Presiden keluarkan aturan penerapan denda bagi penolak vaksinasi
Elshinta
Minggu, 14 Februari 2021 - 15:38 WIB |
Presiden keluarkan aturan penerapan denda bagi penolak vaksinasi
Sumber foto: Antara/elshinta.com

Elshinta.com - Presiden RI Joko Widodo mengeluarkan peraturan presiden yang isinya, antara lain mengatur mengenai penerapan sanksi administratif maupun pidana bagi orang yang menolak melaksanakan vaksinasi COVID-19.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres No, 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vakisnasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.

Dilihat di laman setneg.go.di pada hari Ahad, dalam Perpres No. 14/2021 terdapat perubahan antara Pasal 13 dan Pasal 14, yaitu menyisikan dua pasal, yakni Pasal 13A dan Pasal 13B sehingga berbunyi:

Pasal 13A
(1) Kementerian Kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima vaksin COVID-19.

(2) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-l9 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib mengikuti vaksinasi COVID- 1 9.

(3) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) bagi sasaran penerima vaksin COVID19 yang tidak memenuhi kriteria penerima vaksin COVID-19 sesuai dengan indikasi vaksin COVID-19 yang tersedia.

(4) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima baksin COVID- 19 yang tidak mengikuti vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat dikenai sanksi administratif berupa:
a. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;
b. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau
c. denda.

(5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 13B
Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID- 19, yang tidak mengikuti vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A Ayat (2) dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran COVID-19, selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat a dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Wabah Penyakit Menular.

Undang-undang yang dimaksud adalah UU No 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Dalam Pasal 14 UU tersebut menyatakan:
(1) Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam UU ini diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp1 juta;
(2) Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam UU ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp500 ribu.

Pasal 15
(1) Barang siapa dengan sengaja mengelola secara tidak benar bahan-bahan sebagaimana diatur dalam UU ini sehingga dapat menimbulkan wabah diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 10 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp100 juta;
(2) Barang siapa karena kealpaannya mengelola secara tidak benar bahan-bahan sebagaimana diatur dalam UU ini sehingga dapat menimbulkan wabah, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 10 juta;
(3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan oleh suatu badan hukum diancam dengan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.

Perpres No. 14/2021 mulai berlaku sejak 10 Februari 2021.

Pemerintah menargetkan vaksinasi COVID-19 terhadap 181,5 juta penduduk Indonesia untuk menciptakan kekebalan komunal.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan hingga Sabtu (13/2), jumlah tenaga kesehatan yang telah mendapatkan vaksinasi COVID-19 dosis pertama mencapai 1.060.326 orang.

Sementara itu, jumlah tenaga kesehatan yang telah disuntik vaksin COVID-19 dosis kedua mencapai 415.486 orang.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Pemprov NTT puji gerak cepat TNI bangun kembali jembatan pascabencana
Senin, 19 April 2021 - 17:41 WIB
Provinsi Nusa Tenggara Timur Marius memuji upaya gerak cepat institusi TNI membangun kembali jembata...
Peneliti LIPI nilai langkah tepat Jokowi undang pakar bahas Ibu Kota baru
Senin, 19 April 2021 - 14:11 WIB
Peneliti Ahli Utama Kebijakan Publik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syafuan Rozi Soebhan...
Istri Kasad wujudkan impian kakak adik disabilitas pameran di Mabesad
Senin, 19 April 2021 - 12:21 WIB
Istri Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa, Hetty Andika Perkasa memba...
DPD Demokrat NTT ikhlaskan putusan MK soal Orient
Senin, 19 April 2021 - 11:00 WIB
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) partai Demokrat Nusa Tenggara Timur Jefry Riwu Kore menyatakan ikh...
Presiden Jokowi saksikan vaksinasi COVID-19 untuk para seniman
Senin, 19 April 2021 - 10:45 WIB
Presiden Joko Widodo menyaksikan secara langsung vaksinasi COVID-19 terhadap sekitar 500 orang senim...
KKB aniaya tukang bakso di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya
Senin, 19 April 2021 - 09:01 WIB
Kelompok kriminal bersenjata (KKB) diduga menjadi pelaku penganiayaan terhadap Asep Saputra (50 th) ...
DPRD Jember berikan rapor merah atas LPKJ tahun anggaran 2020
Senin, 19 April 2021 - 06:10 WIB
DPRD Kabupaten Jember memberikan rapor merah atas laporan pertanggungjawaban (LPKJ) Bupati Jember ak...
DPRD Jabar: Perjuangan CDPOB harus menjadi komitmen bersama
Minggu, 18 April 2021 - 17:40 WIB
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) Ineu Purwadewi Sundari menekankan, setelah ditetapkanny...
Usulan dana pokir DPRD Padang bidang pertanian meningkat tajam
Minggu, 18 April 2021 - 10:45 WIB
Usulan alokasi dana pokok pikiran anggota DPRD Padang yang disalurkan di bidang pertanian melalui  ...
18 April 1955: Hari Peringatan Konferensi Asia-Afrika di Bandung
Minggu, 18 April 2021 - 06:18 WIB
 Konferensi Asia-Afrika pertama kali diselenggarakan di Bandung pada tanggal 18 April 1955, KAA ter...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV