Presiden Jokowi cabut Perpres `Miras`
Elshinta
Selasa, 02 Maret 2021 - 13:29 WIB |
Presiden Jokowi cabut Perpres `Miras`
Presiden Joko Widodo. ANTARA/HO-Setkab/pri.

Elshinta.com - Presiden mencabut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang di dalamnya mengatur izin investasi minuman keras (miras).

"Bersama ini saya sampaikan saya putuskan lampiran perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut," kata Presiden Jokowi dalam kanal Youtube Sekretariat Presiden yang dilihat di Jakarta, Selasa.

Perpres tersebut terbit pada 2 Februari 2021 sebagai peraturan turunan UU Cipta Kerja.

Perpres itu memang tidak mengatur khusus miras melainkan soal penanaman modal.

Namun, disebutkan dalam beleid tersebut bahwa industri miras di daerah tertentu di Indonesia, yakni Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua.

Presiden Jokowi menyebut keputusan itu ia ambil setelah mendengar berbagai masukan.

"Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama MUI, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan ormas-ormas lainnya serta tokoh-tokoh agama lain serta juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah," ungkap Presiden.

Lampiran III Perpres No. 10/2021 menyebutkan investasi miras hanya diperbolehkan di Provinsi Bali, NTT, Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat.

Tapi penamanan modal untuk industri di luar daerah-daerah tersebut dapat dilakukan bila ditetapkan oleh Kpala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarlan usulan gubernur.

Hal tersebut termuat dalam Lampiran III angka 31 dan angka 32 huruf a dan b.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Anggota DPR: Belum ada kepastian pembahasan RUU Ibu Kota Negara
Kamis, 15 April 2021 - 13:10 WIB
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Guspardi Gaus mengatakan hingga saat ini belum ada kepastian ...
PPP dan PKS teken nota kesepahaman sepakat jaga demokrasi di Indonesia
Rabu, 14 April 2021 - 23:23 WIB
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meneken nota kesepahaman beri...
Kepala RSPAD: Anggota DPR menjadi sampel vaksin Nusantara
Rabu, 14 April 2021 - 22:49 WIB
Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto Letnan Jenderal TNI dr. Albertus Bu...
Legislatif nilai larangan mudik tak efektif
Rabu, 14 April 2021 - 14:12 WIB
Mengenai larangan mudik yang diberlakukan oleh pemerintah dalam rangka menekan angka penyebaran dan ...
DPRD Banjarmasin sesalkan 90 persen anggaran sungai dipotong
Rabu, 14 April 2021 - 08:30 WIB
Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) M Isnaini menyesalkan 90 persen ...
Dai milenial: Ramadhan momen perkuat silaturahmi dan kebangsaan
Selasa, 13 April 2021 - 17:59 WIB
Dai milenial Habib Husein Ja`far Hadar mengatakan bulan Ramadhan yang identik dengan menyucikan ji...
Mendorong peran aktif masyarakat tanggulangi terorisme dan radikalisme
Selasa, 13 April 2021 - 10:52 WIB
Masyarakat tidak boleh acuh tak acuh terhadap terorisme dan radikalisme karena ini merupakan paham y...
Ketua DPR: Ramadhan momentum tingkatkan kepedulian pada sesama
Selasa, 13 April 2021 - 10:19 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak masyarakat menjadikan bulan suci Ramadhan menjadi momentum untuk...
Presiden Jokowi dan Kanselir Jerman buka ajang Hannover Messe 2021
Senin, 12 April 2021 - 23:56 WIB
Presiden RI Joko Widodo hadir secara virtual dalam penyelenggaraan Hannover Messe 2021 dan bersama K...
DPR dukung semua kebijakan dapatkan vaksin
Senin, 12 April 2021 - 08:45 WIB
DPR akan mendukung semua kebijakan pemerintah untuk mendapatkan vaksin Covid-19 sebab pasokan vaksin...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV