Anggota DPR: Belum ada kepastian pembahasan RUU Ibu Kota Negara
Elshinta
Kamis, 15 April 2021 - 13:10 WIB |
Anggota DPR: Belum ada kepastian pembahasan RUU Ibu Kota Negara
Dokumentasi - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa bersama Juru Bicara Presiden RI Fadjroel Rachman dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor saat berkunjung ke titik nol pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dan titik lokasi Istana Negara di Penajam, Paser Utara, pada Senin (12/4/2021). ANTARA/HO-Humas Bappenas

Elshinta.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Guspardi Gaus mengatakan hingga saat ini belum ada kepastian pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) meskipun RUU tersebut masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

"RUU IKN memang masuk Prolegnas Prioritas 2021. Namun, sampai sekarang belum ada kepastian pembahasannya, kami masih menunggu kelanjutan-nya," kata Guspardi di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, RUU IKN belum diputuskan apakah akan dibahas di tingkat panitia kerja (Panja) atau panitia khusus (Pansus).

Dia menjelaskan, jika dibahas di panja, yang dilibatkan hanya satu alat kelengkapan dewan (AKD) dan apabila dibahas di tingkat pansus akan melibatkan banyak AKD atau komisi.

"Badan Musyawarah (Bamus) DPR akan memutuskan apakah RUU IKN dibahas di panja atau pansus. Sampai sekarang belum ada kabar terkait rapat bamus yang membahas masalah tersebut," ujarnya.

Dia menegaskan pengaturan mengenai ibu kota negara diatur di tingkat undang-undang, sehingga secara hukum, Pemerintah perlu melakukan perubahan undang-undang untuk memindahkan ibu kota negara ke luar Jakarta.

Menurut politisi PAN itu, pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur sebenarnya masih tahap keputusan politik, belum merupakan keputusan hukum karena memang belum ada Undang-Undang sebagai payung hukumnya.

"Sampai saat ini masih berlaku UU Nomor 29 Tahun 2007 yang mengatur tentang ibu kota negara ada di Jakarta. Selama UU ini belum dicabut, artinya Ibu Kota Indonesia masih berada di Jakarta," tutur-nya.

Karena itu menurut dia, sebelum RUU IKN disahkan, pemerintah tidak boleh mengalokasikan anggaran untuk pembangunan ibu kota baru.

Dia menegaskan bahwa UU menjadi hal yang sangat penting, karena akan menjadi rujukan untuk mengatur anggaran yang harus disiapkan karena anggaran tidak bisa dikeluarkan tanpa ada dasar (UU) yang sah.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Anggota DPR apresiasi Polri ungkap peredaran 310 kilogram sabu
Kamis, 13 Mei 2021 - 12:30 WIB
Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi mengapresiasi jajaran aparat Polda Metro Jaya ya...
Presiden dan Ibu Negara shalat Idul Fitri di halaman Istana Bogor
Kamis, 13 Mei 2021 - 06:00 WIB
Presiden Joko Widodo bersama dengan Ibu Negara Iriana Joko Widodo menunaikan shalat Idul Fitri 1442 ...
Ketua DPR minta pemerintah tunda kedatangan WNA ke Indonesia
Rabu, 12 Mei 2021 - 22:37 WIB
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk menunda kedatangan war...
NasDem: Penggugat jabatan ex-officio BP Batam tidak hargai Jokowi
Rabu, 12 Mei 2021 - 18:23 WIB
Politisi Partai NasDem Willy Aditya menyebutkan, penggugat jabatan ex-officio Wali Kota Batam selaku...
Puan: Jangan sampai `kecolongan` penularan COVID-19 dari bandara
Rabu, 12 Mei 2021 - 13:57 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan lembaganya menaruh perhatian besar kepada kondisi bandara-band...
12 Mei 1998: Kelamnya tragedi Trisakti
Rabu, 12 Mei 2021 - 06:00 WIB
12 Mei 1998, peristiwa mencekam dan berdarah terjadi di kampus Universitas Trisakti, Grogol, Jakarta...
KSP apresiasi misi penyelamatan 76 WNI korban penyekapan di Kamboja
Selasa, 11 Mei 2021 - 22:05 WIB
Kantor Staf Presiden (KSP) mengapresiasi respons cepat Kementerian Luar Negeri terkait keberhasilan ...
NU minta polemik salat Id dihentikan dan patuhi pemerintah
Selasa, 11 Mei 2021 - 08:00 WIB
Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ahmad Ishomuddin meminta seluruh pihak menyuda...
Anggota DPR RI sesalkan pertanyaan TWK terkait `lepas jilbab`
Senin, 10 Mei 2021 - 19:34 WIB
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh menyesalkan adanya pertanyaan yang melecehkan t...
Satgas Nemangkawi tangkap Viktor Yeimo DPO kerusuhan Papua 2019
Minggu, 09 Mei 2021 - 23:34 WIB
Komandan Satgas Humas Nemangkawi Polri Komisaris Besar Polisi Iqbal Alqudusy membenarkan bahwa Tim S...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV