MAKI kritisi Wali Kota Tanjungpinang lantik pejabat tersangka korupsi
Elshinta
Minggu, 24 Januari 2021 - 10:45 WIB |
MAKI kritisi Wali Kota Tanjungpinang lantik pejabat tersangka korupsi
Suasana pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama Pemkot Tanjungpinang pada tanggal 9 Januari 2021. ANTARA/HO-Pemkot Tanjungpinang

Elshinta.com - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengkritik kebijakan Wali Kota Tanjungpinang Rahma yang melantik tersangka korupsi sebagai pejabat eselon III.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman yang dihubungi ANTARA di Tanjungpinang, Ahad, mengatakan bahwa pelantikan oknum pejabat yang telah ditetapkan penyidik Kejari Tanjungpinang sebagai tersangka kasus bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) wajar berbuntut panjang hingga menimbulkan polemik.

"Mestinya hal tersebut tidak dilakukan walau berstatus tersangka tidak ada larangan. Namun, kepala daerah harus menjaga kepercayaan publik dengan cara pejabat-pejabatnya adalah orang bersih yang tidak tersangkut perkara hukum," ujarnya.

Boyamin mengemukakan bahwa kepala daerah memiliki otoritas atau wewenang melantik ASN sebagai pejabat.

Akan tetapi, lanjut dia, kekuasaan tersebut harus mengedepankan kepentingan pemerintahan dan masyarakat. Birokrasi pemerintahan harus berjalan optimal dengan menaati peraturan dan norma-norma lainnya.

Pengangkatan ASN bermasalah, terutama yang tersandung kasus korupsi, menurut dia, merupakan kebijakan yang melukai hati masyarakat.

Ditegaskan pula bahwa kekuasaan yang diberikan kepada kepala daerah semestinya dipergunakan sesuai dengan keinginan negara, keseriusan aparat penegak hukum, dan komitmen kepala negara dalam memberantas korupsi.

"Jarang sekali terjadi di negeri ini tersangka korupsi dilantik sebagai pejabat. Ada kesan, seolah-olah dia (Wali Kota Rahma) menganggap berkuasa penuh sehingga merasa tidak ada masalah melantik pejabat dengan status tersangka," katanya menegaskan.

Boyamin merasa yakin masih banyak ASN lain yang bersih dan layak untuk menduduki suatu jabatan di pemerintahan. ASN yang layak dan bersih itu tentu bukan berstatus sebagai tersangka.

"Kok, kayak tidak ada orang lain yang lebih baik, dan seakan-akan ASN itu jika tidak dilantik besok akan kiamat," ujarnya.

Berdasarkan data ANTARA, nama Yudi Ramdani berada di urutan 73 dari 272 orang pejabat yang dilantik. Yudi ketika menjabat Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tanjungpinang ditetapkan sebagai tersangka.

Jabatan barunya sejak 9 Januari 2021 adalah Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kota Tanjungpinang.

Wali Kota Rahma mengatakan bahwa pelantikan terhadap seluruh pejabat tersebut, termasuk yang sedang tersandung kasus hukum, sudah sesuai dengan prosedur dan pertimbangan yang matang bersama Baperjakat.

"Kami lebih mengedepankan asas praduga tidak bersalah," ujarnya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Kejagung periksa 7 saksi kasus korupsi Asabri
Rabu, 03 Maret 2021 - 00:09 WIB
Jaksa penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa lagi tujuh orang saksi dari pihak swasta dan per...
Kapolda: Kebakaran hutan dan lahan di Aceh terjadi karena dibakar
Selasa, 02 Maret 2021 - 22:29 WIB
Kapolda Aceh Irjen Pol Wahyu Widada menegaskan penyebab terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla)...
Total 13 terduga teroris ditangkap di Jatim
Selasa, 02 Maret 2021 - 20:35 WIB
Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri kembali menangkap satu terduga teroris di Surabaya ...
Pemandi jenazah korban pembunuhan ungkap kesaksiannya ke hadapan hakim
Selasa, 02 Maret 2021 - 19:58 WIB
Pemandi jenazah Linda Novitasari, mahasiswi yang menjadi korban pembunuhan oleh kekasihnya Rio Prase...
Penyidik KPK bawa tiga koper dari Kantor PUPR Sulawesi Selatan
Selasa, 02 Maret 2021 - 18:52 WIB
Penyidik KPK membawa tiga koper diduga berisi dokumen-dokumen pendukung barang bukti dari penggeled...
Bea Cukai Kudus amankan pensiunan aparatur negara terkait rokok ilegal
Selasa, 02 Maret 2021 - 16:38 WIB
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Kudus bersama Kanwil Bea Cuka...
Enam penyidik KPK geledah Kantor PUPR Sulawesi Selatan
Selasa, 02 Maret 2021 - 15:54 WIB
Petugas KPK kembali mengeledah kantor Prasarana Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Sulawesi Sela...
Saksi dicecar alasan tidak terblokirnya rekening bank Stafsus Edhy
Selasa, 02 Maret 2021 - 14:36 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar Legal Divisi Hukum Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Pu...
KPK panggil enam saksi kasus suap perizinan di Kota Cimahi
Selasa, 02 Maret 2021 - 12:56 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin memanggil enam saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap pe...
Polres Jakbar buru bandar ganja 115 kilogram ke Sumut
Selasa, 02 Maret 2021 - 12:23 WIB
Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat memburu bandar ganja seberat 115 kilogram (kg) ke ...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV