Elshinta.com - Bupati Sukoharjo, Jawa Tengah Wardoyo Wijaya menegaskan tidak memberikan kompensasi terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kompensasi berupa stimulus usaha maupun bantuan sosial untuk masyarakat terdampak kebijakan menjadi wewenang pemerintah pusat. Sebab, penerapan PPKM merupakan usulan dari pusat.
Wardoyo mengatakan, kompensasi atas kebijakan PPKM ditanggung Pemerintah Pusat mengingat kebijakan ini mengikuti pemerintah. Bantuan dampak kebijakan langsung diterimakan pada warga maupun usaha yang sudah terdata oleh pusat. Sehingga pemerintah daerah tidak menyiapkan anggaran penanganan dampak progam yang tengah berjalan ini. Penyaluran bantuan langsung pada rekening masing masing penerima. "Pemda tidak menganggarkan penangan dampak PPKM karena menjadi wewenang pusat," kata dia seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Deni Suryanti, Rabu (27/1).
Bupati meyebutkan, pihaknya tidak memungkiri penerapan PPKM berdampak pada semua lini kehidupan masyarakat. Dan ada beberapa yang memang menanyakan kompensasi dari kebijakan tersebut pada pemerintah daerah. Namun kebijakan ini diperlukan guna menekan penyebaran virus Corona dimana lonjakan kasus terus bertambah setiap hari. Namun untuk mengetahui bagaimana efektivitas PPKM di Sukoharjo, masih memerlukan waktu evalusi hingga 14 hari ke depan atau hingga kebijakan selesai diterapkan. "Tunggu dulu hasil PPKM setelah ada evaluasi, kasus naik apa turun," ujarnya.
Program bantuan penanganan dampak PPKM yang diberikan pemerintah pusat diantaranya stimulus modal usaha mikro kecil menengah (UMKM) sebesar Rp 2,4 juta, penyaluran melalui program keluarga harapan (PKH) dan bantuan sosial lain. Ini diberikan langsung oleh kementerian terkait ke rekening masing masing penerima. Data penerima merupakan data yang telah dihimpun sejak pandemi terjadi.
Pengawasan aktivitas warga selama PPKM kata Wardoyo, terus dilakukan oleh tim gabungan dalam upaya memperketat penerapan protokol kesehatan. Kepatuhan masyarakat memakai masker, menjaga jarak dan tidak berkerumun sangat menentukan upaya pemerintah menekan laju lonjakan kasus Corona.
