UU Ciptaker beri perlindungan pekerja sektor sawit
Elshinta
Jumat, 07 Mei 2021 - 11:57 WIB |
UU Ciptaker beri perlindungan pekerja sektor sawit
Pekerja memuat TBS dalam mobil pikap di kawasan kebun kelapa sawit milik masyarakat Kecamatan Kuala Batee, Aceh Barat Daya. (ANTARA/Suprian)

Elshinta.com - Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 dinilai mampu meningkatkan daya saing tenaga kerja dan meningkatkan kualitas perlindungan terhadap pekerja termasuk di sektor kelapa sawit.

Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI Haiyani Rumondang di Jakarta, Jumat, mengatakan UU Cipta Kerja harus dipandang positif karena memperbaiki, menyempurnakan, dan melindungi pihak pengusaha maupun pekerja.

UU Cipta Kerja menjawab masalah upah rendah, jam kerja panjang, perlindungan hak pekerja, buruh kerja harian lepas, perjanjian kerja waktu tertentu, mencegah pekerja anak, dan melindungi pekerja perempuan dari tindakan kekerasan.

"Seluruh persoalan tersebut kerap kali diangkat untuk menyerang sawit. Kampanye negatif sawit di sektor tenaga kerja sangat merugikan semua pihak. Tanpa penanganan yang baik, kampanye tadi bisa merusak kontribusi sawit terhadap negara. Padahal, peran sawit telah terbukti menyerap 16 juta tenaga kerja," ujarnya dalam dialog webinar bertemakan "Bedah UU Cipta Kerja Bagi Sawit Borneo Berkelanjutan".



Oleh karena itu, tambahnya, pemerintah mengajak pelaku usaha dan buruh sawit untuk bersama-sama melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11/2020 dan peraturan pelaksananya.

Senada dengan itu Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Musdhalifah Machmud menyatakan perubahan yang tertuang dalam UU Cipta Kerja idealnya disikapi positif oleh pelaku usaha dan pekerja.

Menurut dia, implementasi regulasi akan meningkatkan daya saing Indonesia, kemudahan perizinan, dan membuka peluang ekspor.

"UU Cipta Kerja akan meningkatkan keberterimaan produk sawit Indonesia di pasar global dan memperkuat citra positif kelapa sawit berkelanjutan, termasuk dengan menerapkan kewajiban ISPO yang telah mengadopsi 12 target SDG's dari 17 target," katanya.



Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono mengatakan industri sawit selama tiga tahun terakhir menghadapi gempuran kampanye negatif yang berkaitan ketenagakerjaan.

"Semakin ke sini serangan terhadap kampanye semakin spesifik. Sekarang, bukan lagi industrinya yang diserang melainkan perusahaan menjadi objek kampanye negatif. Kalau dulu, kampanye negatif memakai isu orang hutan dan lingkungan tetapi sekarang isunya beralih pekerja perempuan dan anak," ujarnya.

Joko menyarankan perlunya memanfaatkan UU Cipta kerja untuk memperbaiki keadaan dan meminimalkan resiko atas kampanye tersebut. Ada tiga prasyarat perlu dijalankan pelaku usaha untuk mengadopsi UU Cipta Kerja.

Pertama, pelaku usaha dan pekerja menyamakan persepsi terhadap UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksana. Kedua, pembinaan hubungan industrial menjadi prioritas tidak ada pilihan lain bahwa pemberi kerja dan pekerja harus harmonis.



Ketiga, pelaku usaha harus memperbaiki praktek ketenagakerjaan yang baik sesuai regulasi. Dalam konteks sustainability, maka aspek ketenagakerjaan menjadi penting sebagaimana diatur prinsip dan kriteria ISPO.

Sekretaris Eksekutif Jejaring/Serikat Pekerja Buruh Sawit Indonesia Nursanna Marpaung mengatakan pihaknya telah membangun kerjasama yang baik dengan Gapki sejak 2017 melalui serangkaian kegiatan seperti pelatihan dan workshop bersama di beberapa wilayah dan riset tentang pekerja perempuan.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Realisasi produksi padi di Gunung Kidul capai 281.284 ton GKG
Rabu, 16 Juni 2021 - 19:32 WIB
Realisasi produksi padi di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, hingga 15 Juni, menca...
Produksi kopi robusta Kabupaten Bogor 4.004 ton
Rabu, 16 Juni 2021 - 12:26 WIB
Realisasi produksi kopi robusta Kabupaten  Bogor, Jawa Barat  mencapai  4.004 ton dalam setahun m...
 Wabup Fauzi Yusuf usul lahan gambut dan kering untuk pengembangan pertanian
Rabu, 16 Juni 2021 - 11:25 WIB
Wakil Bupati Aceh Utara Fauzi Yusuf mengusulkan program  pengembangan lahan gambut dan lahan kering...
IHSG Rabu dibuka melemah 17,6 poin
Rabu, 16 Juni 2021 - 09:51 WIB
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) Rabu dibuka melemah 17,6 poin
Sandiaga: Ciptakan ekonomi kreatif dan wisata yang berkelanjutan
Selasa, 15 Juni 2021 - 20:55 WIB
Pandemi Covid-19 meluluhlantakkan berbagai sektor. Tak terkecuali pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah ...
Gubernur BI prediksi pertumbuhan e-commerce melonjak hingga 39 persen
Selasa, 15 Juni 2021 - 15:35 WIB
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memprediksi pertumbuhan transaksi keuangan digital sepert...
Airlangga: Realisasi anggaran PEN capai 31,4 persen per 11 Juni
Selasa, 15 Juni 2021 - 12:44 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa realisasi anggaran pemu...
BPS: Surplus neraca perdagangan RI pada Mei tertinggi selama 2021
Selasa, 15 Juni 2021 - 12:25 WIB
Badan Pusat Statistik (BPS) melansir bahwa neraca perdagangan Indonesia pada Mei 2021 kembali mengal...
BI catatkan utang luar negeri Indonesia April 2021 tumbuh melambat
Selasa, 15 Juni 2021 - 11:15 WIB
Bank Indonesia (BI) mencatatkan posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada April 2021 mencapai 41...
LPS ingatkan deposan kritis bertanya terkait risiko investasi
Senin, 14 Juni 2021 - 21:11 WIB
Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Lana Soelistianingsih mengingatkan para deposan ata...
Live Streaming Radio Network