Marzuki Alie: KLB Demokrat kembalikan marwah partai
Elshinta
Selasa, 09 Maret 2021 - 13:58 WIB |
Marzuki Alie: KLB Demokrat kembalikan marwah partai
Sumber foto: Antara/elshinta.com

Elshinta.com - Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Medan Marzuki Alie menyatakan KLB merupakan upaya kader untuk mengembalikan marwah pendirian partai.

"Jangan salahkan Pak Muldoko, karena beliu mau bekerjasama untuk mengembalikan partai seperti niat awal saat membentuknya," kata Marzuki saat dihubungi Antara di Jakarta, Senin (9/3) malam.

Marzuki menjelaskan perubahan ditubuh partai terjadi sejak kongres tahun 2015 lalu. Pihaknya mendapatkan laporan jika anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) diubah di luar kongres sejak 2015.

"Yang menyampaikan itu, orang yang mengurus draf AD/ART saat itu," ujar Mantan Sekjen Demokrat periode 2005-2010 tersebut.

Dia menjelaskan perubahan konstitusi partai di luar penetapan kongres itu adalah kewenangan majelis tinggi partai.

Hal itu berlanjut hingga kongres tahun 2020, dimana kala itu dibuatlah surat pernyataan yang meminta para pemilik suara di partai untuk mendukung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua umum Demokrat.

"Laporan teman-teman, pada saat Kongres 2020, tidak ada pembahasan agenda kongres hingga tata tertib kongres," ungkap Marzuki.

Isi dari tatib kongres diantaranya pertanggungjawaban ketua umum sebelumnya, pembahasan pertanggungjawaban, laporan itu diterima atau ditolak, hingga ketua umum demisioner.

Selanjutnya pembahasan AD/ART hingga program kerja juga tidak dilaksanakan dalam kongres tahun 2020 lalu.

Sehingga, kata dia, tidak ada jadwal, tatib hingga persyaratan calon ketua umum, sehingga yang punya hak bicara di kongres tahun 2020 disuruh keluar ruangan.

"Yang di dalam ruangan, mereka yang punya hak suara, dan beberapa saat kemudian, terpilihlah AHY sebagai ketua umum secara aklamasi," kata Marzuki.

Menurut Marzuki, yang paling krusial dalam AD/ART adalah majelis tinggi partai dan kewenangannya.

Sebelum kongres 2020, kewenangan majelis tinggi partai hanya memberikan pertimbangan terkait dukungan partai terhadap kandidat dalam pemilihan kepala daerah.

Namun, setelah kongres tahun 2020, akhirnya diketahui jika majelis tinggi memiliki kewenangan lebih, di antaranya kongres luar biasa dapat terlaksana atas persetujuan ketua majelis tinggi. Bahkan, ketua majelis tinggi merupakan ketua umum partai yang telah demisioner atau mantan ketua umum.

"Misalnya, kalau sekarang AHY ketua umum, hingga dua periode, maka selanjutnya dia akan menjadi ketua majelis tinggi," jelas Marzuki yang pernah dipercaya sebagai Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat periode 2013-2015.

Sehingga, kata Marzuki, Partai Demokrat telah menjadi partai milik dinasti atau milik keluarga saja.

"Yang perlu dipertanyakan, apakah kader-kader demokrat, paham tidak dengan perubahan AD/ART itu," ujarnya.

Dengan runtutan kejadian dan persoalan itu, kata Marzuki, menjadi alasan para kader setia partai untuk melaksanakan KLB dengan tujuan mengembalikan marwah partai sebagai partai yang menjunjung demokrasi.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
PDIP dorong wartawan hidup sehat
Minggu, 11 April 2021 - 09:10 WIB
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendorong wartawan untuk selalu menerapkan pola hidup s...
Pembentukan Kementerian Investasi beri sentimen positif bagi pemodal
Sabtu, 10 April 2021 - 17:24 WIB
Ekonom Center Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy mengatakan persetujuan pembentukan Ke...
Pengamat nilai niat pemerintah memekarkan Papua langkah tepat
Sabtu, 10 April 2021 - 17:11 WIB
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komaruddin menilai niat pemerintah untuk p...
Legislatif: Perlu masifkan paham nilai kebangsaan untuk cegah radikalisme
Sabtu, 10 April 2021 - 14:22 WIB
Penguatan nilai kebangsaan dan mengantisipasi aliran radikalisme yang bisa merusak tatanan hidup ber...
Hartopo resmi dilantik jadi Bupati Kudus
Jumat, 09 April 2021 - 20:24 WIB
Pelantikan Hartopo sebagai Bupati Kudus oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengakhiri kekoso...
Moeldoko: Kita patut berterima kasih kepada Soeharto atas TMII
Jumat, 09 April 2021 - 16:12 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan bangsa Indonesia patut berterima kasih kepada mendiang ...
Gubernur: Jabar satu frekuensi dengan pusat terkait larangan mudik
Jumat, 09 April 2021 - 14:26 WIB
Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil menuturkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar mendukung langkah ...
Puan: Cegah paham ancam NKRI tugas bersama
Jumat, 09 April 2021 - 12:04 WIB
Ketua DPR, Puan Maharani menilai menjadi tugas semua elemen masyarakat untuk saling mengingatkan dan...
Wapres Ma`ruf minta BPKH perluas investasi dana haji ke luar negeri
Jumat, 09 April 2021 - 11:20 WIB
Wakil Presiden Ma`ruf Amin meminta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memperluas dan mengembangkan...
Presiden harap PKB terus dorong inovasi tata kelola politik yang baik
Kamis, 08 April 2021 - 12:21 WIB
Presiden RI Joko Widodo berharap Partai Kebangkitan Bangsa melalui seluruh kadernya, baik yang ada d...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV