KPK cek keabsahan beredar potongan surat 75 pegawai dinonaktifkan
Elshinta
Minggu, 09 Mei 2021 - 08:42 WIB |
KPK cek keabsahan beredar potongan surat 75 pegawai dinonaktifkan
Pelaksana Tugas (Plt.) Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA/HO-Humas KPK

Elshinta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mengecek keabsahan beredarnya potongan surat yang diteken Ketua KPK Firli Bahuri perihal penonaktifan 75 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

"Kami akan melakukan pengecekan keabsahan potongan surat tanpa tanggal dan cap kedinasan yang beredar tersebut," ucap Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Ahad.

KPK, kata dia, menyayangkan beredarnya potongan surat tersebut.

Secara kelembagaan, kata dia, saat ini KPK sedang berupaya menyelesaikan seluruh tahapan pengalihan pegawai KPK menjadi ASN dengan cermat agar bisa tepat waktu sesuai dengan rencana.

Atas hal tersebut, dia pun mengingatkan semua pihak agar berpedoman pada informasi resmi yang dikeluarkan KPK.

"Sekali lagi kami mengingatkan agar media dan publik berpedoman pada informasi resmi yang dikeluarkan secara kelembagaan oleh KPK, baik lewat juru bicara maupun seluruh saluran komunikasi resmi yang dimiliki KPK," ucap Ali.

Adapun potongan surat tersebut ditandatangani Firli tanpa tanggal yang menetapkan keputusan pimpinan KPK tentang hasil asesmen TWK yang tidak memenuhi syarat dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN.

Ada empat poin yang tercantum dalam surat tersebut, yakni: pertama, menetapkan nama-nama pegawai yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini tidak memenuhi syarat (TMS) dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi ASN.

Kedua, memerintahkan kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasannya langsung sambil menunggu keputusan lebih lanjut.

Ketiga, menetapkan lampiran dalam keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Sebelumnya, Sekjen KPK Cahya H. Harefa akan menerbitkan surat keputusan penetapan terhadap hasil asesmen TWK untuk disampaikan kepada pegawai yang dinyatakan memenuhi syarat maupun tidak memenuhi syarat.

KPK akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait dengan tindak lanjut terhadap 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat tersebut.

Selama belum ada penjelasan dari Kemenpan RB dan BKN, Cahya mengatakan bahwa KPK tidak akan memberhentikan 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat tersebut.

Hasil TWK yang diikuti 1.351 pegawai KPK telah diumumkan pada hari Rabu (5/5). Adapun yang memenuhi syarat (MS) sebanyak 1.274 orang, tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 75 orang, dan pegawai yang tidak hadir wawancara sebanyak dua orang.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Pengedar narkoba divonis 12 tahun penjara dan denda Rp1 miliar
Selasa, 22 Juni 2021 - 19:08 WIB
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, Maluku, menjatuhkan vonis 12 tahun penjara dan denda Rp1 mili...
BNNP Jatim musnahkan 6,4 kg sabu-sabu dan 203.000 butir ekstasi
Selasa, 22 Juni 2021 - 18:10 WIB
Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Timur memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu-sa...
BPKP NTB rilis kerugian korupsi jagung senilai Rp27,35 miliar
Selasa, 22 Juni 2021 - 17:23 WIB
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) merilis hasil ...
KKP deportasi 34 awak kapal Vietnam
Selasa, 22 Juni 2021 - 13:04 WIB
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Kementerian Hukum dan HAM mendeportasi 34 orang awa...
KPK dalami pertemuan Wali Kota Tanjungbalai dengan eks penyidik Robin
Selasa, 22 Juni 2021 - 11:35 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pertemuan Wali Kota Tanjungbalai nonaktif M Syahrial (MS) den...
KPK konfirmasi saksi kepemilikan aset mantan Dirut Sarana Jaya
Selasa, 22 Juni 2021 - 10:56 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi saksi Made Elviani dari pihak swasta perihal dugaan...
Satgas Pamtas tangkap 80 orang PMI non prosedural
Selasa, 22 Juni 2021 - 10:34 WIB
Satgas Pamtas Yonif Mekanis 643/Wns menangkap sebanyak 80 orang pekerja migran Indonesia (PMI) non p...
KKP koordinasi dengan imigrasi deportasi 34 awak kapal asing
Senin, 21 Juni 2021 - 22:45 WIB
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkoordinasi dengan pihak keimigrasian untuk mendeportasi ...
Polisi buru dua pelaku sindikat perdagangan harimau di Bengkulu
Senin, 21 Juni 2021 - 18:11 WIB
Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bengkulu memburu dua pelaku lainnya yang me...
Pengusaha didakwa suap politikus Golkar Eni Maulani Saragih
Senin, 21 Juni 2021 - 17:23 WIB
Pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal Tbk (BLEM) Samin Tan didakwa menyuap mantan Anggota Komis...
Live Streaming Radio Network