Ekonom Rizal Ramli kritik pemerintah pajaki pulsa dan token listrik
Elshinta
Sabtu, 30 Januari 2021 - 15:12 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
Ekonom Rizal Ramli kritik pemerintah pajaki pulsa dan token listrik
Sumber foto: Redaksi/elshinta.com

Elshinta.com  - Ekonom senior Rizal Ramli, menilai,  pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan (PPh) untuk penjualan pulsa, voucer, kartu perdana dan token listrik, mulai 1 Februari 2021 merupakan bagian dari dampak  utang dengan bunga yang sangat tinggi.

  “Ngutang ugal-ugalan dengan bunga kemahalan, neraca primer negatif selama 6 tahun, akhirnya kepepet, Menkeu Terbalik Sri Mulyani tekan sing printil-printil, seperti, pajakin rakyat kecil yang pakai token listrik dan pulsa,” ujar mantan Menko Ekuin era pemerintahan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur itu dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi elshinta.com, di Jakarta, Sabtu (30/1). 
 
Menurut Rizal Ramli yang juga mantan anggota Tim Panel Ekonomi PBB itu, cara yang dilakukan Menkeu dengan menarik pajak tersebut tidak kreatif. Bahkan, dia mengatakan, kebijakan tersebut membuat Presiden Joko Widodo “terpeleset” bersama Menteri Keuangan tersebut.

“Mbok kreatif dikit kek. Jokowi akan kepleset bersama Menkeu Terbalik. Udah ndak ngerti, dengerin mediocre,” tukas Rizal Ramli.

Sementara itu, Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudistira menilai, kebijakan tersebut kontraproduktif dengan pemberian stimulus kepada masyarakat maupun pengusaha di era resesi dan pandemi Covid-19 seperti sekarang ini.

“Padahal, saat ini pemerintah meminta masyarakat untuk menggunakan internet dan bekerja dari rumah (Work From Home) sehingga membutuhkan banyak banyak pulsa data atau nomor perdana. Karena itu, kebijakan ini dianggap merupakan beban baru bagi masyarakat,” tutur Bhima.

Menurut Bhima, beban 10 persen tersebut tidak mungkin hanya ditanggung pihak penyelenggara, namun juga akan dibebankan kepada masyarakat atau konsumen dengan cara menaikkan harga. Karena itu, hal tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.

“Artinya masyarakat harus dipaksa terus menggunakan internet atau telekomunikasi dan dengan kenaikan harga itu dia akan mengurangi pemakaian atau konsumsi barang-barang yang lain. Sehingga ini menjadi beban bagi masyarakat,” kata Bhima.

Selain itu, sambung Bhima, selama ini masyarakat juga sudah dibebankan dengan kenaikan materai. Maka ditambah dengan kenaikan harga PPN ini beban masyarakat tersebut pasti akan bertambah.

Di negara lain, ungkap Bhima, pemerintahannya besar-besaran memberi subsidi kepada rakyatnya. Di negara kita, justru hal tersebut berbanding terbalik. 

“Di negara lain pemerintahannya memberi subsidi kepada perusahaan telekomunikasi sehingga mereka bisa menambah jaringan untuk daerah terpencil dan terluar. Namun di negara kita justru yang dilakukan adalah kebalikannya,” imbuh Bhima.

Karena itu, menurut Bhima, kebijakan ini justru akan menghambat proses digitalisasi dan transformasi digital yang digembar-gemborkan pemerintah selama ini. 

“Kebijakan ini justru akan menghambat proses digitalisasi dan transformasi digital dengan pemberlakukan PPN terhadap pembelian pulsa maupun voucer tersebut,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, keputusan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 6/PMK.03/2021 tentang penghitungan dan pemungutan PPN serta PPh atas penyerahan/penghasilan sehubungan dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token dan voucer.

“Kegiatan pemungutan PPN dan PPh atas pulsa, kartu perdana, token dan voucer perlu mendapat kepastian hukum," demikian bunyi PMK Nomor 6/PMK.03/2021 itu seperti dikutip di Jakarta, Jumat (29/1).

PMK tersebut ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan diundangkan pada 22 Januari 2021.

Menurut Sri Mulyani, pertimbangan lain dalam menerapkan regulasi baru itu adalah untuk menyederhanakan administrasi dan mekanisme pemungutan PPN atas penyerahan pulsa oleh penyelenggara distribusi pulsa.

Penghitungan dan pemungutan PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) berupa pulsa dan kartu perdana yang dapat berbentuk voucer fisik atau elektronik oleh pengusaha penyelenggara jasa telekomunikasi dan penyelenggara distribusi.

Selain itu, penyerahan BKP berupa token oleh penyedia tenaga listrik juga dikenai PPN.

PPN dikenakan atas penyerahan BKP berupa pulsa dan kartu perdana oleh pengusaha penyelenggara jasa telekomunikasi kepada penyelenggara distribusi tingkat pertama dan atau pelanggan telekomunikasi.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Len Industri raih penghargaan inovasi & teknologi anugerah BUMN 2021
Minggu, 11 April 2021 - 13:12 WIB
PT Len Industri (Persero) meraih penghargaan Anugerah BUMN 2021 Kategori Inovasi dan Teknologi Terba...
FGD KEK Singhasari dan penerapan CATC di Malang
Sabtu, 10 April 2021 - 20:39 WIB
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Wikan Sakarinto mengatakan, saat ini dunia animasi di Indonesia ...
Panen raya tanah wakaf produktif, bantu pemerintah untuk pangan
Sabtu, 10 April 2021 - 17:35 WIB
Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ibnu Khajar mengatakan, pihaknya bersyukur bisa melakukan panen ra...
Listrik di separuh wilayah terdampak bencana di Adonara telah menyala
Sabtu, 10 April 2021 - 15:12 WIB
PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah memulihkan pasokan listrik lebih dari 50 persen pelanggan y...
 Pedagang Pasar Terapung dikenalkan sistem pembayaran digital
Sabtu, 10 April 2021 - 12:23 WIB
Bank Indonesia (BI) bekerja sama dengan Bank BTN dan Link Aja meresmikan Digitalisasi Pembayaran pad...
Stimulus ekonomi disarankan disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha
Sabtu, 10 April 2021 - 11:58 WIB
Stimulus ekonomi disarankan agar disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha karena dampak pandemi yan...
BI terus bangun sinergi dengan pemda di Malang Raya
Sabtu, 10 April 2021 - 11:36 WIB
Bank Indonesia (BI) Malang, Jawa Timur kembali melakukan kolaborasi dan koordinasi hexahelix bersam...
Serap 500 pekerja, CFW dukung Kota Magelang tanpa kumuh
Jumat, 09 April 2021 - 19:57 WIB
Pemerintah Kota Magelang, Jawa Tengah menerapkan program Cash For Work (CFW) atau Padat Karya Tunai ...
IHSG turun tipis 0,02% ke 6.070 pada akhir perdagangan hari ini 
Jumat, 09 April 2021 - 17:57 WIB
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun tipis menjelang akhir pekan ini. Jumat (9/4), IHSG melemah ...
Tak berdaya, rupiah kembali ditutup melemah ke Rp14.565 per dolar AS hari ini
Jumat, 09 April 2021 - 17:46 WIB
Nilai tukar rupiah di pasar spot terus tertekan hingga akhir perdagangan hari ini. Jumat (9/4), rupi...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV