AHY minta Kemenkumham tolak gerakan pengambilalihan kepemimpinan PD
Elshinta
Senin, 08 Maret 2021 - 12:20 WIB |
AHY minta Kemenkumham tolak gerakan pengambilalihan kepemimpinan PD
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tiba di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). (ANTARA/Genta Tenri Mawangi)

Elshinta.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI agar menolak gerakan pengambilalihan kepemimpinan PD.

"Saya hadir hari ini dengan niat yang baik untuk menyampaikan surat resmi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan tentu jajaran Kemenkumham untuk menyampaikan keberatan," kata dia di kantor Kemenkumham, Jakarta, Senin.

Kehadiran putra sulung Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut, didampingi Sekretaris Jenderal (Sekjen) partai demokrat Teuku Riefky Harsya dan segenap pimpinan DPD termasuk anggota DPR RI Komisi III.

Selain itu, kedatangan AHY ke Kemenkumham juga didampingi oleh 33 Ketua DPD yang mewakili seluruh ketua DPD dan para kader partai berlambang mercy di wilayah Indonesia. "Mereka adalah para pemilik suara yang sah," ujar AHY.

Permintaan AHY tersebut karena menilai kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada 5 Maret merupakan ilegal serta tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).

"Kami menyebut sebagai kegiatan yang ilegal, inkonstitusional dan KLB abal-abal," ujarnya.

AHY juga mengaku telah menyiapkan sejumlah bukti dan berkas yang lengkap guna memastikan KLB Demokrat di Deli Serdang tidak sesuai AD/ART partai. Para peserta yang hadir dinilainya bukan pemegang suara sah dan hanya dipakaikan jaket dan jas partai saja.

"Jadi seolah-olah mereka mewakili pemilik suara yang sah," ucap AHY yang juga pernah ikut bertarung pada Pilkada DKI Jakarta 2017 tersebut.

Selain itu AHY mengatakan proses pengambilan keputusan juga tidak sah. Sebab, tidak memenuhi kuorum, tidak ada unsur DPP. Seharusnya, sesuai AD/ART. KLB bisa diselenggarakan jika disetujui sekurang-kurangnya dua per tiga Ketua DPD. "Nyatanya 34 Ketua DPD ada di sini semua," kata dia menegaskan.

Kemudian pelaksanaan KLB minimal sekurang-kurangnya setengah dari jumlah Ketua DPC se-Indonesia. Namun, lagi-lagi nyatanya para Ketua DPC tidak mengikuti KLB tersebut.

Terakhir, KLB harus disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi Partai. Faktanya, sama sekali tidak ada permintaan apalagi persetujuan dari Majelis Tinggi Partai.

"Semua ini menggugurkan semua klaim, semua hasil dan produk yang mereka hasilkan pada KLB tersebut," ujar dia.
 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Pengamat: Wacana koalisi partai Islam jangan `jual` politik identitas
Jumat, 16 April 2021 - 21:21 WIB
Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Arfianto Purbolaksono, mengingatkan wacana pembe...
PAN belum dapat informasi tawaran masuk Kabinet Indonesia Maju
Jumat, 16 April 2021 - 20:04 WIB
Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan partai-nya hingga saat ini belum mendapatk...
Isu KLB PKB, KH Maman Imanulhaq: Ada yang iri
Jumat, 16 April 2021 - 14:12 WIB
Isu beberapa kader PKB mengusulkan muktamar luar biasa (MLB) untuk menggoyang kepemimpinan H. A. Muh...
PAN: Koalisi partai Islam kontraproduktif dengan rekonsiliasi nasional
Jumat, 16 April 2021 - 11:57 WIB
Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menilai wacana pembentukan koalisi partai...
Anggota DPR: Belum ada kepastian pembahasan RUU Ibu Kota Negara
Kamis, 15 April 2021 - 13:10 WIB
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Guspardi Gaus mengatakan hingga saat ini belum ada kepastian ...
PPP dan PKS teken nota kesepahaman sepakat jaga demokrasi di Indonesia
Rabu, 14 April 2021 - 23:23 WIB
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meneken nota kesepahaman beri...
Kepala RSPAD: Anggota DPR menjadi sampel vaksin Nusantara
Rabu, 14 April 2021 - 22:49 WIB
Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto Letnan Jenderal TNI dr. Albertus Bu...
Legislatif nilai larangan mudik tak efektif
Rabu, 14 April 2021 - 14:12 WIB
Mengenai larangan mudik yang diberlakukan oleh pemerintah dalam rangka menekan angka penyebaran dan ...
DPRD Banjarmasin sesalkan 90 persen anggaran sungai dipotong
Rabu, 14 April 2021 - 08:30 WIB
Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) M Isnaini menyesalkan 90 persen ...
Dai milenial: Ramadhan momen perkuat silaturahmi dan kebangsaan
Selasa, 13 April 2021 - 17:59 WIB
Dai milenial Habib Husein Ja`far Hadar mengatakan bulan Ramadhan yang identik dengan menyucikan ji...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV