Komisi II minta Pemda laksanakan keputusan larangan mudik
Elshinta
Senin, 03 Mei 2021 - 00:09 WIB |
Komisi II minta Pemda laksanakan keputusan larangan mudik
Calon penumpang menunggu jadwal keberangkatan kereta api di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Minggu (2/5/2021). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.

Elshinta.com - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim meminta seluruh kepala daerah untuk melaksanakan keputusan pemerintah pusat mengenai larangan mudik lebaran tahun 2021 dalam upaya mengantisipasi penyebaran COVID-19 di daerah.

Menurut dia, pemda harus jelaskan kepada masyarakat di daerah agar terus bersabar dan menaati protokol kesehatan pada setiap kegiatan.

"Kalau rakyat bersabar dan mengikuti protokol kesehatan, akan menjadi sumbangan besar bagi percepatan pengendalian COVID-19," kata Luqman Hakim di Jakarta, Minggu.

Dia juga meminta Presiden Jokowi dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mempertimbangkan kembali kebijakan pembukaan tempat-tempat wisata pada saat libur lebaran.

Luqman Hakim minta seluruh tempat wisata ditutup penuh selama masa libur lebaran yaitu 6-17 Mei 2021, dirinya pesimis pemerintah memiliki cukup aparat untuk menjaga tempat-tempat wisata untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran prokes secara massif apabila dibolehkan buka selama libur lebaran.

"Setelah libur lebaran selesai, silahkan jika pemerintah akan membuka kembali tempat-tempat wisata, selama memiliki keyakinan mampu memastikan protokol kesehatan dapat berlaku dengan ketat di sana," ujarnya.

Selain itu Luqman menyoroti membludaknya pengunjung Pasar Tanah Abang Jakarta beberapa hari ini dan juga terjadi di banyak daerah.

Ketua PP GP Ansor itu mengaku menerima informasi dalam satu pekan terakhir terjadi peningkatan aktifitas belanja masyarakat seperti di pasar-pasar, mall dan swalayan di banyak daerah dalam rangka belanja kebutuhan lebaran.

"Terhadap fenomena ini, di satu sisi saya gembira melihatnya sebagai tanda-tanda geliat dan kekuatan daya tahan ekonomi rakyat. Jauh beda dengan waktu yang sama jelang lebaran tahun kemarin yang sepi, nyaris tanpa aktifitas ekonomi akibat pandemi COVID-19," katanya.

Namun pada sisi yang lain, politisi PKB itu menilai fenomena keramaian tempat-tempat perbelanjaan sangat mengkhawatirkan karena potensial terjadinya pelanggaran protokol kesehatan secara massif di banyak tempat.

Karena itu dia meminta seluruh pemerintah daerah bersama satgas COVID-19 agar mengawasi dan memastikan tidak terjadi penumpukan manusia di pusat-pusat perbelanjaan menjelang dan pasca lebaran.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Anggota KPU ajukan uji materi soal putusan DKPP final mengikat
Rabu, 23 Juni 2021 - 15:34 WIB
Anggota KPU RI Arief Budiman dan Evi Novida Ginting Manik mengajukan permohonan uji materi Undang-Un...
Pengamat: Deklarasi referendum Jokowi tiga periode langgar konstitusi
Rabu, 23 Juni 2021 - 12:56 WIB
Pengamat politik dari Universitas Nusa Cendana, Jhon Tuba Helan, menilai, deklarasi referendum agar...
Kasal: TNI AL pertajam kekuatan pesawat udara tanpa awak
Senin, 21 Juni 2021 - 22:30 WIB
TNI Angkatan Laut dalam bidang penerbangan akan mempertajam kekuatan Pesawat Udara Tanpa Awak (PUTA)...
Analis politik ingatkan era Orde Baru soal masa jabatan presiden
Senin, 21 Juni 2021 - 17:11 WIB
Analis politik dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Teguh Yuwono mengingatkan pengalaman pad...
Politikus: Komunitas Jokowi-Prabowo tak goyahkan sikap kenegarawan
Senin, 21 Juni 2021 - 13:05 WIB
Politikus Partai Golkar H.M. Iqbal Wibisono yakin Presiden RI Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Pra...
Komisi III batalkan kegiatan hingga dua pekan ke depan
Senin, 21 Juni 2021 - 10:08 WIB
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh mengatakan Pimpinan Komisi III DPR telah mengam...
Sekelompok anak muda di Yogya deklarasikan Ganjar Capres 2024
Minggu, 20 Juni 2021 - 21:57 WIB
Perhelatan akbar pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI memang masih lama tahun 2024 mendatang. Na...
Survei: Mayoritas publik anggap Pancasila-UUD 1945 tak boleh diubah
Minggu, 20 Juni 2021 - 21:02 WIB
Survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) terbaru menunjukkan mayoritas publik at...
Survei SMRC: 84,3 persen publik ingin presiden tetap dipilih rakyat
Minggu, 20 Juni 2021 - 20:29 WIB
Hasil survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) terbaru menunjukkan bahwa 84,3 pe...
PAN: Pihak dorong Jokowi tiga periode lakukan perusakan karakter
Minggu, 20 Juni 2021 - 17:45 WIB
Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi menilai pihak-pihak yang terus mendorong masa masa jabata...
Live Streaming Radio Network