Kuasa hukum Juliari ungkap kejanggalan dakwaan jaksa
Elshinta
Rabu, 28 April 2021 - 11:57 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
 Kuasa hukum Juliari ungkap kejanggalan dakwaan jaksa
Sumber foto: Supriyarto Rudatin/elshinta.com.

Elshinta.com - Kasus dugaan korupsi suap Bansos dengan terdakwa mantan Mensos Juliari Batubara tengah bergulir di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat.

Pembacaan dakwaan digelar, Rabu 21 April pekan lalu, oleh jaksa pada KPK. Sementara itu, kubu Juliari yang digawangi Maqdir Ismail memiliki konstruksi dan pandangan sendiri terkait dugaan yang diarahkan.

"Sekiranya betul uang Rp29.252.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh dua juta rupiah) adalah uang suap, siapa penyuapnya?," kata Maqdir, Rabu (28/4).

Menurut Maqdir, delik suap itu adalah delik berpasangan. Jadi, sudah dipastikan ada pemberi dan ada penerima.

"Dan klien kami didakwa melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Tipikor. Tapi belum ada yang didakwa sebagai pemberi uang," tegas dia seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Supriyarto Rudatin, Rabu (28/4). 

Maqdir menambahkan, jika uang Rp29,25 miliar itu bukan suap, namun disebut sebagai gratifikasi, dalam faktanya jaksa KPK tak menyelipkan pasal soal penerimaan gratifikasi dalam perkara ini.

Selain itu, menurut Maqdir, dari puluhan vendor yang disebutkan dalam dakwaan memberi uang kepada Juliari,  rupanya hanya beberapa pihak saja yang mengaku memberikan uang kepada Juliari. Menurut Maqdir, nilai uangnya tak sampai Rp 29,25 miliar, melainkan hanya Rp2,28 miliar. Hal tersebut diketahui Maqdir dari berita acara pemeriksaan (BAP) para saksi.

"Berdasarkan BAP yang kami kami baca, hanya beberapa saksi yang menerangkan telah memberikan uang kepada Adi Wahyono dan Matheus Joko yang nilainya adalah sebesar Rp 4.280.000,000. Sehingga ada selisih Rp 24.972.000.000," kata Maqdir.

Maqdir menyebut, yang telah  didakwa menyuap kliennya hanyalah pengusaha Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja. Harry Sidabukke didakwa menyuap Juliari sebesar Rp1,28 miliar sementara Ardian menyuap Juliari sebanyak Rp1,95 miliar.

Maka dari itu, sejatinya uang suap yang didakwakan kepada kliennya tak lebih dari Rp 3,23 miliar yang disebut diterima Juliari dari Ardian dan Harry Sidabukke melalui Adi Wahyono dan Matheus.

Lalu, Maqdir pun menyampaikan persoalan terkait semua uang yang disita oleh Penyidik KPK. Terlebih ketika dilakukan tangkap tangan tidak berasal dari Juliari P. Batubara.

"Dan ketika klien kami mengetahui adanya tangkap tangan terhadap Matheus Joko, dengan itikad baik klien kami datang ke kantor KPK menemui penyidik," ujar dia.

Diberitakan Jaksa penuntut umum  KPK mendakwa Juliari menerima total Rp32,48 miliar dalam perkara ini.

Uang tersebut diterima Juliari dari sejumlah pihak, yakni dari pengusaha Harry Van Sidabukke sejumlah Rp1,28, kemudian dari Ardian Iskandar Maddanatja sejumlah Rp1,95 miliar, dan Rp29,25 miliar dari beberapa vendor bansos Covid-19 lainnya.

Uang yang diterima Juliari melalui dua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kemensos, yakni Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso, terkait dengan penunjukan PT Pertani (Persero), PT Mandala Hamonangan Sude, dan PT Tigapilar Agro Utama serta beberapa vendor lainnya dalam pengadaan bansos sembako untuk penanganan Covid-19 pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) Kementerian Sosial Tahun 2020.

Adapun  uang Rp29,25 miliar, jaksa menyebut diterima Juliari dari puluhan perusahaan vendor bansos Covid-19 yang memberikan beragam mulai dari Rp5 juta hingga Rp1,2 miliar.

Atas perbuatannya, Juliari didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Polri tangkap lima pelaku pinjaman `online`jaringan Tiongkok
Kamis, 17 Juni 2021 - 23:58 WIB
Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menangkap lima orang pelaku ...
Polri: Terduga teroris di Bogor pemasok bahan pembuatan bom
Kamis, 17 Juni 2021 - 23:47 WIB
Satu terduga teroris yang ditangkap di Kota Bogor, Jawa Barat KWD (30) diketahui memiliki peran seba...
KPK menahan empat eks anggota DPRD Provinsi Jambi
Kamis, 17 Juni 2021 - 22:09 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan empat mantan anggota DPRD Provinsi Jambi yang sebelumnya...
Nurul Ghufron: Isu taliban sempat tergiang di telinga pimpinan KPK
Kamis, 17 Juni 2021 - 20:00 WIB
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan isu mengenai adanya pegawai ...
Hakim memvonis delapan tahun mantan Bupati Muara Enim penerima suap
Kamis, 17 Juni 2021 - 19:49 WIB
Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Palembang, Sumatera Selatan jatuhkan...
KPK jamin transparan soal TWK selama jadi wewenang lembaga
Kamis, 17 Juni 2021 - 18:24 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjamin dan memastikan akan transparan terkait kisruh tes wawasa...
Pegawai KPK tetap minta akses untuk delapan kelengkapan TWK
Kamis, 17 Juni 2021 - 18:12 WIB
Perwakilan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam tes wawasan kebangsaan tetap m...
Anji jalani asesmen di BNNP DKI Jakarta
Kamis, 17 Juni 2021 - 16:23 WIB
Musisi EAP alias Anji menjalani asesmen di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta di J...
KPK panggil tujuh saksi terkait kasus suap eks penyidik Stepanus Robin
Kamis, 17 Juni 2021 - 14:12 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis memanggil tujuh saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap t...
KPK konfirmasi saksi pembelian tanah oleh tersangka Nurdin Abdullah
Kamis, 17 Juni 2021 - 13:37 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi saksi wiraswasta Muh Hasmin Badoa mengenai pembelia...
Live Streaming Radio Network