Wali Kota Cimahi nonaktif didakwa terima suap Rp1,6 miliar
Elshinta
Rabu, 14 April 2021 - 12:48 WIB |
Wali Kota Cimahi nonaktif didakwa terima suap Rp1,6 miliar
Wali Kota Cimahi nonaktif Ajay M Priyatna usai menjalani sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (14/4/2021). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

Elshinta.com - Wali Kota Cimahi nonaktif Ajay M Priyatna didakwa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima suap sebesar Rp1.661.250.000 untuk memuluskan izin proyek sebuah rumah sakit yang berlokasi di Kota Cimahi.

Penuntut Umum KPK Budi Nugraha mengatakan suap itu diduga diterima Ajay dari Pemilik Rumah Sakit Umum (RSU) Kasih Bunda Hutama Yonathan. Sehingga patut diduga pemberian itu diberikan untuk menggerakkan sesuatu dalam jabatan Ajay yang bertentangan dengan hukum.

"Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah berupa uang tersebut diberikan agar tidak mempersulit perizinan pembangunan Rumah Sakit Umum (RSU) Kasih Bunda Kota Cimahi yang bertentangan dengan kewajiban terdakwa selaku penyelenggara negara," kata Budi di Pengadilan Negeri Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu.

Dalam dakwaannya, Ajay diduga menerima sejumlah uang suap itu secara bertahap dari Hutama melalui sejumlah orang mauun pengusaha proyek. Adapun pemberian itu dilakukan secara bertahap sejak Mei hingga November 2020.

Pemimpin daerah yang menjabat sejak tahun 2017 itu hadir di PN Bandung dengan mengenakan rompi tahanan. Kehadiran Ajay dikawal ketat oleh personel polisi bersenjata.

KPK menyatakan perbuatan Ajay itu bertentangan dengan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun Ajay sendiri telah ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka sejak 28 November 2020.

Kasus korupsi suap yang menjerat Ajay itu diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana sebagaimana dakwaan pertama.

Kemudian didakwa dengan Pasal 12 B Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan kedua.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Masyarakat diminta waspada adanya permintaan sumbangan atas nama KPK
Minggu, 09 Mei 2021 - 09:50 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta masyarakat mewaspadai adanya pihak yang mengatasnamakan K...
Karantina Pertanian Balikpapan gagalkan penyelundupan 16 cucak ijo
Minggu, 09 Mei 2021 - 09:20 WIB
Petugas Karantina Pertanian Balikpapan menggagalkan upaya penyelundupan burung cucak ijo (Chloropsis...
KPK cek keabsahan beredar potongan surat 75 pegawai dinonaktifkan
Minggu, 09 Mei 2021 - 08:42 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mengecek keabsahan beredarnya potongan surat yang diteken K...
Kakorlantas sebut 70 ribu kendaraan diputar balik terindikasi mudik
Minggu, 09 Mei 2021 - 06:30 WIB
Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Istiono menyampaikan perkembangan Operasi Ketupat 2021 terd...
Ditetapkan kembali jadi tersangka, eks Bupati Talaud praperadilankan KPK
Sabtu, 08 Mei 2021 - 13:24 WIB
Mantan Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi Maria Manalip mengajukan upaya hukum praperadilan terhad...
Arus kendaraan di posko penyekatan Sumbar-Sumut masih sepi
Sabtu, 08 Mei 2021 - 09:40 WIB
Arus lalu lintas kendaraan di posko penyekatan perbatasan Sumatera Barat-Sumatera Utara tepatnya di ...
8 Mei 1993: Pahlawan Buruh yang terbunuh
Sabtu, 08 Mei 2021 - 06:00 WIB
Marsinah. Ia aktivis buruh berlidah tajam dan organisator terpelajar. Marsinah melawan saat kekerasa...
KPK eksekusi mantan anggota IV BPK Rizal Djalil ke lapas Cibinong
Sabtu, 08 Mei 2021 - 00:10 WIB
KPK mengeksekusi mantan anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil yang divonis 4 tahun ...
KPK tegaskan tak ikut susun soal dan materi wawancara TWK
Jumat, 07 Mei 2021 - 23:48 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak ikut menyusun soal dan materi wawancara dalam te...
Oknum anggota DPRD Tanah Laut jadi tersangka peredaran narkoba
Jumat, 07 Mei 2021 - 22:42 WIB
Penyidik Subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Selatan menetapkan oknum anggota DPRD ...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV