MK ingatkan permohonan sengketa pilkada tidak dapat diperbaiki lagi
Elshinta
Selasa, 26 Januari 2021 - 19:29 WIB |
MK ingatkan permohonan sengketa pilkada tidak dapat diperbaiki lagi
Dokumentasi - Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/nz/aa.

Elshinta.com - Mahkamah Konstitusi mengingatkan pemohon tidak lagi dapat memperbaiki substansi permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dalam sidang pemeriksaan pendahuluan.

"Pada kesempatan persidangan kali ini masih dimungkinkan dilakukan perbaikan, tetapi tidak menyangkut substansi. Perbaikan-nya hanya berkenaan dengan kesalahan typo saja," ujar Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam sidang sengketa hasil Pilkada 2020 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan sejumlah pemohon dan kuasanya memiliki persepsi keliru bahwa permohonan dapat diperbaiki saat sidang pemeriksaan pendahuluan yang digelar 26-29 Januari 2020.

Setelah permohonan diajukan maksimal hingga tiga hari setelah KPU menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara, tutur dia, pemohon dapat melakukan perbaikan substansi hingga tiga hari setelah permohonan diserahkan.

Namun, akibat perbedaan persepsi, terdapat pemohon dan kuasanya yang menunggu untuk diminta memperbaiki permohonan. Padahal perbaikan dilakukan atas inisiatif pemohon maupun kuasanya.

"Kesempatan memperbaiki 3x24 jam itu adalah kesempatan yang diberikan kepada para pemohon atau kuasanya kalau terjadi apa yang dibuat dianggap kurang sempurna. Jadi dia sendiri, tidak ada koreksi dari Mahkamah," tutur Arief Hidayat.

Dalam peraturan Mahkamah Konstitusi, perbaikan pun diperbolehkan dilakukan berkali-kali dalam kurun waktu 3x24 jam setelah permohonan diserahkan, tetapi perbaikan yang dipakai adalah perbaikan yang pertama.

Apabila perbaikan permohonan diserahkan lebih dari tenggat, maka perbaikan tidak akan dipakai dan Mahkamah Konstitusi hanya akan mempertimbangkan permohonan awal.

Adapun pada Selasa, Mahkamah Konstitusi mengelar sidang pemeriksaan pendahuluan untuk 35 perkara sengketa Pilkada 2020 dari total 132 perkara yang diregistrasi.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Ketum Partai Emas apresiasi terpilihnya Moeldoko di KLB Partai Demokrat
Sabtu, 06 Maret 2021 - 13:51 WIB
Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat hasil kongres luar biasa (KLB), Jumat (...
Pendopo Gubernur Aceh dibanjiri papan bunga ucapan terima kasih
Sabtu, 06 Maret 2021 - 11:38 WIB
Pendopo (rumah dinas) Gubernur Aceh di jalan Japakeh Kota Banda Aceh dibanjiri karangan bunga dukung...
Moeldoko ajak seluruh kader Demokrat bersatu meraih kejayaan
Sabtu, 06 Maret 2021 - 07:23 WIB
Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025 versi Kongres Luar Biasa (KLB) Moeldoko mengajak seluru...
SBY merasa bersalah pernah beri kepercayaan pada Moeldoko
Sabtu, 06 Maret 2021 - 06:45 WIB
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merasa bersalah karena pernah me...
SBY: KLB ilegal karena semua persyaratan gagal dipenuhi
Sabtu, 06 Maret 2021 - 00:01 WIB
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan bahwa pelaksanaan Kon...
Ridwan Kamil doakan Desy Ratnasari berhasil pimpin PAN Jabar
Jumat, 05 Maret 2021 - 23:16 WIB
Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil atau Kang Emil mendoakan artis yang juga Ketua DPW PAN Ja...
Partai Demokrat versi KLB siap gandeng AHY
Jumat, 05 Maret 2021 - 22:32 WIB
Kepengurusan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di The Hill Hotel dan Resort Sibolangit,...
Surya Paloh prihatin terhadap kondisi Partai Demokrat
Jumat, 05 Maret 2021 - 22:21 WIB
Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh mengaku prihatin dengan konflik internal yang terjadi di tu...
Partai Demokrat versi KLB belum tentukan sikap politik
Jumat, 05 Maret 2021 - 20:36 WIB
Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) yang menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum periode 2...
AHY tegaskan KLB dilakukan ilegal dan inkonstitusional
Jumat, 05 Maret 2021 - 19:11 WIB
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa pelaksanaan kongres l...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV