Ditetapkan kembali jadi tersangka, eks Bupati Talaud praperadilankan KPK
Elshinta
Sabtu, 08 Mei 2021 - 13:24 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Sigit Kurniawan
Ditetapkan kembali jadi tersangka, eks Bupati Talaud praperadilankan KPK
Sumber foto: Antara/elshinta.com.

Elshinta.com - Mantan Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi Maria Manalip mengajukan upaya hukum praperadilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Gugatan praperadilan ini diajukan Sri Wahyumi atas langkah KPK yang kembali menetapkannya sebagai tersangka dan menahannya atas kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2014-2017. Penetapan tersangka dan penahanan ini dilakukan KPK setelah Sri Wahyumi selesai menjalani masa pidana di Lapas Wanita Tangerang untuk perkara suap lelang pekerjaan revitalisasi Pasar Lirung dan pekerjaan revitalisasi Pasar Beo tahun 2019.

Teguh Samudera, kuasa hukum Sri Wahyumi membeberkan alasan pihaknya mengajukan praperadilan terhadap KPK. Teguh menyebut upaya hukum ini ditempuh karena menduga terdapat pembunuhan karakter yang berimplikasi pada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) kliennya.

"Tidak sekedar kelalaian atau kekeliruan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, penyidik juga tidak menjalankan hukum acara yang ada sebagaimana mestinya," kata Teguh Samudera dalam keterangannya, Jumat (7/5).

Teguh menilai, penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan kliennya sebagai tersangka atas perkara dugaan penerimaan gratifikasi tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang sebagaimana dalam pasal 19, 184 KUHAP dan pasal 5 huruf f UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK mengenai, asas penghormatan terhadap HAM. Hal ini mengingat Sri Wahyumi ditangkap saat baru menghirup udara bebas dari Lapas Wanita Tangerang.  

"Disinyalir proses penangkapan dan penahanan tersebut merupakan skenario terstruktur dalam menjerat klien kami, jika tidak ingin disebut balas dendam," kata Teguh dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi elshinta.com, Sabtu (8/5).

Selain itu, Teguh menyoroti pernyataan KPK yang cenderung tendensius dan subjektif. Salah satunya, KPK menyebut Sri Wahyumi tidak kooperatif dan berprilaku labil. Menurutnya, sematan label tersebut mempengaruhi publik lewat pemberitaan media yang sumbernya sepihak. Hal itu dibuktikan dengan konferensi pers pihak KPK di depan awak media yang tidak dihadiri Sri Wahyumi selaku tersangka. Tidak hanya melanggar KUHAP, Teguh menyebut penetapan tersangka, penangkapan dan penahanannya, KPK lewat penyidiknya sangat tidak profesional menjalankan tupoksinya.

"Hal ini terungkap dalam proses penangkapan klien kami didepan LP Wanita Tangerang, dimana oknum-oknum penyidik menunjukkan arogansinya yang kebablasan, mengakibatkan bekas-bekas lebam pada tubuh klien kami," beber Teguh.

"Berpijak dari kronologi singkat di atas, langkah hukum kongkrit dari kesemuanya itu, kami memutuskan mengajukan Permohonan Pra Peradilan terkait Penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan di PN Jakarta Selatan Rabu 5 Mei 2021 dan secara resmi telah diterima berkas permohonannya," kata Teguh.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Ini respon pengacara Juliari soal pengajuan JC PPK bansos 
Selasa, 22 Juni 2021 - 20:24 WIB
Terdakwa kasus dugaan suap Bansos, Matheus Joko Santoso (MJS) terus melempar tanggung jawabnya ke ma...
Pengedar narkoba divonis 12 tahun penjara dan denda Rp1 miliar
Selasa, 22 Juni 2021 - 19:08 WIB
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, Maluku, menjatuhkan vonis 12 tahun penjara dan denda Rp1 mili...
BNNP Jatim musnahkan 6,4 kg sabu-sabu dan 203.000 butir ekstasi
Selasa, 22 Juni 2021 - 18:10 WIB
Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Timur memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu-sa...
BPKP NTB rilis kerugian korupsi jagung senilai Rp27,35 miliar
Selasa, 22 Juni 2021 - 17:23 WIB
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) merilis hasil ...
KKP deportasi 34 awak kapal Vietnam
Selasa, 22 Juni 2021 - 13:04 WIB
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Kementerian Hukum dan HAM mendeportasi 34 orang awa...
KPK dalami pertemuan Wali Kota Tanjungbalai dengan eks penyidik Robin
Selasa, 22 Juni 2021 - 11:35 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pertemuan Wali Kota Tanjungbalai nonaktif M Syahrial (MS) den...
KPK konfirmasi saksi kepemilikan aset mantan Dirut Sarana Jaya
Selasa, 22 Juni 2021 - 10:56 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi saksi Made Elviani dari pihak swasta perihal dugaan...
Satgas Pamtas tangkap 80 orang PMI non prosedural
Selasa, 22 Juni 2021 - 10:34 WIB
Satgas Pamtas Yonif Mekanis 643/Wns menangkap sebanyak 80 orang pekerja migran Indonesia (PMI) non p...
KKP koordinasi dengan imigrasi deportasi 34 awak kapal asing
Senin, 21 Juni 2021 - 22:45 WIB
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkoordinasi dengan pihak keimigrasian untuk mendeportasi ...
Polisi buru dua pelaku sindikat perdagangan harimau di Bengkulu
Senin, 21 Juni 2021 - 18:11 WIB
Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bengkulu memburu dua pelaku lainnya yang me...
Live Streaming Radio Network