Stafsus Menkeu: Peraturan pajak pulsa untungkan publik dan negara
Elshinta
Sabtu, 30 Januari 2021 - 16:01 WIB |
Stafsus Menkeu: Peraturan pajak pulsa untungkan publik dan negara
Staf Khusus Menteri Keuangan (Menkeu) di bidang komunikasi strategis, Yustinus Prastowo (Antara)

Elshinta.com - Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menyatakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 06/2021 terkait pemungutan pajak atas penjualan pulsa/kartu perdana, voucer, dan token listrik menguntungkan publik dan negara karena memberikan kepastian hukum dan pemungutan disederhanakan.

“Jadi sesungguhnya tak perlu terjadi polemik dan kontroversi. Ini hal yg biasa, bahkan menguntungkan publik dan negara,” katanya dalam cuitan di akun twitter pribadinya @prastow di Jakarta, Sabtu.

Dalam cuitan itu, Yustinus terlebih dahulu menjelaskan sejarah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa telekomunikasi yang mengalami perkembangan pesat mulai sarana transmisinya dari kabel berubah ke voucer fisik dan kini serba elektronik.

Ia menjelaskan PPN atas jasa telekomunikasi sudah terutang PPN sejak UU Nomor 8 tahun 1983 atau sejak terbit Peraturan Pemerintah 28 tahun 1988 yang spesifik mengatur PPN jasa telekomunikasi.

Jika dulu pemungut PPN jasa telekomunikasi, lanjut dia, hanya dilakukan Perumtel, kini seiring kecanggihan teknologi, seluruh provider penyedia jasa telekomunikasi memungut PPN.

“Mekanismenya normal, PPN dipungut di tiap mata rantai dengan PPN yang dibayar dapat dikurangkan, yang disetor selisihnya,” imbuhnya.

Namun, timbul permasalahan di lapangan di distributor dan pengecer terutama menengah-kecil yang sulit menjalankan kewajiban karena secara administrasi belum mampu sehingga terjadi perselisihan dengan Kantor Pajak.

Kondisi itu, lanjut dia, menimbulkan ketidakpastian, kadang ketetapan pajak besar memberatkan distributor/pengecer namun petugas pajak juga tidak keliru karena ketika ada objek maka akan ditagih pajak.

Untuk memitigasi itu, maka Menteri Keuangan menerbitkan PMK 06/2021 tersebut agar memberi kepastian status pulsa sebagai barang kena pajak sehingga menjadi seragam karena kadang dipahami sebagai jasa.

Kemudian, pemungutan disederhanakan hanya pada distributor besar sehingga meringankan distributor biasa dan para pengecer.

“Jadi mustinya kebijakan ini disambut baik. PPN atas pulsa (jasa telekomunikasi) memang sudah lama terutang dan tak berubah. Pedagang dipermudah, konsumen tidak dibebani pajak tambahan,” katanya.

Sementara itu, lanjut dia, terkait Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 sebesar 0,5 persen, besarannya hanya Rp500 dari voucer pulsa Rp100.000.

“Ini dipungut tapi bisa dijadikan pengurang pajak di akhir tahun. Ibarat cicilan pajak, bagi yang sudah Wajib Pajak UMKM dan punya surat keterangan, tinggal tunjukkan dan tak perlu dipungut lagi. Adil dan setara bukan?,” katanya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Pengamat nilai program kartu prakerja bantu pemulihan ekonomi
Jumat, 16 April 2021 - 16:23 WIB
Pengamat ekonomi Center of Reform of Economics (Core) Yusuf Rendi Manilet menilai program kartu prak...
BI: Industri rumahan dorong peran perempuan dalam perekonomian
Jumat, 16 April 2021 - 15:37 WIB
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan pengembangan Industri Rumahan (IR)...
Pertamina amankan stok dan penyaluran BBM dan LPG selama Ramadan hingga Idul Fitri 1442 H
Jumat, 16 April 2021 - 14:25 WIB
PT Pertamina (Persero) Pemasaran Regional Sumatra Bagian Selatan (Sumbagsel) memastikan kondisi stok...
Menparekraf ajak masyarakat sukseskan Hari Belanja Brand Lokal 2021 
Jumat, 16 April 2021 - 13:36 WIB
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahud...
Pelaku usaha diminta manfaatkan hasil perundingan AFAS dan ATISA 
Jumat, 16 April 2021 - 12:44 WIB
Wakil menteri perdagangan, Jerry Sambuaga mengajak pemangku kepentingan memanfaatkan hasil perunding...
Pertamina pastikan stok BBM di Papua dan Maluku selama Ramadan terpenuhi
Jumat, 16 April 2021 - 11:44 WIB
Di bulan Ramadan, PT Pertamina (Persero) Regional Papua Maluku kembali hadir untuk mendistribusi, me...
Gubernur: Sumba Tengah wujud perubahan peradaban pertanian di NTT
Jumat, 16 April 2021 - 11:11 WIB
Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) menegaskan, Kabupaten Sumba Tenga...
IHSG Jumat dibuka menguat 22,88 poin
Jumat, 16 April 2021 - 09:28 WIB
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) Jumat dibuka menguat 22,88 poin ata...
Rupiah Jumat pagi menguat 5 poin
Jumat, 16 April 2021 - 09:18 WIB
Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Jumat (16/4) pagi menguat 5...
Pertamina lanjutkan proses penggantian kerusakan pasca insiden tangki Balongan
Kamis, 15 April 2021 - 19:57 WIB
Pertamina terus merealisasikan komitmen untuk bertanggung jawab atas insiden yang terjadi di area T3...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV