Kadin akui pengusaha di sejumlah sektor sulit bayar THR penuh
Elshinta
Jumat, 07 Mei 2021 - 17:13 WIB |
Kadin akui pengusaha di sejumlah sektor sulit bayar THR penuh
Seorang pekerja menyelesaikan pemasangan dinding kaca bangunan salah satu hotel, di Mataram, NTB, Senin (19/4/2021) ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/hp.

Elshinta.com - Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Anton J. Supit mengakui pengusaha di sejumlah sektor masih kesulitan untuk bisa membayar Tunjangan Hari Raya (THR) penuh bagi para karyawannya.

Ia pun mengaku pasrah jika nantinya ada perusahaan yang dikenakan denda dan sanksi administratif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.

"Terserah pemerintah, kan katanya ada sanksi. Silakan saja pemerintah yang urus karena ini sudah di luar kemampuan kami," kata Anton dihubungi di Jakarta, Jumat.

Menurut Anton, berdasarkan keputusan pemerintah melalui Surat Edaran Menaker RI Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2021 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, pembayaran THR harus sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Bagi perusahaan yang terdampak COVID-19 dan tidak mampu memberikan THR 2021 sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, dalam edaran tersebut mewajibkan pengusaha melakukan dialog dengan pekerja untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan dan dengan itikad baik dan berdasarkan laporan keuangan internal.

Hasil dari dialog tersebut harus dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan setempat dengan pemberian THR paling lambat dilakukan sehari sebelum hari raya keagamaan. Terdapat sanksi bila terlambat atau bahkan tidak membayar THR tersebut.

"SE Menaker menyebutkan bahwa tidak memberikan peluang bagi yang tidak mampu. Itu hanya menekankan, bagi yang mampu minimal 1 minggu sebelum Lebaran harus bayar. Yang tidak mampu harus lapor ke pemda, tapi paling lambat 1 hari sebelum Lebaran harus bayar. Jadi tidak ada kata lain, harus bayar," katanya.

Menurut Anton, kewajiban tersebut tidak memberi kesempatan bagi perusahaan-perusahaan di sektor yang masih lesu seperti perhotelan atau transportasi, hingga UMKM. Padahal, sektor-sektor tersebut saja masih terseok untuk bisa mempertahankan operasional mereka.

"Kita tahu pandemi ini kan melanda bukan cuma kita tapi juga dunia. Kedua, ini juga bukan kesalahan perusahaan tapi force majeure. Mestinya ini keadaan tidak normal tapi dipaksakan supaya melakukan hal normal (membayar THR penuh)," katanya.

Anton juga menambahkan sikap pasrah itu disampaikan lantaran masukan pengusaha dalam perundingan tripartit ternyata tidak dihiraukan. Ia mengatakan perwakilan pengusaha sudah menyatakan masalah yang dihadapi pengusaha.

"Semestinya kebijakan yang keluar itu (perusahaan) yang betul-betul tidak mampu silakan berunding bipartit karena yang paling tahu kondisi di dalam perusahaan adalah manajemen dan karyawan. Kedua, kita ini hanya mau ambil telur atau ayamnya yang kita pertahankan? Yang bijaksana harusnya seperti itu," pungkas Anton.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Realisasi produksi padi di Gunung Kidul capai 281.284 ton GKG
Rabu, 16 Juni 2021 - 19:32 WIB
Realisasi produksi padi di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, hingga 15 Juni, menca...
Produksi kopi robusta Kabupaten Bogor 4.004 ton
Rabu, 16 Juni 2021 - 12:26 WIB
Realisasi produksi kopi robusta Kabupaten  Bogor, Jawa Barat  mencapai  4.004 ton dalam setahun m...
 Wabup Fauzi Yusuf usul lahan gambut dan kering untuk pengembangan pertanian
Rabu, 16 Juni 2021 - 11:25 WIB
Wakil Bupati Aceh Utara Fauzi Yusuf mengusulkan program  pengembangan lahan gambut dan lahan kering...
IHSG Rabu dibuka melemah 17,6 poin
Rabu, 16 Juni 2021 - 09:51 WIB
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) Rabu dibuka melemah 17,6 poin
Sandiaga: Ciptakan ekonomi kreatif dan wisata yang berkelanjutan
Selasa, 15 Juni 2021 - 20:55 WIB
Pandemi Covid-19 meluluhlantakkan berbagai sektor. Tak terkecuali pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah ...
Gubernur BI prediksi pertumbuhan e-commerce melonjak hingga 39 persen
Selasa, 15 Juni 2021 - 15:35 WIB
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memprediksi pertumbuhan transaksi keuangan digital sepert...
Airlangga: Realisasi anggaran PEN capai 31,4 persen per 11 Juni
Selasa, 15 Juni 2021 - 12:44 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa realisasi anggaran pemu...
BPS: Surplus neraca perdagangan RI pada Mei tertinggi selama 2021
Selasa, 15 Juni 2021 - 12:25 WIB
Badan Pusat Statistik (BPS) melansir bahwa neraca perdagangan Indonesia pada Mei 2021 kembali mengal...
BI catatkan utang luar negeri Indonesia April 2021 tumbuh melambat
Selasa, 15 Juni 2021 - 11:15 WIB
Bank Indonesia (BI) mencatatkan posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada April 2021 mencapai 41...
LPS ingatkan deposan kritis bertanya terkait risiko investasi
Senin, 14 Juni 2021 - 21:11 WIB
Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Lana Soelistianingsih mengingatkan para deposan ata...
Live Streaming Radio Network