Ombudsman Sumut: Ada hak publik yang melekat pada Bobby sebagai Wali Kota 
Elshinta
Rabu, 21 April 2021 - 19:24 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Sigit Kurniawan
Ombudsman Sumut: Ada hak publik yang melekat pada Bobby sebagai Wali Kota 
Sumber foto: Diurnawan/elshinta.com.

Elshinta.com - Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara Abyadi Siregar menyayangkan terjadinya insiden pengusiran wartawan dari Kantor Wali Kota Medan yang berbuntut protes lewat aksi unjuk rasa dari kalangan jurnalis.

Berbicara kepada wartawan, Abdyadi mengaku melihat masalah ini dari tiga sudut pandang. Pertama, dari sisi Bobby Afif Nasution sebagai menantu presiden mendapatkan pengamanan sebagaimana diatur dalam PP No 59 tahun 2013. Kedua, Bobby sebagai pejabat publik, yakni Walikota Medan yang dalam jabatannya terdapat hak-hak publik. Dan ketiga, wartawan yang menjalankan tugas pers sebagaimana diamanahkan UU No 40 tahun 1999 tentang Pers.

Bobby sebagai bagian dari keluarga presiden, memang dijamin pengamanannya sebagaimana diatur dalam PP Nomor 59 tahun 2013 tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden Beserta Keluarganya. Pada Bagian Ketiga di PP No 59 ini, secara khusus disebut pengamanan anak dan menantu presiden dilaksanakan Paspampres dan Satuan Komando Kewilayahan. 

“Jadi, ketika Paspampres melaksanakan tugasnya mengamankan menantu presiden, itu adalah bagian dari amanah ketentuan peraturan. Dan harus diingat, pasal 12 menyebutkan, pengamanan anak dan menantu itu dilakukan selama masih menjabat sebagai presiden. Dan, bentuknya adalah pengamanan pribadi, pengamanan kegiatan dan pengawalan,” jelas Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Diurnawan, Rabu (21/4). 

Namun begitu, harus dipahami juga, bahwa Bobi Afif Nasution juga adalah pejabat publik, yakni sebagai Walikota Medan. Di jabatannya sebagai pejabat publik, yakni Walikota Medan, melekat hak-hak publik. Karena itu, sebagai pejabat publik, ada kewajiban untuk memberi layanan atas hak-hak publik/masyarakat dimaksud. Setidaknya, memberi layanan kepada masyarakat atas informasi. 

Nah, salah satu bentuk pemberian layanan informasi kepada masyarakat itu, menurut Abyadi Siregar, tentu dilakukan melalui pers sebagaimana diatur dengan jelas dalam UU No 40 tahun 1999 tentang Pers. Melalui wartawan yang menjalankan tugas-tugas jurnalistik, kata Abyadi, pers menyampaikan informasi yang dibutuhkan masyarakat dari pejabat publik. 

Dalam pasal 6 UU No 40 tahun 1999 tentang Pers menjelaskan, pers nasional hadir guna memenuhi hak-hak masyarakat untuk mengetahui. Kemudian, pers juga berperan mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar serta melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.

“Artinya, saya ingin mengatakan bahwa, teman-teman wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik itu, juga dilindungi oleh undang-undang. Mereka menjalankan tugas mencari dan mengolah informasi, untuk memenuhi hak publik atau masyarakat,” tegas Abyadi Siregar.

Pemko Fasilitasi

Nah, di tengah kondisi itu, Abyadi menilai, Pemko Medan yang seharusnya mengambil langkah bijak agar kedua kepentingan itu bisa dilaksanakan. Di satu sisi pengamanan Bobby sebagai menantu presiden dapat dilaksanakan sesuai PP No 59 tahun 2013, tapi di sisi lain Bobby sebagai pejabat publik tetap bisa memberikan layanan atas hak-hak publik atau masyarakat. 

Dan, yang paling penting lagi adalah, bagaimana agar teman-teman wartawan dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya guna memenuhi hak publik sebagaimana amanah UU No 40 tahun 1999 tentang Pers, dapat dilaksanakan. Ini yang sangat penting. Di sinilah pentingnya peran fasilitasi yang dilakukan Pemko Medan.

Jadi, Pemko harus memfasilitasi dengan menyiapkan tempat/ruangan untuk teman-teman wartawan yang dapat melakukan wawancara doorstop kepada Walikota Medan baik saat pagi masuk kantor, maupun saat sore pulang kantor. 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
TNI AU dan Angkatan Udara AS mulai latihan manuver udara
Jumat, 18 Juni 2021 - 21:06 WIB
Setelah melakukan terbang pengenalan, pada hari ketiga latihan bersama pesawat tempur F-16 milik TNI...
 Indo Parameter: Lembaga survei harus paparkan `track record` tokoh di Pilpres 2024
Jumat, 18 Juni 2021 - 18:40 WIB
Lembaga survei diminta untuk mengedepankan edukasi politik bagi masyarakat ketimbang hanya memaparka...
Sejarawan ceritakan karakter Soekarno memimpin yang patut diteladani
Kamis, 17 Juni 2021 - 12:41 WIB
Sejarawan sekaligus Pemred Historia Bonnie Triyana menceritakan karater kepemimpinan dari Presiden S...
Terbang pengenalan awali latihan manuver F-16 TNI AU dan USPACAF AS
Kamis, 17 Juni 2021 - 06:23 WIB
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) dan United States Pacific Air Force (USPACAF) Ame...
17 Juni 2014: Indonesia-Papua Nugini tandatangani perjanjian ekstradisi
Kamis, 17 Juni 2021 - 06:15 WIB
Pemerintah Indonesia dan Papua Nugini menandatangani perjanjian ekstradisi antarkedua negara di Ista...
 Ketua DPRD Kabupaten Semarang positif Covid-19, agenda DPRD tetap jalan
Rabu, 16 Juni 2021 - 20:14 WIB
Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Jawa Tengah Bondan Marutohening  terkonfirmasi positif Covid-19. Kin...
Survei CPCS: Pemilih milenial unggulkan Ganjar dan Ridwan Kamil
Selasa, 15 Juni 2021 - 17:36 WIB
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kerap merajai posisi sebagai capres yang diunggulkan, na...
Hindari manuver politisi jelang Pilpres 2024, JoMan pastikan tunggu instruksi Jokowi
Senin, 14 Juni 2021 - 22:05 WIB
Pernyataan Presiden Jokowi menyoal relawan pendukungnya mulai dibidik bakal capres 2024 mendatang di...
Puan Maharani: Kebijakan pembelajaran tatap muka harus hati-hati
Senin, 14 Juni 2021 - 21:45 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pelaksanaan kebijakan pembelajaran tatap muka pada masa pandem...
Jelang Pilpres 2024, Budi Arie: Projo ikut arahan Jokowi 
Senin, 14 Juni 2021 - 18:25 WIB
Ormas Projo siap melaksakan perintah Presiden Jokowi agar pendukungnya terus memantau dan mengamati ...
Live Streaming Radio Network