Pengamat: Kasus Lahan Gondai harus diselesaikan secara hukum
Elshinta
Selasa, 13 April 2021 - 21:40 WIB |
Pengamat: Kasus Lahan Gondai harus diselesaikan secara hukum
Warga protes proses eksekusi di lahan sawit Desa Gondai, Pelalawan. (ANTARA/Anggi Romadhoni)

Elshinta.com - Keterlibatan Kantor Staf Presiden (KSP) dalam polemik eksekusi lahan Desa Gondai mendapat sorotan dari ahli hukum tata negara Mexsasai Indra, bahwa kasus tersebut harus diselesaikan secara hukum dan bukan dengan pendekatan kekuasaan.

"Penyelesaian di Gondai, Kabupaten Pelalawan, harus diselesaikan secara hukum, bukan oleh kekuasaan," kata Mexasai di Pekanbaru, Selasa (13/4).

Dia menyebut penguasa tidak bisa mengintervensi putusan pidana Mahkamah Agung (MA) terhadap PT Peputra Supra Jaya (PSJ) dan harus diselesaikan secara hukum.

Mex menjelaskan, Indonesia merupakan negara hukum dan mengenal sistem pembagian kekuasaan dengan tujuan dapat dikontrol dan diawasi. Di mana kekuasan kehakiman sebagai pengawasan yang diperankan oleh badan peradilan.

"Sehingga kekuasaan eksekutif dan legislatif yang memiliki tupoksi berbeda tidak dapat mengintervensi putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap karena itu merupakan kekuasaan yudikatif yang merdeka dan independent, di dalam UUD 1945 dinyatakan secara tegas," terang Mex.

Mex menjelaskan, adanya surat KSP melalui Deputi II terkait persoalan Desa Gondai, apalagi terhadap putusan berkekuatan hukum tetap, maka ada potensi contempt of court atau mal administrasi. Surat KSP itu meminta Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri untuk melindungi petani sawit terkait eksekusi lahan di Desa Gondai, Kabupaten Pelalawan. Dia meminta masyarakat tidak dikriminalisasi.

"Mal administrasi dalam konsep hukum administrasi negara, apalagi berdasarkan pemberitaan yang saya dapatkan surat tersebut hanya ditandatangani oleh Deputi II KSP, namun isi surat tersebut berisikan perintah pada Kapolri dan Panglima TNI," jelas Mex.

Dalam surat bernomor B-21/KSK/03/2021 tertanggal 12 Maret 2021 itu, KSP menyebut persoalan di Desa Gondai tengah ditangani pihaknya bersama KLHK dan lembaga terkait. KSP meminta aparat menjaga kondusivitas hingga persoalan ini diselesaikan.

Mex mengatakan, perintah dalam konsep hukum administrasi negara adalah hubungan antara atasan dengan bawahan. Maka secara teori, Deputi II tidak bisa memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI terkait

"Kok bisa Deputi II KSP memerintahkan Kapolri dan Panglima yang merupakan pejabat tertinggi di masing-masing kesatuan, ini sama saja menghilangkan marwah institusi Polri dan TNI," jelas Mex.

Menurut Mex, KSP tidak bisa langsung potong jalur karena idealnya peroalan tersebut dilaporkan ke Presiden sehingga policy-nya ada pada Presiden.Sebagai ahli, Mex tidak yakin surat itu merupakan keputusan KSP. Dia yakin Jenderal (purn) Moeldokosebagai orang yang juga lama di TNI dan pernah menjadi Panglima sudah khatam dengan hal tersebut.

"Termasuk Presiden saya juga tidak yakin presiden mengetahui hal ini, dan berani mengintervensi putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap," sebut Mex.

Sebagai seorang akademisi, Mex berpandangan agar KSP lebih bijak dan obyektif dalam mengambil tindakan administrasi. Pasalnya persoalan ini sudah melalui proses peradilan yang panjang.Mex berharap KSP harus mencermati adanya putusan pidana kemudian melakukan verifikasi. Apakah benar petani sawit atau masyarakat yang dimaksud adalah orang tempatan dan bukan masyarakat di luar Desa Gondai yang dijadikan tameng.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
16 Mei 1945: Muradi dihukum mati
Minggu, 16 Mei 2021 - 06:00 WIB
Terjadi peristiwa mengharukan yang menimpa salah satu serdadu sekaligus anggota pasukan Pembela Tana...
KPK pastikan pembebastugasan 75 pegawai tidak ganggu kinerja
Sabtu, 15 Mei 2021 - 23:13 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan pembebastugasan 75 pegawai yang sebelumnya tidak memen...
15 Mei 1998: Pusat perbelanjaan dijarah dan dibakar, ratusan orang tewas terpanggang
Sabtu, 15 Mei 2021 - 06:00 WIB
Sedikitnya 273 orang tewas terpanggang api di dua pusat perbelanjaan yang dijarah dan dibakar massa,...
Kapolda Lampung perintahkan pelaksanaan operasi penyekatan arus balik
Jumat, 14 Mei 2021 - 22:07 WIB
Kapolda Lampung Irjen Pol. Hendro Sugiatno memerintahkan pelaksanaan operasi penyekatan arus balik...
Rutan Depok beri remisi kepada 555 WBP
Jumat, 14 Mei 2021 - 12:35 WIB
Rutan Kelas 1 Depok Cilodong Kota Depok, Jawa Barat, memberikan remisi khusus Hari Raya Idul Fitri 1...
14 Mei 1962: Upaya pembunuhan Bung Karno
Jumat, 14 Mei 2021 - 06:00 WIB
Salat Idul Adha di halaman Istana Merdeka Jakarta pada 14 Mei 1962, sudah masuk penghabisan rakaat k...
849 napi Pekanbaru peroleh remisi Idulfitri 1442 Hijriah
Kamis, 13 Mei 2021 - 22:00 WIB
Sebanyak 849 narapidana yang menjalani pembinaan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru memperol...
42 warga binaan Rutan Kelas IIB Bengkayang dapat remisi Idul Fitri
Kamis, 13 Mei 2021 - 19:45 WIB
Sebanyak 42 warga binaan Rutan Kelas IIB Bengkayang, Kalimantan Barat, mendapat remisi khusus Idul F...
673 narapidana Lapas Rajabasa dapat remisi
Kamis, 13 Mei 2021 - 19:30 WIB
Sebanyak 673 narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Rajabasa Kelas IA, Bandarlampung, mendapat...
Polemik pasca-SK 75 pegawai KPK
Kamis, 13 Mei 2021 - 18:45 WIB
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV