Gubernur NTT minta BPKP serius tertibkan administrasi pemerintahan daerah
Elshinta
Rabu, 03 Maret 2021 - 10:58 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
 Gubernur NTT minta BPKP serius tertibkan administrasi pemerintahan daerah
Sumber foto: Biro Administrasi Pimpiminan Setda Pemprov NTT/elshinta.com.

Elshinta.com - Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL), meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk serius melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTT terutama dalam urusan penertiban administrasi keuangan dan aset.

“Sebagai Gubernur, saya inginkan agar  tugas pembinaan dan pengawasan BPKP  terus didorong dan ditingkatkan sehingga pekerjaan BPK menjadi lebih ringan. Selama ini, masalah paling serius dan masih sulit dilakukan adalah pemahaman bagaimana menertibkan administrasi Pemerintahan. Baik itu di level Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/kota,” jelas Gubernur VBL saat memberikan sambutan pada acara Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan BPKP NTT dari Iwan Agung  Prasetyo kepada Sofyan Antonius.

Gubernur secara khusus menekankan tentang penertiban administrasi terkait aset Pemerintah Daerah. Banyak sekali Aset Provinsi NTT yang sangat potensial diabaikan dan dibiarkan tertidur selama ini. Hal tersebut menunjukkan ketidakmampuan dalam pengelolaan aset. Padahal aset-aset itu adalah kekayaan daerah. 

“Masalah aset (pemerintah) ini jadi masalah luar biasa. Sertifikat dan segala urusan administrasi yang berkaitan dengan kepemilikan tidak diurus dengan baik karena dianggap itu milik pemerintah, sehingga sering kali diambilalih oleh pihak lain. Padahal menurut Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, aset-aset itu bentuk kekayaan daerah, tidak boleh dibiarkan tidur dan terlantar. Kami perlu pendampingan lebih intensif dari BPKP untuk mewujudkan Provinsi ini kuat dalam administrasi terhadap aset,” jelas pria asal Semau tersebut, seperti yang dilaporkan Kontributor Elshinta.com Yos Syukur sesuai keterangan tertulis Biro Administrasi Pimpinan Setda Pemprov NTT.

Lebih lanjut, Gubernur VBL juga menjelaskan sedang menyusun konsep surat untuk dikirimkan ke Menteri Keuangan agar aset milik Pemerintah Daerah bisa dianggunkan ke Bank. Sehingga bisa dapatkan pinjaman dalam membangun infrastruktur seperti jalan, air dan rumah sakit.

“Kami punya aset Provinsi, tapi kami tidak boleh pergi ke bank dengn membawa aset itu untuk berhutang. Tapi kalau kami kerjasama dengan pihak ketiga, dia boleh gunakan aset itu untuk berhutang. Ini khan  tidak  masuk akal. Harusnya aset itu bisa diagunankan langsung  ke bank (oleh pemerintah daerah,red). Karenanya, regulasi dan aturan seperti ini kita usulkan perlu  ditinjau lagi. Ini juga salah satu wujud dari cara berpikir  birokrat enterpreneur yang inovatif. Kenapa harus kerja sama dengan pihak ketiga, baru asetnya bisa diagunankan, kenapa bukan Pemerintah Daerah saja yang  agunankan untuk bangun infrastruktur bagi kemajuan NTT?,” ungkap Gubernur Viktor. 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Anggota DPR: Belum ada kepastian pembahasan RUU Ibu Kota Negara
Kamis, 15 April 2021 - 13:10 WIB
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Guspardi Gaus mengatakan hingga saat ini belum ada kepastian ...
PPP dan PKS teken nota kesepahaman sepakat jaga demokrasi di Indonesia
Rabu, 14 April 2021 - 23:23 WIB
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meneken nota kesepahaman beri...
Kepala RSPAD: Anggota DPR menjadi sampel vaksin Nusantara
Rabu, 14 April 2021 - 22:49 WIB
Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto Letnan Jenderal TNI dr. Albertus Bu...
Legislatif nilai larangan mudik tak efektif
Rabu, 14 April 2021 - 14:12 WIB
Mengenai larangan mudik yang diberlakukan oleh pemerintah dalam rangka menekan angka penyebaran dan ...
DPRD Banjarmasin sesalkan 90 persen anggaran sungai dipotong
Rabu, 14 April 2021 - 08:30 WIB
Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) M Isnaini menyesalkan 90 persen ...
Dai milenial: Ramadhan momen perkuat silaturahmi dan kebangsaan
Selasa, 13 April 2021 - 17:59 WIB
Dai milenial Habib Husein Ja`far Hadar mengatakan bulan Ramadhan yang identik dengan menyucikan ji...
Mendorong peran aktif masyarakat tanggulangi terorisme dan radikalisme
Selasa, 13 April 2021 - 10:52 WIB
Masyarakat tidak boleh acuh tak acuh terhadap terorisme dan radikalisme karena ini merupakan paham y...
Ketua DPR: Ramadhan momentum tingkatkan kepedulian pada sesama
Selasa, 13 April 2021 - 10:19 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak masyarakat menjadikan bulan suci Ramadhan menjadi momentum untuk...
Presiden Jokowi dan Kanselir Jerman buka ajang Hannover Messe 2021
Senin, 12 April 2021 - 23:56 WIB
Presiden RI Joko Widodo hadir secara virtual dalam penyelenggaraan Hannover Messe 2021 dan bersama K...
DPR dukung semua kebijakan dapatkan vaksin
Senin, 12 April 2021 - 08:45 WIB
DPR akan mendukung semua kebijakan pemerintah untuk mendapatkan vaksin Covid-19 sebab pasokan vaksin...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV