MRP Papua gelar rakor rencana perubahan UU Otsus
Elshinta
Kamis, 18 Februari 2021 - 22:12 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
MRP Papua gelar rakor rencana perubahan UU Otsus
Sumber foto: Aman Hasibuan/elshinta.com

Elshinta.com - Majelis Rakyat Papua (MRP) bersama Pansus Otsus DPRD Papua dan Pemerintah Provinsi Papua melakukan Rapat Koordinasi terkait pandangan tentang Usulan Perubahan Kedua Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 21 tahun 2001, dimana saat ini pemerintah melalui Kemendagri telah mengusulkan RUU Perubahan atas UU Otsus Papua.

Pertemuan tersebut berlangsung sejak Kamis, 18-19 Pebruari 2021 bertempat di salah satu hotel di Sentani.

Ketua MRP Papua Timotius Murib menyampaikan, kebijakan khusus dalam pelaksanaan otsus hendaknya  dipertegas secara eksplisit hak-hak dasar orang asli Papua (OAP).

 "Pengaturan secara jelas dalam upaya perlindungan, pemberdayaan, dan keberpihakan terhadap OAP diberbagai bidang atau sektor kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Termasuk hak konstitusional OAP dibidang politik untuk jabatan publik wajib di isi oleh OAP menganut kesetaraan gender," kata Timotius Murib.

Ia menghimbau agar pengaturan distribusi kewenangan daerah dari pusat ke daerah pada level provinsi sampai ke level Kebupaten/Kota bisa jelas. 

"Harus jelas kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk penerimaan, pembagian dan pemanfaatan dana alokasi khusus," jelasnya.

Selain itu, jelas Timotius Murib, penguatan secara sosial politik dan kultural terhadap ketentuan pasal 77 dalam klausul perubahan kedua UU nomor 21 tahun 2001 telah diubah dengan UU nomor 35 tahun 2008.

Selanjutnya, perubahan hendaknya dilakukan atas dasar usulan yang diajukan rakyat Papua melalui MRP dan DPRD atau pemerintah sesuai perundang-undangan. 

“Penerapan dan pelaksanaan secara inconcreto adalah UU nomor 21 tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali, dimana itu berlaku sebagai satu-satunya UU pemerintahan yang berlaku di Provinsi Papua,” katanya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Aman Hasibuan, Kamis (18/2).

Untuk itu, dalam pembentukan Daerah Otonomi Baru harus adanya persetujuan dari rakyat Papua melalui MRP dan DPRD sesuai pasal 76 UU Otsus yang telah diubah dengan UU nomor 3t tahun 2008.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Kasal: TNI AL pertajam kekuatan pesawat udara tanpa awak
Senin, 21 Juni 2021 - 22:30 WIB
TNI Angkatan Laut dalam bidang penerbangan akan mempertajam kekuatan Pesawat Udara Tanpa Awak (PUTA)...
Analis politik ingatkan era Orde Baru soal masa jabatan presiden
Senin, 21 Juni 2021 - 17:11 WIB
Analis politik dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Teguh Yuwono mengingatkan pengalaman pad...
Politikus: Komunitas Jokowi-Prabowo tak goyahkan sikap kenegarawan
Senin, 21 Juni 2021 - 13:05 WIB
Politikus Partai Golkar H.M. Iqbal Wibisono yakin Presiden RI Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Pra...
Komisi III batalkan kegiatan hingga dua pekan ke depan
Senin, 21 Juni 2021 - 10:08 WIB
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh mengatakan Pimpinan Komisi III DPR telah mengam...
Sekelompok anak muda di Yogya deklarasikan Ganjar Capres 2024
Minggu, 20 Juni 2021 - 21:57 WIB
Perhelatan akbar pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI memang masih lama tahun 2024 mendatang. Na...
Survei: Mayoritas publik anggap Pancasila-UUD 1945 tak boleh diubah
Minggu, 20 Juni 2021 - 21:02 WIB
Survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) terbaru menunjukkan mayoritas publik at...
Survei SMRC: 84,3 persen publik ingin presiden tetap dipilih rakyat
Minggu, 20 Juni 2021 - 20:29 WIB
Hasil survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) terbaru menunjukkan bahwa 84,3 pe...
PAN: Pihak dorong Jokowi tiga periode lakukan perusakan karakter
Minggu, 20 Juni 2021 - 17:45 WIB
Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi menilai pihak-pihak yang terus mendorong masa masa jabata...
Komisi III DPR apresiasi kinerja Kejaksaan tangkap buronan Adelin Lis
Minggu, 20 Juni 2021 - 12:24 WIB
Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung di bawah kepemimpinan Jaks...
Pertanyaan pancasila atau Al Quran karena nilai IMB-profiling jeblok
Minggu, 20 Juni 2021 - 08:25 WIB
Peserta tes wawasan kebangsaan yang mendapat pertanyaan memilih Pancasila atau Al Quran dari asesor ...
Live Streaming Radio Network