DPRD Jember berikan rapor merah atas LPKJ tahun anggaran 2020
Elshinta
Senin, 19 April 2021 - 06:10 WIB |
DPRD Jember berikan rapor merah atas LPKJ tahun anggaran 2020
Wakil Bupati Jember M. Balya Firjaun Barlaman (kiri) menerima rekomendasi LKPJ dari Ketua DPRD Kabupaten Jember M. Itqon Syauqi dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Jember, Sabtu (17-4-2021) malam. ANTARA/HO-DPRD Kabupaten Jember

Elshinta.com - DPRD Kabupaten Jember memberikan rapor merah atas laporan pertanggungjawaban (LPKJ) Bupati Jember akhir tahun anggaran 2020 karena banyak persoalan yang terjadi, di antaranya tidak adanya Perda APBD 2020 dan tingginya angka kematian ibu dan bayi (AKB-AKI) pada tahun tersebut.

"Kami memberikan rapor merah terhadap LPKJ itu sehingga banyak catatan dan rekomendasi untuk perbaikan Jember yang lebih baik ke depan," kata Ketua DPRD Kabupaten Jember M. Itqon Syauqi di Jember, Ahad.

Menurut dia, tingginya angka kematian ibu dan bayi juga menjadi sorotan Gubernur Jawa Timur beberapa waktu lalu saat datang ke Jember. Selain itu, opini disclaimer oleh BPK terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2019 yang disampaikan pada tahun 2020.

"Selama tahun 2020, kematian ibu hanya berkurang satu kasus. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran pada tahun 2019 sebanyak 174, lalu mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 173," tuturnya.

Selain itu, pertumbuhan Kabupaten Jember pada 2 tahun terakhir mengalami tren menurun, yakni pada tahun 2019 pertumbuhan PDRB Jember sebesar 5,31 persen, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan atau terkontraksi 2,98 persen.

Berdasarkan penilaian DPRD setempat, baik secara makro maupun mikro, dalam penyelenggaraan program berdasarkan urusan maka dapat disimpulkan sebagai berikut, yakni pertama, tidak adanya penetapan Perda tentang APBD 2020 menyebabkan banyak program yang capaian kinerja dan serapannya rendah dan bahkan ada yang gagal dijalankan.

Kedua, kebijakan sistem pengelolaan anggaran dan program yang cenderung sentralistis, yakni semua kegiatan harus didasarkan pada desk yang dilakukan bupati serta petunjuk dan persetujuan melalui SK bupati sehingga dampaknya sebagian besar realisasi program yang dijalankan sifatnya rutin atau business as usual.

Ketiga, banyaknya mutasi berdampak beberapa jabatan mengalami kekosongan dan dilaksanakan plt. menjadikan beberapa penyelenggaraan urusan capaian kinerjanya rendah karena beban kerja pejabat yang merangkap jabatan menjadi tinggi, pejabat perlu melakukan penyesuaian kembali pada jabatan barunya, serta memiliki keterbatasan dalam mengambil keputusan.

Keempat, Pemkab Jember tidak optimal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan guru (GTT) serta tenaga kesehatan (perawat dan bidan).

"Untuk itu, DPRD Kabupaten Jember memberikan banyak rekomendasi terhadap upaya penyelesaian setiap urusan dan harus ditindaklanjuti sehingga mampu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat," ucap politikus PKB Jember itu.

Itqon mengatakan bahwa DPRD meminta kepada bupati agar upaya tindak lanjut rekomendasi yang telah diputuskan ini benar-benar dilaksanakan oleh Pemkab Jember.

"Ke depan diminta kemitraan ini dapat lebih ditingkatkan tanpa mengurangi peran dan fungsi pengawasan DPRD untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Sementara itu, Wakil Bupati Jember M. Balya Firjaun Barlaman mengatakan apa yang menjadi saran, kritik, dan rekomendasi DPRD akan diperhatikan dan direspons sehingga ada perbaikan tata kelola pemerintahan dan keuangan dari periode yang lalu ke sekarang. Dengan demikian, ada percepatan pembangunan di Jember.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Cak Imin: Pemda DKI Jakarta jangan buat kebijakan standar ganda
Sabtu, 15 Mei 2021 - 14:37 WIB
Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin meminta Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jaka...
KBRI usut video warga Papua Nugini dukung kelompok bersenjata Papua
Sabtu, 15 Mei 2021 - 12:45 WIB
Duta Besar RI untuk Papua Nugini dan Kepulauan Solomon Andriana Supandy beserta staf KBRI Port Mores...
 Waspada kasus Covid-19 libur lebaran, Legislatif: Taati aturan pemerintah
Jumat, 14 Mei 2021 - 13:24 WIB
Masyarakat pada libur lebaran Idul Fitri 1442 H/2021 M di berbagai daerah di Indonesia diharapkan me...
Lebaran di rumah dinas, Mahfud tunda sungkeman ke Ibunda
Kamis, 13 Mei 2021 - 16:45 WIB
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menunda sungkeman ...
Anggota DPR apresiasi Polri ungkap peredaran 310 kilogram sabu
Kamis, 13 Mei 2021 - 12:30 WIB
Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi mengapresiasi jajaran aparat Polda Metro Jaya ya...
Presiden dan Ibu Negara shalat Idul Fitri di halaman Istana Bogor
Kamis, 13 Mei 2021 - 06:00 WIB
Presiden Joko Widodo bersama dengan Ibu Negara Iriana Joko Widodo menunaikan shalat Idul Fitri 1442 ...
Ketua DPR minta pemerintah tunda kedatangan WNA ke Indonesia
Rabu, 12 Mei 2021 - 22:37 WIB
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk menunda kedatangan war...
NasDem: Penggugat jabatan ex-officio BP Batam tidak hargai Jokowi
Rabu, 12 Mei 2021 - 18:23 WIB
Politisi Partai NasDem Willy Aditya menyebutkan, penggugat jabatan ex-officio Wali Kota Batam selaku...
Puan: Jangan sampai `kecolongan` penularan COVID-19 dari bandara
Rabu, 12 Mei 2021 - 13:57 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan lembaganya menaruh perhatian besar kepada kondisi bandara-band...
12 Mei 1998: Kelamnya tragedi Trisakti
Rabu, 12 Mei 2021 - 06:00 WIB
12 Mei 1998, peristiwa mencekam dan berdarah terjadi di kampus Universitas Trisakti, Grogol, Jakarta...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV