MemoRI 03 Maret
Peristiwa Tiga Maret: Laskar militan di Sumatera Barat kesal pada pemerintah yang tak cukup radikal
Elshinta
Penulis : | Editor : Administrator
Peristiwa Tiga Maret: Laskar militan di Sumatera Barat kesal pada pemerintah yang tak cukup radikal
Ilustrasi - Jam gadang di Zaman Belanda. (Foto: KITLV)

Elshinta.com - Banyak catatan peristiwa yang terjadi pada 3 Maret di Tanah Air, salah satunya yang dikenal dengan Peristiwa Tiga Maret di Sumatera Barat.

Peristiwa Tiga Maret adalah upaya pemberontakan terhadap Republik Indonesia. Pemberontakan itu dilakukan oleh para militan Islam. Namun pemberontakan itu gagal, para pemimpinnya ditangkap.

Peristiwa Tiga Maret ditandai dengan pertempuran bersenjata antara TNI dan pejuang laskar pada 3 Maret 1947 di Bukittinggi. Kota yang menjadi pusat Keresidenan Sumatera Barat. Namun pemberontakan yang terpusat di Bukittinggi itu juga meletus di beberapa kota lainnya.

Di Bukittinggi pasukan yang terlibat terutama adalah milisi Hizbullah yang ditarik dari Solok, Padangpanjang dan Payakumbuh. Pasukan itu sudah dimobilisasi sejak dini hari.

Tujuan pemberontakan tak lain tak bukan merebut kekuasaan dari pemerintah Republik. Mereka berniat menculik kepala pemerintahan di sana - residen sipil Rasyid dan komandan tentara Ismail Lengah.

Kedua pemimpin telah disiagakan untuk pemberontakan seminggu sebelumnya dan dijagai dengan baik. Para pemberontak sudah lebih dulu menghubungi ulama lokal, meyakinkan mereka agar tidak mengambil bagian dalam pemberontakan.

Celakanya rencana para pemberontak tercium oleh pemerintah. Para pemimpin militer Republik pun menyusun rencana operasional demi mencegah urusan yang lebih besar. Orang-orang Hizbullah itu dicegat dan dikepung. Pertempuran pun hanya berlangsung beberapa jam.

Para milisi menyerah sebelum mencapai pusat Bukittinggi. Mereka dilucuti. Beberapa laki-laki yang melarikan diri dengan cara membaur dengan warga sipil tidak dikejar.

Di luar Bukittinggi, para pemberontak berhasil menangkap beberapa pejabat sipil di antaranya calon menteri Eny Karim.

Keesokan harinya para pemimpin utama kudeta telah ditangkap. Seorang tentara tewas dan salah satu pemberontak terluka pada pertempuran di Bukittinggi.

Pada fase awal Revolusi Nasional Indonesia, penduduk Sumatera Barat merasa penguasa Republik Indonesia belum cukup radikal dalam melakukan tindakan terhadap Belanda.

Padahal mereka menilai pada pemilihan umum lokal pertengahan 1946 menunjukkan keberhasilan yang signifikan bagi kandidat yang menolak bekerja sama dengan pemerintah Belanda dan Jepang di era pra-kemerdekaan.

Anggota Partai Masyumi sebagian besar mengambil kendali pemerintahan desa lokal dari para pemimpin tradisional. Perjanjian Linggarjati yang ditandatangani pada November 1946 mengakibatkan unit-unit tentara Indonesia ditarik dari Kota Padang.

Keputusan yang tidak disukai oleh penduduk setempat itu membuat marah dan diperparah dengan keluhan para prajurit yang ada di garis depan pada para administrator sipil dan perwira mereka.

Perwakilan Masyumi dalam pemerintahan karesidenan memang tidak banyak jumlahnya dan fakta perbekalan militer dialokasikan hampir secara eksklusif untuk unit-unit tentara reguler, sementara kelompok-kelompok milisi tidak dapat apa-apa.

Para pemberontak yang ditangkap dipenjara, tetapi setelah beberapa hari dibebaskan dan dipulangkan oleh pemerintah dengan dibekali uang dan pakaian.

Para pemimpin kudeta diadili. Dua pemimpin utama masing-masing dijatuhi hukuman satu tahun penjara dan hukuman pembebasan bersyarat.

Pemimpin Masyumi Mohammad Natsir --yang berasal dari Sumatra Barat-- pergi ke Bukittinggi memimpin delegasi Masyumi menyelidiki insiden tersebut. Kesimpulan yang mereka peroleh, Partai Masyumi tidak terlibat dalam insiden tersebut, meski sejumlah anggotanya terlibat.

1969: Pembentukan Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) Indonesia.

2005: Abu Bakar Ba'asyir dinyatakan bersalah atas konspirasi Bom Bali 2002 di Indonesia.

sumber: wikipedia

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Anggota DPR: Belum ada kepastian pembahasan RUU Ibu Kota Negara
Kamis, 15 April 2021 - 13:10 WIB
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Guspardi Gaus mengatakan hingga saat ini belum ada kepastian ...
PPP dan PKS teken nota kesepahaman sepakat jaga demokrasi di Indonesia
Rabu, 14 April 2021 - 23:23 WIB
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meneken nota kesepahaman beri...
Kepala RSPAD: Anggota DPR menjadi sampel vaksin Nusantara
Rabu, 14 April 2021 - 22:49 WIB
Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto Letnan Jenderal TNI dr. Albertus Bu...
Legislatif nilai larangan mudik tak efektif
Rabu, 14 April 2021 - 14:12 WIB
Mengenai larangan mudik yang diberlakukan oleh pemerintah dalam rangka menekan angka penyebaran dan ...
DPRD Banjarmasin sesalkan 90 persen anggaran sungai dipotong
Rabu, 14 April 2021 - 08:30 WIB
Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) M Isnaini menyesalkan 90 persen ...
Dai milenial: Ramadhan momen perkuat silaturahmi dan kebangsaan
Selasa, 13 April 2021 - 17:59 WIB
Dai milenial Habib Husein Ja`far Hadar mengatakan bulan Ramadhan yang identik dengan menyucikan ji...
Mendorong peran aktif masyarakat tanggulangi terorisme dan radikalisme
Selasa, 13 April 2021 - 10:52 WIB
Masyarakat tidak boleh acuh tak acuh terhadap terorisme dan radikalisme karena ini merupakan paham y...
Ketua DPR: Ramadhan momentum tingkatkan kepedulian pada sesama
Selasa, 13 April 2021 - 10:19 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak masyarakat menjadikan bulan suci Ramadhan menjadi momentum untuk...
Presiden Jokowi dan Kanselir Jerman buka ajang Hannover Messe 2021
Senin, 12 April 2021 - 23:56 WIB
Presiden RI Joko Widodo hadir secara virtual dalam penyelenggaraan Hannover Messe 2021 dan bersama K...
DPR dukung semua kebijakan dapatkan vaksin
Senin, 12 April 2021 - 08:45 WIB
DPR akan mendukung semua kebijakan pemerintah untuk mendapatkan vaksin Covid-19 sebab pasokan vaksin...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV