KLHK: Curah hujan tinggi picu banjir di DAS Barito Kalsel
Elshinta
Minggu, 24 Januari 2021 - 10:55 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
KLHK: Curah hujan tinggi picu banjir di DAS Barito Kalsel
Sumber foto: Redaksi/elshinta.com

Elshinta.com - Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RM Karliansyah, menjelaskan, secara umum, luas total kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) adalah kurang lebih 1.664.000 ha. Sekitar 950.800 ha merupakan kawasan hutan lindung dan produksi. 

“Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan di luar sektor kehutanan guna mendukung pembangunan, dilakukan melalui Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH),” ujar Karliansyah, dalam pernyataan tertulis yang diterima Reporter Bayu Istiqlal, Minggu (24/1). 

Menurut Karliansyah, data IPPKH aktif di Provinsi Kalsel sampai dengan tahun 2020 ada sebanyak 93 unit dengan luas kurang lebih 56.243 ha atau 5,92 % dari luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi.Kawasan tersebut terdiri dari IPPKH non tambang atau pembangunan jalan umum, jalan tol, dan jaringan komunikasi sebanyak 6 unit dengan luas kurang lebih 1.165 ha. IPPKH pertambangan batubara, bijih besi dan galian C sebanyak 87 unit seluas kurang lebih 55.078 ha atau 5,79 % dari luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi. 

Dari 87 unit IPPKH Pertambangan eksisting di Kalsel, sejumlah 55 unit IPPKH dengan luas kurang lebih 43.744 Ha, terbit sebelum 20 Oktober 2014 (30 unit IPPKH seluas 19.209 Ha telah dilakukan perpanjangan atau revisi IPPKH).

Sementara itu, IPPKH yang terbit setelah tanggal 20 Oktober 2014 sampai dengan tahun 2020 adalah sebanyak 32 unit, dengan luas kurang lebih 11.334 Ha.

Lebih lanjut dikemukakan Dirjen Karliansyah, berdasarkan data penutupan lahan KLHK tahun 2019, dari total IPPKH pertambangan di Provinsi Kalsel seluas kurang lebih 55.078 Ha yang terindikasi telah beraktivitas di lapangan adalah seluas kurang lebih 30.841 ha. 

Luas bukaan tambang pada areal IPPKH tersebut lebih kecil jika dibandingkan bukaan tambang di luar kawasan hutan (APL) seluas kurang lebih 53.456 Ha.

Permohonan penggunaan kawasan hutan wajib dilengkapi dengan rekomendasi gubernur dan dokumen lingkungan, serta yang tidak kalah penting adalah mempunyai izin sektor yang masih berlaku. Dalam hal ini, izin sektor tambang (IUP/ PKP2B/KK) merupakan kewenangan Kementerian ESDM dan Pemerintah Daerah. 

Oleh karena itu, pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan pertambangan tidak sepenuhnya dilakukan oleh KLHK.Dalam hal penerbitan Perpanjangan IPPKH, permohonan perpanjangan IPPKH wajib dilengkapi dengan izin sektor yang masih berlaku, Dokumen Lingkungan, citra satelit dan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi dengan melibatkan BPKH, Dinas ESDM, Dinas Lingkungan Hidup, BPDAS dan BPHP. Dokumen-dokumen ini menjadi bahan penelaahan dan pertimbangan Menteri dalam memberikan atau menolak permohonan perpanjangan IPPKH.

Menyinggung banjir Kalsel beberapa hari lalu, Dirjen PPKL Karliansyah sebagai Koordinator yang diperintahkan Menteri LHK Siti Nurbaya  untuk mengkoordinir Kajian  dan Penanganan Banjir Kalsel dengan dibantu Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan, Ditjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, serta Ditjen Penegakkan Hukum (Gakkum) Lingkungan Hidup dan Kehutanan.Kementerian LHK menyatakan, adanya polemik tentang analisis banjir Kalsel dapat dipahami,  karena ada keinginan secara cepat mencari sebab dan untuk segera mengatasinya. 

“Pragmatisme itu terjadi di tengah kemelut bencana banjir besar dan luas dengan korban ratusan ribu  orang yang harus mengungsi. Bagi pemerintah, tidak mudah asal menunjuk, tanpa mempelajari sebab–akibat atau hubungan kasualitas yang dilandasi oleh pengetahuan selain fakta-fakta lapangan diantara peran Kementerian dan Lembaga,” ujar Karliansyah. 

Oleh karena itu, tambah Karliansyah, KLHK melakukan kajian khususnya dengan lokus DAS Barito di Kalsel. Sangat jelas bahwa banjir pada DAS Barito Kalsel yaitu pada  Daerah Tampung Air (DTA) Riam Kiwa, DTA Kurau dan DTA Barabai karena curah hujan ekstrem, dan sangat mungkin dengan recurrent periode 50 hingga 100 tahun.

“Apalagi saat analisis per tanggal 18 Januari, tentu masih dimensi landscape dan rainfall yang masih harus dilihat. Tentu saja ada aspek lain seperti sistem drainase wilayah, tutupan lahan, dan menyusur lagi soal perizinan. Semua harus secara sistematis diidentifikasi dan didalami," jelasnya.

Ditegaskan Karliansyah, Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito dengan luas total kurang lebih 6,2 juta ha, merupakan DAS lintas provinsi, meliputi Provinsi Kalimantan Tengah seluas kurang lebih 4,4 juta ha, Provinsi Kalimantan Timur seluas kurang lebih 8 ribu ha, Provinsi Kalimantan Barat seluas kurang lebih 590 ha, dan di Provinsi Kalimantan Selatan sendiri seluas kurang lebih 1,8 juta ha atau setara 29%.

KLHK, menurut Karliansyah katanya, melakukan telaah terhadap perubahan tutupan hutan secara seri, dengan menggunakan matriks transisi perubahan tutupan lahan, khusus untuk wilayah DAS Barito di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Metode telaahan memenuhi kaidah Land Degdaration Neutrality untuk menilai perubahan tutupan lahan termasuk kategori improve, stable atau degraded. Hal ini berguna dalam menentukan target penambahan tutupan lahan tiap tahunnya." paparnya.

Data menunjukkan pada tutupan lahan (land cover) DAS Barito Kalsel terjadi penurunan tutupan hutan  baik hutan alam maupun hutan tanaman. Sebaliknya terdapat kenaikan areal perkebunan, sawah, pertambangan dan pemukiman. 

Perubahan perkebunan dan pertambangan terjadi dari waktu ke waktu. Periode tahun 2000-2006, perkebunan  31.629 ha (dari 25.796 ha) dan pertambangan 18.100 ha (dari 7.966 Ha). 

Tahun 2006-2011, perkebunan 39.481 ha (dari 30.545 ha)  dan pertambangan 20.625 Ha (dari 18.100 Ha), dan tahun 2011-2015, perkebunan 180.566 (dari 38.451 ha) dan pertambangan 26.180 ha (dari 19.592 ha).

Pada periode tahun 2015-2019, luas perkebunan 236.917 (dari 169.137 Ha) dan Pertambangan 37.224 (dari 23.185 Ha). Perubahan dalam pertambangan berasal dari pertanian lahan kering campuran  seluas 5.524 Ha dan dari lahan terbuka seluas 2.342 Ha.  

Gambaran tersebut, ditegaskanr Karliansyah, menunjukkan dinamika perubahan tutupan lahan yang  terjadi di DAS Barito  Kalsel secara keseluruhan. DAS Barito Kalsel secara kewilayahan hanya mencakup 39,3% kawasan hutan dan 60,7% Areal Penggunaan Lain (APL) bukan hutan. 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Legislatif minta Pemkab Karawang fokus tuntaskan persoalan banjir
Minggu, 28 Februari 2021 - 14:23 WIB
Menanggapi banjir di Karawang, Saan meminta Pemkab Karawang untuk segera mendorong Pemerintah Provin...
Pascadilantik, Wabup tinjau titik banjir terparah di Karawang
Minggu, 28 Februari 2021 - 13:25 WIB
Hari pertama pasca-dilantik, Wakil Bupati Karawang Aep Syaepuloh langsung meninjau salah satu titik ...
Bencana hidrometeorologi PKS Lumajang bantu penanganan darurat
Minggu, 28 Februari 2021 - 13:11 WIB
Bencana hidrometeorologi di kabupaten Lumajang Jawa Timur menyebabkan sejumlah desa terendam banjir ...
Sempat dihentikan, pembersihan longsor di Jalan Payung hari ini dilanjutkan
Minggu, 28 Februari 2021 - 11:45 WIB
Setelah sempat ditutup semalam, karena longsor di KM 20 Jalan Brigjen Moh. Manan atau dikenal dengan...
DPD-DPC PDIP berikan bantuan untuk 650 KK terdampak banjir Nganjuk
Minggu, 28 Februari 2021 - 10:35 WIB
Prihatin dengan bencana banjir yang terjadi di Desa Sedang Bumen, Kecamatan Brebek, Nganjuk, Jawa Ti...
Dalam 6 jam, Gunung Merapi luncurkan 25 kali guguran lava pijar
Minggu, 28 Februari 2021 - 09:11 WIB
Aktivitas gunung Merapi yang berada di perbatasan Sleman DIY dan Jawa Tengah masih cukup tinggi. Gun...
Gempa M 5,2 Halmahera Selatan juga merusak RSUD dan rusunawa
Sabtu, 27 Februari 2021 - 14:24 WIB
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Halmahera Selatan melaporkan gempa magnitudo 5,...
BNPB: 60 rumah rusak ringan pascagempa M 5,2 Halmahera Selatan
Sabtu, 27 Februari 2021 - 10:47 WIB
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 60 rumah rusak ringan pascagempa bumi...
Pemkab Tangerang tambah lima lokasi obyek normalisasi
Kamis, 25 Februari 2021 - 15:35 WIB
Untuk mencegah kembali terjadinya banjir di sepuluh titik lokasi yang ada di Kabupaten Tangerang, Pe...
11 perahu karet diturnkan atasi banjir di 10 kecamatan di Kabupaten Tangerang
Kamis, 25 Februari 2021 - 14:36 WIB
Sebanyak 11 perahu karet disiapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemerintah Kabupaten T...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV