, ia mengingatkan masih banyak kasus ABK yang menjurus kepada praktik kerja paksa atau perbudakan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Slamet memberi contoh, salah kasus yang mencuat tahun lalu adalah praktik kerja paksa ABK Indonesia di kapal perikanan Long Xing 629.

Ia juga mempertanyakan sejauh mana perkembangan dari kasus tersebut.

“Saya meminta untuk adanya tindakan hukum yang tegas terhadap pelaku TPPO ataupun pelaku perbudakan nelayan di atas kapal. Sehingga dapat memberikan efek jera bagi para pelaku,” katanya.

Slamet minta pemerintah untuk melakukan pemetaan terhadap perlindungan ABK di luar negeri.

Destructive Fishing Watch (DFW) sebagai pengelola Fishers Center menerima 40 pengaduan korban awak kapal perikanan Indonesia yang bekerja di kapal ikan dalam dan luar negeri dalam periode Januari-Desember 2020.

"Saat ini mayoritas pengaduan dilakukan oleh mereka yang bekerja di kapal ikan luar negeri atau pekerja perikanan migran," kata Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan.

Abdi Suhufan mengungkapkan, dari 40 pengaduan tersebut tercatat 103 korban awak kapal perikanan yang terjebak dalam praktik kerja yang tidak adil dan merugikan.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Dinkes Mimika sosialisasi vaksin COVID-19 di Kodim 1710
Kamis, 04 Maret 2021 - 08:01 WIB
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mimika melakukan sosialisasi pemberian vaksinasi COVID-19 kepada ...
Jasa Raharja salurkan santunan korban kecelakaan di KM35 di Bungo
Kamis, 04 Maret 2021 - 07:45 WIB
Jasa Raharja Perwakilan Muarabungo Provinsi Jambi  dalam tempo di bawah 24 jam, melakukan kunjungan...
Kementerian BUMN: KH Said Aqil Siroj memiliki banyak pengalaman
Kamis, 04 Maret 2021 - 07:30 WIB
Kementerian BUMN mengungkapkan Komisaris Utama baru PT Kereta Api Indonesia (KAI) KH Said Aqil Siroj...
4 Maret 1621: Asal-usul Batavia, dari nama suku, nama kapal menjadi nama kota
Kamis, 04 Maret 2021 - 06:00 WIB
Jakarta dulu disebut Batavia oleh orang-orang Belanda. Sekitar tahun 1621. Nama sebelumnya Jayakarta...
Pemkab Mojokerto berikan bantuan bagi korban banjir Tempuran
Rabu, 03 Maret 2021 - 23:07 WIB
Pemerintah Kabupaten Mojokerto Jawa Timur memberikan bantuan berupa 604 paket bahan pokok kepada war...
Ketua DPD minta masyarakat waspada terhadap lembaga investasi bodong
Rabu, 03 Maret 2021 - 22:45 WIB
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta masyarakat untuk mencatat ...
Solusi surplus dari pengendalian impor barang konsumtif
Rabu, 03 Maret 2021 - 21:23 WIB
Sejumlah pakar dan ekonom di berbagai belahan dunia sedang berpikir keras untuk menemukan cara terba...
Pemkot Bogor dorong pemanfaatan lahan jadi urban farming
Rabu, 03 Maret 2021 - 21:05 WIB
Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) mendorong warga Kota Bogor...
Tim SAR temukan nelayan hilang di Morowali dalam keadaan selamat
Rabu, 03 Maret 2021 - 20:56 WIB
Tim SAR gabungan berhasil menemukan dan mengevakuasi seorang nelayan yang dilaporkan hilang di perai...
Anggota DPD bantu tanami pohon mangrove di pesisir Pulau Aceh
Rabu, 03 Maret 2021 - 20:45 WIB
Anggota DPD asal Aceh HM Fadhil Rahmi dan Kaukus Pemuda Aceh (KPA) menanam ratusan pohon mangrove d...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV