Puan: Jangan sampai `kecolongan` penularan COVID-19 dari bandara
Elshinta
Rabu, 12 Mei 2021 - 13:57 WIB |
Puan: Jangan sampai `kecolongan` penularan COVID-19 dari bandara
Ketua DPR RI Puan Maharani. (ANTARA/HO-DPR RI/aa.)

Elshinta.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan lembaganya menaruh perhatian besar kepada kondisi bandara-bandara di Indonesia agar tidak terjadi "kecolongan" pergerakan penularan COVID-19 dari bandara.

“Karena itu DPR RI menaruh perhatian besar kepada kondisi bandara-bandara kita agar tidak terjadi ‘kecolongan’ pergerakan penularan COVID-19 dari bandara," kata Puan saat mengunjungi Bandara Soekarno-Hatta, Banten, Rabu.

Puan menyampaikan hal itu sekaligus untuk menanggapi paparan yang disampaikan Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta mengenai "Pengamanan Obvitnas, Penanganan Covid-19 dan Operasi Ketupat Jaya 2021".

Puan meninjau Bandara Soekarno Hatta, di Banten untuk mengawasi pelaksanaan larangan mudik yang diterapkan pemerintah. Peninjauan dilakukan untuk memastikan aturan mudik dan penanganan COVID-19 berjalan baik.

Dalam kunjungan tersebut, dia juga sempat berbincang dengan seorang penumpang yang akan bepergian menggunakan pesawat dan dipastikan penumpang tersebut tidak termasuk orang yang dilarang mudik.

"Saya juga meminta pelaksanaan tes terkait deteksi Covid-19 seperti Swab PCR dan Rapid Antigen dilaksanakan secara disiplin dan mengikuti protokol kesehatan," ujar Puan dalam rilisnya.

Politisi PDI Perjuangan itu juga berbincang dengan petugas tes COVID-19 dan petugas di posko karantina. Puan berpesan agar kejadian penggunaan alat tes bekas seperti kasus di suatu bandara beberapa waktu lalu tidak ditiru.

Dia juga berpesan agar tracing dan pengawasan ketat benar-benar dilakukan guna memastikan penumpang dari luar negeri betul-betul menginap di hotel atau tempat karantina yang telah ditunjuk dan tidak melarikan diri.

"Kedisiplinan protokol kesehatan ini harus terus dilakukan sampai kita benar-benar selesai pandemi, bukan hanya dalam rangka Hari Raya," ujarnya.

Selain itu Puan juga mengingatkan agar pemerintah peka terhadap kekhawatiran yang dirasakan masyarakat yaitu terkait adanya anggapan publik jika pemerintah tidak adil karena melarang mudik tapi mengizinkan warga dari luar negeri masuk Indonesia.

Menurut dia, pemerintah harus peka dan perlu disinergikan aturan antara kementerian/lembaga yang berbeda dan bisa menimbulkan kebingungan atau kecemburuan di lapangan.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Anggota KPU ajukan uji materi soal putusan DKPP final mengikat
Rabu, 23 Juni 2021 - 15:34 WIB
Anggota KPU RI Arief Budiman dan Evi Novida Ginting Manik mengajukan permohonan uji materi Undang-Un...
Pengamat: Deklarasi referendum Jokowi tiga periode langgar konstitusi
Rabu, 23 Juni 2021 - 12:56 WIB
Pengamat politik dari Universitas Nusa Cendana, Jhon Tuba Helan, menilai, deklarasi referendum agar...
Kasal: TNI AL pertajam kekuatan pesawat udara tanpa awak
Senin, 21 Juni 2021 - 22:30 WIB
TNI Angkatan Laut dalam bidang penerbangan akan mempertajam kekuatan Pesawat Udara Tanpa Awak (PUTA)...
Analis politik ingatkan era Orde Baru soal masa jabatan presiden
Senin, 21 Juni 2021 - 17:11 WIB
Analis politik dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Teguh Yuwono mengingatkan pengalaman pad...
Politikus: Komunitas Jokowi-Prabowo tak goyahkan sikap kenegarawan
Senin, 21 Juni 2021 - 13:05 WIB
Politikus Partai Golkar H.M. Iqbal Wibisono yakin Presiden RI Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Pra...
Komisi III batalkan kegiatan hingga dua pekan ke depan
Senin, 21 Juni 2021 - 10:08 WIB
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh mengatakan Pimpinan Komisi III DPR telah mengam...
Sekelompok anak muda di Yogya deklarasikan Ganjar Capres 2024
Minggu, 20 Juni 2021 - 21:57 WIB
Perhelatan akbar pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI memang masih lama tahun 2024 mendatang. Na...
Survei: Mayoritas publik anggap Pancasila-UUD 1945 tak boleh diubah
Minggu, 20 Juni 2021 - 21:02 WIB
Survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) terbaru menunjukkan mayoritas publik at...
Survei SMRC: 84,3 persen publik ingin presiden tetap dipilih rakyat
Minggu, 20 Juni 2021 - 20:29 WIB
Hasil survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) terbaru menunjukkan bahwa 84,3 pe...
PAN: Pihak dorong Jokowi tiga periode lakukan perusakan karakter
Minggu, 20 Juni 2021 - 17:45 WIB
Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi menilai pihak-pihak yang terus mendorong masa masa jabata...
Live Streaming Radio Network