Otoritas Xinjiang minta perusahaan global tidak politisasi ekonomi
Elshinta
Senin, 29 Maret 2021 - 22:29 WIB |
Otoritas Xinjiang minta perusahaan global tidak politisasi ekonomi
Dilnar Kahar, lulusan kamp vokasi etnis minoritas Muslim Uighur di Kabupaten Zepu, Prefektur Kashgar, Daerah Otonomi Xinjiang, kepada wartawan di Beijing, Senin (29/3/2021), menyampaikan bantahan atas pemberitaan mengenai kerja paksa di daerahnya. ANTARA/M. Irfan Ilmie

Elshinta.com - Pemerintah Daerah Otonomi Xinjiang meminta sejumlah perusahaan global tidak mempolitisasi sektor ekonomi agar kelangsungan usahanya di China tidak terganggu.

"Mereka yang memberikan sanksi kepada perusahaan-perusahaan di Xinjiang justru merugikan diri mereka sendiri. Perusahaan seperti H&M harus selalu membuka mata dan berupaya membedakan, mana yang benar dan mana yang salah," kata juru bicara Pemerintah Daerah Otonomi Xinjing, Xu Guixiang, di Beijing, Senin.

Warganet China menyerukan boikot produk H&M sejak pekan lalu setelah manajemen pakaian jadi asal Swedia tersebut mengeluarkan statemen mengenai isu kerja paksa terhadap etnis minoritas Muslim Uighur di Xinjiang.

"Masyarakat China, termasuk mereka yang berada di Xinjiang, marah atas sanksi terhadap individu dan entitas terkait di Xinjiang oleh pihak asing dengan dalih masalah hak asasi manusia," ujar Wakil Kepala Departemen Publikasi Komite Regional Partai Komunis China (CPC) Xinjiang itu.

Sebelumnya, Uni Eropa, Inggris, Kanada, dan Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap politikus senior China dan perusahaan kapas di Xinjiang terkait isu kerja paksa. China pun membalasnya dengan menjatuhkan sanksi serupa terhadap individu dan entitas di Uni Eropa, Inggris, Kanada, dan AS.

Menurut Xu, daerahnya menghasilkan kapas terbaik dan mampu mencukupi sekitar 60 persen kebutuhan kapas domestik China. Perkebunan dan pabrik tekstil di Xinjiang, lanjut dia, juga berperan dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran.

"Saya merasa terbantu oleh keberadaan industri garmen," kata Almire Tursun, pekerja pabrik garmen di Kota Kuqa, Prefektur Aksu, Xinjiang.

Sejak bekerja di pabrik itu pada 2020, perempuan berlatar belakang etnis minoritas Muslim Uighur tersebut mengaku mendapatkan gaji sebesar 5.400 yuan atau sekitar Rp11,8 juta per bulan.

"Saya juga mendapatkan fasilitas tempat tinggal dari perusahaan. Kantin halal juga disediakan. Setiap bulan, saya ajak orang tua makan-makan di luar dan belanja," ujarnya dalam temu media di Pusat Pers Internasional Kementerian Luar Negeri China (MFA) itu.

Dalam jumpa pers yang difasilitasi oleh MFA tersebut, otoritas dan masyarakat Xinjiang meminta agar isu-isu mengenai kerja paksa, genosida, dan pelanggaran hak asasi manusia agar disudahi karena tidak sesuai fakta di lapangan sama sekali.

"Jika di antara rekan media ingin mengetahui situasi yang sebenarnya, silakan datang ke Xinjiang karena Xinjiang merupakan wilayah terbuka," ujar Xu kepada para awak media asing yang menghadiri konferensi pers tentang isu-isu Xinjiang itu. 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
China nyatakan pertemuan PBB tentang Xinjiang merupakan penghinaan
Senin, 10 Mei 2021 - 23:20 WIB
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying mengatakan penggunaan PBB sebagai wadah acara...
Maruti Suzuki perpanjang penutupan fasilitas karena pandemi di India
Minggu, 09 Mei 2021 - 14:18 WIB
Produsen mobil terbesar India, Maruti Suzuki India Ltd mengatakan bahwa pihaknya memperpanjang penut...
Korban ledakan di sekolah Afghanistan bertambah jadi 58
Minggu, 09 Mei 2021 - 14:07 WIB
Jumlah korban tewas akibat ledakan di luar sebuah sekolah di ibu kota Afghanistan, Kabul, telah meni...
China: Puing-puing roket Long March jatuh di Samudera Hindia
Minggu, 09 Mei 2021 - 11:31 WIB
Puing-puing roket terbesar China jatuh ke bumi di perairan Samudra Hindia pada Minggu, dengan sebagi...
Polisi Israel, warga Palestina bentrok di Masjid Al-Aqsa Yerusalem
Sabtu, 08 Mei 2021 - 23:42 WIB
Polisi Israel, Jumat (7/5), menembakkan peluru karet dan granat kejut ke arah pemuda Palestina di Ma...
Oposisi India desak percepatan vaksinasi menyusul 1,5 juta kasus baru
Sabtu, 08 Mei 2021 - 08:35 WIB
Pimpinan oposisi India, Rahul Gandhi, ada Jumat mendesak pemerintah untuk melakukan vaksinasi terhad...
Yordania temukan tiga kasus COVID varian India
Minggu, 02 Mei 2021 - 11:50 WIB
Yordania menemukan tiga kasus COVID-19 varian India pada mereka yang tidak memiliki riwayat perjalan...
Institut Serum India siap produksi vaksin di luar negeri
Sabtu, 01 Mei 2021 - 11:03 WIB
Institut Serum India, yang memproduksi vaksin AstraZeneca COVID-19, berencana untuk memulai produksi...
Australia larang kedatangan dari India, pelanggar hadapi bui dan denda
Sabtu, 01 Mei 2021 - 10:30 WIB
Penduduk dan warga negara Australia yang telah berada di India dalam waktu 14 hari sejak tanggal mer...
Jepang akan perkenalkan paspor vaksin untuk perjalanan internasional
Jumat, 30 April 2021 - 07:51 WIB
Pemerintah Jepang berencana memperkenalkan paspor vaksin untuk memudahkan orang yang telah diinokula...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV