Kemenkes: Penghapusan hak paten vaksin berkontribusi pada akses dunia
Elshinta
Senin, 10 Mei 2021 - 21:20 WIB |
Kemenkes: Penghapusan hak paten vaksin berkontribusi pada akses dunia
Ilustrasi vaksin COVID-19. (ANTARA/HO-Kemenkes)

Elshinta.com - Juru Bicara COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengemukakan sikap Indonesia untuk menghapus hak paten vaksin COVID-19 berkontribusi mempermudah akses, harga, hingga perluasan vaksin di dunia.

"Hak paten vaksin merupakan kesepakatan bersama World Trade Organization (WTO) sebagai satu-satunya organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional," katanya saat dihubungi ANTARA melalui sambungan telepon, Senin sore.

Kesepakatan itu salah satunya mengatur untuk obat-obatan, termasuk hak paten produk bagi pihak yang berhasil menemukan, sehingga yang bersangkutan bisa menguasai pemasaran produk. "Jadi dia boleh selama sekian tahun menguasai hak patennya tersebut," katanya.

Kondisi seperti itu, kata Siti Nadia, tidak akan mempercepat proses vaksinasi bagi penduduk dunia di tengah ancaman pandemi COVID-19.

"Justru untuk transfer teknologi dan sebagainya menjadi terhalang dengan adanya hak paten itu. Selain itu, tidak bisa produk lain mendistribusikan produk yang sama dikarenakan masih ada pemegang lisensi tunggal," katanya.

Dengan adanya kesepakatan bersama menghapus hak paten vaksin COVID-19, kata Siti Nadia, akan lebih mempermudah proses akses, harga, hingga perluasan vaksin di dunia.

"Kami pada prinsipnya membuka akses dan mempermudah agar tidak dikendalikan oleh si penemunya, sebab ini persoalan pandemi. Jangan penemunya yang tentukan. Kalau perlu bisa diproduksi oleh negara maupun orang lain," katanya.

Siti Nadia menambahkan, sikap menghapus hak paten sebenarnya pernah ditunjukkan pemerintah Indonesia pada obat 'antiretroviral' (ARV) bagi pasien HIV tahun 2004.

Sikap tersebut ditunjukkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 83 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah Terhadap Obat-Obat Anti Retroviral yang ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri.

Siti Nadia mengatakan keputusan tersebut diberlakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak dalam upaya menanggulangi epidemi HIV/AIDS.

Aturan itu juga mengatur tentang peran Menteri Kesehatan dapat menunjuk pabrik obat sebagai pelaksana paten untuk dan atas nama pemerintah melaksanakan paten tersebut dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Selain itu, pemerintah juga memberikan imbalan kepada pemegang paten sebesar 0,5 persen dari nilai jual netto obat-obat antiretroviral.

Penggunaan ARV di Indonesia pada 1990 awalnya masih bersifat monoterapi atau duo terapi. Penggunaan terapi tiga kombinasi obat ARV baru dapat dilaksanakan pada November 1999, ketika Kelompok Studi Khusus (Pokdisus) AIDS Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia mulai melaksanakan Program Akses Diagnosis dan Terapi.

Melalui program ini, Pokdisus melakukan negosiasi kepada perusahaan farmasi paten obat dan reagen laboratorium. Upaya tersebut berhasil menurunkan harga obat hingga 30 persen dari harga pada umumnya.

Pada 2000, India berhasil memproduksi obat ARV generik, segera setelah itu pemerintah Afrika Selatan dan Thailand membeli untuk masyarakat mereka.

Juni 2001, perwakilan dari Pokdisus mengunjungi India berupaya untuk mengakses obat ARV generik dan berhasil mendapatkan komitmen dari salah satu perusahaan produsen obat ARV generik di India hingga paket obat ARV generik pertama dari India sampai di Indonesia pada 2001.

Upaya yang dilakukan Pokdisus mendapat respons positif dari masyarakat, setelah itu penggunaan obat ARV jumlahnya terus bertambah besar.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Agar mata tetap sehat meski terus terpapar layar gawai
Kamis, 17 Juni 2021 - 15:53 WIB
Pandemi masih belum usai dan sebagian besar masyarakat masih harus bekerja atau berkegiatan di rumah...
Vaksin AstraZeneca efektif hadapi varian Delta
Kamis, 17 Juni 2021 - 14:56 WIB
Virus corona varian Delta atau B1617.2 bisa dihadapi secara efektif dengan merek vaksin COVID-19 yan...
Dokter: Penderita hipertensi boleh olahraga asalkan kondisinya stabil
Kamis, 17 Juni 2021 - 08:02 WIB
Orang dengan riwayat hipertensi seperti halnya legenda bulu tangkis nasional Markis Kido bisa aman m...
Kemenkes: 47 kasus varian baru COVID-19 berasal dari luar negeri
Rabu, 16 Juni 2021 - 11:48 WIB
Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengemukakan 47 dari total 1...
Perhatikan ini saat tolong orang serangan jantung
Selasa, 15 Juni 2021 - 09:19 WIB
Melakukan pertolongan pertama pada serangan jantung hingga tak sadarkan diri, seperti yang dialami l...
Dokter: Gangguan prostat tak berkorelasi dengan kemandulan
Minggu, 13 Juni 2021 - 23:57 WIB
Gangguan pembesaran prostat atau benign prostate hyperplasia (BPH) pada pria tidak berkorelasi langs...
UPT Puskesmas di Langkat harus jadi garda terdepan layani kesehatan primer
Minggu, 13 Juni 2021 - 17:35 WIB
Sebanyak delapan orang PNS di jajaran Pemkab Langkat dilantik menjabat Kepala UPT Puskesmas di Kabup...
Dokter: Mengunyah makanan sebaiknya seimbang di kedua sisi mulut
Minggu, 13 Juni 2021 - 16:35 WIB
Mengunyah makanan sebaiknya dilakukan secara seimbang di kedua sisi mulut, sebab kebiasaan hanya men...
Jangan sepelekan buku KIA untuk pantau tumbuh kembang anak
Sabtu, 12 Juni 2021 - 10:45 WIB
Dokter spesialis anak yang tergabung dalam Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dr. Citra Amelinda, ...
Pemerintah: Masyarakat harus ubah mindset untuk tekan lonjakan Covid-19 di daerah
Jumat, 11 Juni 2021 - 20:50 WIB
Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dante Saksono Harbuwono menjelaskan Pemerintah sudah memp...
Live Streaming Radio Network