MemoRI 21 Maret
21 Maret 2003: Meninggalnya Letjen Umar Wirahadikusumah, Wakil Presiden Indonesia keempat yang meyakini agama dapat mengubah koruptor jadi orang benar
Elshinta
Penulis : | Editor : Administrator
21 Maret 2003: Meninggalnya Letjen Umar Wirahadikusumah, Wakil Presiden Indonesia keempat yang meyakini agama dapat mengubah koruptor jadi orang benar
Letjen Umar Wirahadikusumah, Wakil Presiden Indonesia keempat, sosok yang meyakini agama dapat mengubah koruptor jadi orang benar.

Elshinta.com - Jenderal TNI (Purn.) Umar Wirahadikusumah lahir di Situraja, Sumedang, Jawa Barat, 10 Oktober 1924. Ia menjabat Wakil Presiden Indonesia keempat antara 1983 dan 1988.

Ayahnya berna Raden Rangga Wirahadikusumah dan Ibunya Raden Ratnaringrum. Umar dilahirkan sebagai keluarga bangsawan. Ia menyelesaikan pendidikannya di bawah Pemerintah Kolonial Belanda.

Pada tahun 1943, saat itu Indonesia di bawah pendudukan Jepang. Umar bersama dengan kelompok pemuda bergabung dengan Pasukan Pembela Tanah Air (PETA). Sebelum masuk PETA, ia mendapatkan pelatihan militer Dai Nippon, Seinendojo, di Tangerang, selama 4 bulan.

Keputusan Umar bergabung menjadi prajurit tentu saja tidak diinginkan oleh keluarganya. Kelompok-kelompok pemuda memberikan latihan-latihan fisik pada Umar. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Umar sama seperti kebanyakan pemuda lainnya yang seusia, bergabung pada Tentara Keamanan Rakyat, cikal bakal TNI.

Umar menikah dengan Karlina dan memiliki dua anak perempuan. Ia juga adalah paman dari Agus Wirahadikusumah, seorang perwira militer yang menjadi Panglima Kostrad.

Setelah Revolusi Nasional Indonesia, Umar bertugas di Angkatan Darat. Umar ditempatkan Jawa Barat dan bertugas di Kodam III/Siliwangi. Kariernya melejit setelah membantu menumpas pemberontakan PKI pada tahun 1948 serta memerangi pemberontakan PRRI di Sumatra.

Pada tahun 1959, Umar dipercaya sebagai Panglima Kodam V/Jayakarta, ia bertanggung jawab terhadap keamanan di Jakarta dan sekitarnya.

Pada peristiwa G30S PKI pagi hari 1 Oktober 1965, enam jenderal diculik dari rumah mereka. Sebagai Panglima Kodam V/Jayakarta, Umar berkeliling kota untuk memeriksa keamanannya. Setelah mendengar tentang penculikan dan melihat pasukan tak dikenal menduduki Lapangan Merdeka, Umar mengirim kabar kepada Panglima Kostrad, Mayor Jenderal Soeharto.

Umar menerima keputusan Soeharto untuk mengambil komando Angkatan Darat dan mendukungnya dalam usahanya untuk menindak usaha kudeta. Menjelang tengah hari, Umar menerima perintah dari Presiden Soekarno yang dicurigai berada di Halim, tempat di mana enam jenderal diculik.

Soeharto khawatir bahwa ini adalah upaya untuk membunuh Umar dengan memerintahkanya ke Halim. Umar mengikuti permintaan Soeharto dengan menolak perintah Presiden Soekarno.

Setelah Soeharto merebut kembali kendali situasi di Jakarta, Umar kemudian mengkonsolidasikan situasi. Dia memberlakukan jam malam dari jam 6 sore hingga jam 6 pagi dan memonitor semua surat kabar ibu kota.

Ketika peristiwa diduga didukung oleh Partai Komunis Indonesia (PKI), Umar menyetujui pembentukan gabungan aksi untuk membasmi Gerakan 30 September (KAP-GESTAPU).

Meski bukan bagian dari lingkaran dalam Soeharto, Umar memenangkan kepercayaan besar dari Soeharto atas bantuan dan dukungan yang diberikan dalam menyelesaikan G30S. Saat Soeharto mulai menjabat sebagai Pejabat Presiden, karier Umar juga melejit.

Pada tanggal 12 Maret 1967, Soeharto mempercayakan Umar untuk menggantikannya sebagai Panglima Kostrad setelah ia menjadi pejabat presiden. Pada tahun 1967, Umar menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat sebelum akhirnya menjadi Kepala Staf Angkatan Darat pada tahun 1969.

Pada tahun 1973, karier aktif militer Umar berakhir. Ia menjadi Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 10 tahun lamanya. Sebagai Ketua BPK, Umar bertanggung jawab untuk memastikan bahwa departemen pemerintah, kementerian, dan badan pemerintahan menggunakan uang negara dengan baik.

Selama masa jabatannya sebagai Ketua BPK, Umar membuat penilaian suram yang menilai bahwa tidak satu pun departemen pemerintah adalah bebas dari korupsi.

Pada Maret tahun 1983, Umar mencapai puncak kariernya. Soeharto, yang telah dipilih untuk masa jabatan keempat sebagai Presiden berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memilih Umar untuk menjadi wakil presidennya.

Pemilihan ini dianggap menjadi pilihan yang agak tak terduga mengingat karier Umar dalam politik di Indonesia tidak lebih mencuat dibandingkan dengan dua pendahulunya, Hamengku Buwono IX dan Adam Malik. Namun kepribadian rendah hati, Umar memiliki reputasi yang baik dan dihormati secara luas.

Sebagai wakil presiden, Umar menjadi salah satu dari sangat sedikit dalam rezim Soeharto yang memilih untuk memberantas korupsi. Sebagai orang yang religius, Umar berharap bahwa agama dapat digunakan untuk mengubah koruptor untuk melakukan perbuatan yang benar.

Umar juga melakukan inspeksi kejutan (kadang-kadang penyamaran) ke kota-kota dan desa-desa daerah untuk memantau bagaimana kebijakan pemerintah berpengaruh terhadap rakyat. Selama menjadi Wakil Presiden Umar juga mengadakan pelayanan doa di Istana Wakil Presiden.

Karier Umar sebagai Wakil Presiden berakhir pada Maret 1988 ketika ia digantikan oleh Sudharmono. Banyak yang kecewa melihat dia tidak melanjutkan untuk masa jabatan kedua sebagai Wakil Presiden.

Setelah masa jabatannya selesai sebagai Wakil Presiden tahun 1988, Umar tidak lagi aktif di politik. Umar Wirahadikusumah meninggal pada hari Jumat 21 Maret 2003 sekitar pukul 07.53 WIB di Rumah Sakit Pusat TNI-AD Gatot Soebroto.

Umar meninggal karena masalah jantung dan paru-paru. Jenazahnya dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata.

Sumber: wikipedia

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Cak Imin: Pemda DKI Jakarta jangan buat kebijakan standar ganda
Sabtu, 15 Mei 2021 - 14:37 WIB
Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin meminta Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jaka...
KBRI usut video warga Papua Nugini dukung kelompok bersenjata Papua
Sabtu, 15 Mei 2021 - 12:45 WIB
Duta Besar RI untuk Papua Nugini dan Kepulauan Solomon Andriana Supandy beserta staf KBRI Port Mores...
 Waspada kasus Covid-19 libur lebaran, Legislatif: Taati aturan pemerintah
Jumat, 14 Mei 2021 - 13:24 WIB
Masyarakat pada libur lebaran Idul Fitri 1442 H/2021 M di berbagai daerah di Indonesia diharapkan me...
Lebaran di rumah dinas, Mahfud tunda sungkeman ke Ibunda
Kamis, 13 Mei 2021 - 16:45 WIB
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menunda sungkeman ...
Anggota DPR apresiasi Polri ungkap peredaran 310 kilogram sabu
Kamis, 13 Mei 2021 - 12:30 WIB
Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi mengapresiasi jajaran aparat Polda Metro Jaya ya...
Presiden dan Ibu Negara shalat Idul Fitri di halaman Istana Bogor
Kamis, 13 Mei 2021 - 06:00 WIB
Presiden Joko Widodo bersama dengan Ibu Negara Iriana Joko Widodo menunaikan shalat Idul Fitri 1442 ...
Ketua DPR minta pemerintah tunda kedatangan WNA ke Indonesia
Rabu, 12 Mei 2021 - 22:37 WIB
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk menunda kedatangan war...
NasDem: Penggugat jabatan ex-officio BP Batam tidak hargai Jokowi
Rabu, 12 Mei 2021 - 18:23 WIB
Politisi Partai NasDem Willy Aditya menyebutkan, penggugat jabatan ex-officio Wali Kota Batam selaku...
Puan: Jangan sampai `kecolongan` penularan COVID-19 dari bandara
Rabu, 12 Mei 2021 - 13:57 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan lembaganya menaruh perhatian besar kepada kondisi bandara-band...
12 Mei 1998: Kelamnya tragedi Trisakti
Rabu, 12 Mei 2021 - 06:00 WIB
12 Mei 1998, peristiwa mencekam dan berdarah terjadi di kampus Universitas Trisakti, Grogol, Jakarta...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV