KPK hargai upaya praperadilan diajukan MAKI atas SP3 Sjamsul Nursalim
Elshinta
Senin, 03 Mei 2021 - 11:38 WIB |
KPK hargai upaya praperadilan diajukan MAKI atas SP3 Sjamsul Nursalim
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Antara/HO-Humas KPK)

Elshinta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghargai upaya praperadian yang diajukan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) atas Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang dikeluarkan KPK terhadap Sjamsul Nursalim (SN) dan istrinya, Itjih Nursalim (ISN).

"KPK menghargai upaya praperadilan yang diajukan masyarakat dan berharap ada terobosan hukum baru karena dari awalpun, KPK meyakini perkara BLBI-BDNI ini sudah cukup bukti dan faktanya memang dakwaan Jaksa KPK terbukti menurut hukum pada tingkat PN (Pengadilan Negeri) dan banding di PT (Pengadilan Tinggi) Jakarta," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

KPK, kata dia, akan mengikuti proses praperadilan tersebut dan tetap berkomitmen melakukan kerja yang terbaik sesuai aturan hukum yang berlaku dalam penuntasan agenda pemberantasan korupsi.

"Walaupun sudah diatur dalam UU (Undang-Undang), KPK tidak mudah dalam memutuskan penghentian penyidikan dan kami berharap polemik mengenai hal ini dihentikan," ujar Ali.

Saat ini, lanjut dia, KPK fokus melanjutkan penyelesaian perkara pada tahap penyidikan perkara yang lain termasuk beberapa perkara yang telah dibuktikan di persidangan dan saat ini sedang dilakukan penyidikan pengembangan maupun terhadap perkara yang para tersangkanya masih berstatus masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Terkait perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)-Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) tersebut, ia mengaku KPK sudah maksimal berikhtiar dalam upaya penyelesaian perkara BLBI.

"Sampai kemudian dalam sejarah KPK berdiripun, kami pertama kali lakukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) ke MA (Mahkamah Agung) sekalipun beberapa bulan kemudian juga kembali ditolak MA," ucap Ali.

Dalam perkara BLBI-BDNI opsi yang diambil KPK dalam SP3 ini adalah alasan bukan tindak pidana karena adanya putusan akhir dari MA sehingga syarat unsur adanya perbuatan pidana penyelenggara negara tidak terpenuhi berdasarkan putusan akhir MA tersebut.

Sedangkan Sjamsul dan Itjih sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dalam satu rangkaian peristiwa dan perbuatan yang sama dengan Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) selaku penyelenggara negara.

"Singkatnya, SAT, SN, dan ISN dalam perkara ini masih dalam satu rangkaian peristiwa dan perbuatan yang sama, yang membedakan hanya pada peran dalam mewujudkan perbuatan tersebut," kata Ali.

Ia menjelaskan disebabkan sudah ada putusan MA yang menyatakan peristiwa dan rangkaian perbuatannya sebagai materi penyidikan tersebut bukan tindak pidana sehingga tidak dapat dipaksakan untuk dilanjutkan dan dibawa ke peradilan pidana.

"Kami tegaskan perkara SN dan ISN ini bukan karena tidak selesai penyidikan dan tidak cukup bukti atau karena tersangkanya DPO yang tidak bisa ditemukan," ungkap dia.

Adapun, kata dia, terkait peluang gugatan perdata sebagaimana ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), KPK berdasarkan UU tidak memiliki kewenangan dan "legal standing" sebagai penggugat melalui jalur perdata.

"Namun demikian, KPK dukung dan akan 'support' data yang kami miliki terkait upaya yang akan dilakukan oleh Satgas BLBI," ujar Ali.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Polri tangkap lima pelaku pinjaman `online`jaringan Tiongkok
Kamis, 17 Juni 2021 - 23:58 WIB
Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menangkap lima orang pelaku ...
Polri: Terduga teroris di Bogor pemasok bahan pembuatan bom
Kamis, 17 Juni 2021 - 23:47 WIB
Satu terduga teroris yang ditangkap di Kota Bogor, Jawa Barat KWD (30) diketahui memiliki peran seba...
KPK menahan empat eks anggota DPRD Provinsi Jambi
Kamis, 17 Juni 2021 - 22:09 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan empat mantan anggota DPRD Provinsi Jambi yang sebelumnya...
Nurul Ghufron: Isu taliban sempat tergiang di telinga pimpinan KPK
Kamis, 17 Juni 2021 - 20:00 WIB
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan isu mengenai adanya pegawai ...
Hakim memvonis delapan tahun mantan Bupati Muara Enim penerima suap
Kamis, 17 Juni 2021 - 19:49 WIB
Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Palembang, Sumatera Selatan jatuhkan...
KPK jamin transparan soal TWK selama jadi wewenang lembaga
Kamis, 17 Juni 2021 - 18:24 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjamin dan memastikan akan transparan terkait kisruh tes wawasa...
Pegawai KPK tetap minta akses untuk delapan kelengkapan TWK
Kamis, 17 Juni 2021 - 18:12 WIB
Perwakilan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam tes wawasan kebangsaan tetap m...
Anji jalani asesmen di BNNP DKI Jakarta
Kamis, 17 Juni 2021 - 16:23 WIB
Musisi EAP alias Anji menjalani asesmen di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta di J...
KPK panggil tujuh saksi terkait kasus suap eks penyidik Stepanus Robin
Kamis, 17 Juni 2021 - 14:12 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis memanggil tujuh saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap t...
KPK konfirmasi saksi pembelian tanah oleh tersangka Nurdin Abdullah
Kamis, 17 Juni 2021 - 13:37 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi saksi wiraswasta Muh Hasmin Badoa mengenai pembelia...
Live Streaming Radio Network