Kuasa hukum: Ahli bahasa jaksa ringankan tuntutan Jumhur Hidayat
Elshinta
Senin, 19 April 2021 - 14:37 WIB |
Kuasa hukum: Ahli bahasa jaksa ringankan tuntutan Jumhur Hidayat
Petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jumhur Hidayat (kiri), yang saat ini menjadi terdakwa kasus penyebaran berita bohong berbicara dengan anggota tim kuasa hukumnya, Muhammad Isnur (kanan), usai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (19/4/2021). ANTARA/Genta Tenri Mawangi

Elshinta.com - Pendapat ahli bahasa dari jaksa penuntut umum (JPU) pada sidang penyebaran berita bohong yang menjerat Jumhur Hidayat meringankan tuntutan terdakwa, kata tim kuasa hukum.

"Keterangan dia (ahli) soal RRC itu sebenarnya meringankan Jumhur, karena itu bertentangan dengan (isi) dakwaan Jaksa. (Jaksa menyebut) itu SARA. Namun, menurut dia (ahli), tidak ada unsur SARA di situ, karena RRC itu merupakan sebuah republik," kata anggota tim kuasa hukum Jumhur, Muhammad Isnur, saat ditemui di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Jakarta, Senin.

SARA merupakan istilah yang merujuk pada suku, agama, ras, dan antargolongan.

Isnur menerangkan ahli bahasa yang dihadirkan oleh jaksa pada sidang di PN Jakarta Selatan, Senin, menyampaikan bahwa tidak ada upaya menyebarkan kebencian pada penggunaan kata "RRC" dalam cuitan Jumhur.

"(Pendapat ahli) malah meringankan (terdakwa) dan membantah dakwaannya jaksa," ujar Isnur menegaskan.

Jaksa menghadirkan Ahli Linguistik Forensik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Andika Dutha Bachari sebagai ahli bahasa pada sidang kasus penyebaran berita bohong yang melibatkan Jumhur Hidayat, petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), sebagai terdakwa.

Dalam persidangan, tim kuasa hukum bertanya mengenai makna kata RRC pada cuitan Jumhur yang menjadi sumber perkara.

"Jelas (RRC) sebagai nama negara. Itu hubungannya state Yang Mulia negara," kata ahli di hadapan Majelis Hakim.

"Bukan ras ya?" tanya kuasa hukum Jumhur.

"Bukan, negara," kata Andika.

Walaupun demikian, jika ada pihak lain yang memiliki pemahaman berbeda terkait istilah RRC, maka perbedaan itu dapat diterima, kata Andika. Pasalnya, tiap individu memiliki pemahaman yang berbeda saat memaknai sebuah ujaran atau pernyataan tertentu, terang dia menjawab pertanyaan kuasa hukum.

Tidak hanya soal RRC, ahli juga menerima pertanyaan soal frasa "primitive investors" dan "pengusaha rakus" sebagaimana diunggah oleh Jumhur ke akun Twitter pribadi-nya.

Terkait itu, ahli mengatakan Jumhur menggunakan kata-kata yang berkonotasi negatif, yaitu rakus dan primitif.

Ahli mengatakan primitif bermakna terbelakang, sementara rakus dapat diartikan sebagai "tidak ada kenyangnya". Ia berpendapat tidak ada satu orang pun yang berkenan disebut sebagai rakus dan primitif.

Jumhur pada 7 Oktober 2020, mengunggah cuitan: “UU ini memang utk PRIMITIVE INVESTORS dari RRC dan PENGUSAHA RAKUS. Kalau INVESTOR BERADAB ya seperti di bawah ini: 35 Investor Asing Nyatakan Keresahannya terhadap Pengesahan UU Cipta Kerja Klik untuk baca: kmp.im/AGA6m2”.

Kata "UU" merujuk pada Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.

Dalam cuitannya, Jumhur turut mengutip tautan (link) berita yang disiarkan oleh Kompas.com berjudul "35 Investor Asing Nyatakan Keresahannya terhadap Pengesahan UU Cipta Kerja".

Jumhur Hidayat, yang ditangkap sejak tahun lalu, telah didakwa oleh jaksa dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong yang menimbulkan kericuhan.

Terkait dakwaan itu, Jumhur dijerat dua pasal alternatif, yaitu Pasal 14 Ayat (1) juncto Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 KUHP atau Pasal 45A Ayat (2) jo. Pasal 28 Ayat (2) UU No.19/2016 tentang Perubahan UU No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
16 Mei 1945: Muradi dihukum mati
Minggu, 16 Mei 2021 - 06:00 WIB
Terjadi peristiwa mengharukan yang menimpa salah satu serdadu sekaligus anggota pasukan Pembela Tana...
KPK pastikan pembebastugasan 75 pegawai tidak ganggu kinerja
Sabtu, 15 Mei 2021 - 23:13 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan pembebastugasan 75 pegawai yang sebelumnya tidak memen...
15 Mei 1998: Pusat perbelanjaan dijarah dan dibakar, ratusan orang tewas terpanggang
Sabtu, 15 Mei 2021 - 06:00 WIB
Sedikitnya 273 orang tewas terpanggang api di dua pusat perbelanjaan yang dijarah dan dibakar massa,...
Kapolda Lampung perintahkan pelaksanaan operasi penyekatan arus balik
Jumat, 14 Mei 2021 - 22:07 WIB
Kapolda Lampung Irjen Pol. Hendro Sugiatno memerintahkan pelaksanaan operasi penyekatan arus balik...
Rutan Depok beri remisi kepada 555 WBP
Jumat, 14 Mei 2021 - 12:35 WIB
Rutan Kelas 1 Depok Cilodong Kota Depok, Jawa Barat, memberikan remisi khusus Hari Raya Idul Fitri 1...
14 Mei 1962: Upaya pembunuhan Bung Karno
Jumat, 14 Mei 2021 - 06:00 WIB
Salat Idul Adha di halaman Istana Merdeka Jakarta pada 14 Mei 1962, sudah masuk penghabisan rakaat k...
849 napi Pekanbaru peroleh remisi Idulfitri 1442 Hijriah
Kamis, 13 Mei 2021 - 22:00 WIB
Sebanyak 849 narapidana yang menjalani pembinaan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru memperol...
42 warga binaan Rutan Kelas IIB Bengkayang dapat remisi Idul Fitri
Kamis, 13 Mei 2021 - 19:45 WIB
Sebanyak 42 warga binaan Rutan Kelas IIB Bengkayang, Kalimantan Barat, mendapat remisi khusus Idul F...
673 narapidana Lapas Rajabasa dapat remisi
Kamis, 13 Mei 2021 - 19:30 WIB
Sebanyak 673 narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Rajabasa Kelas IA, Bandarlampung, mendapat...
Polemik pasca-SK 75 pegawai KPK
Kamis, 13 Mei 2021 - 18:45 WIB
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV