KKP terima limpahan kasus dua kapal Malaysia dari Polri
Elshinta
Rabu, 12 Mei 2021 - 15:48 WIB |
KKP terima limpahan kasus dua kapal Malaysia dari Polri
Plt Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Antam Novambar (tengah). ANTARA/HO-KKP

Elshinta.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerima limpahan kasus penyidikan dua kapal ikan asing berbendera Malaysia yang ditangkap Direktorat Polisi Perairan Mabes Polri di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Selat Malaka.

"Ini menunjukkan bahwa sinergi pemberantasan illegal fishing berjalan sangat baik antaraparat kita di lapangan," kata Plt Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Antam Novambar dalam siaran pers di Jakarta, Rabu.

Ia mengemukakan bahwa kasus pencurian ikan tersebut selanjutnya akan ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan Stasiun PSDKP Belawan.

Antam menuturkan bahwa dengan pelimpahan kasus tersebut maka PPNS perikanan akan secara penuh menangani kasus tersebut.

Dua kapal berbendera Malaysia yaitu KHF 1937 dan SLFA 3082 ditangkap oleh Direktorat Polair Polri pada 8 dan 9 Mei 2021 saat melakukan kegiatan penangkapan ikan ilegal di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 571 Selat Malaka.

"Kapal beserta delapan awak berkewarganegaraan Myanmar dan Thailand juga sudah diserahkan kepada kami untuk menjalani proses hukum lebih lanjut," papar Antam.

Dihubungi secara terpisah, Plt Direktur Penanganan Pelanggaran Nugroho Aji menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja Kepolisian RI yang terus mendukung upaya KKP dalam melakukan pemberantasan pencurian ikan di WPPNRI.

Nugroho memastikan PPNS perikanan akan melaksanakan penyidikan secara profesional dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, ujar dia, penyidikan juga dipastikan akan berlangsung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat selama penanganan proses hukum tersebut.

"Segera akan kami proses sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Nugroho.

Terkait pengenaan pasal terhadap kedua kapal ikan berbendera Malaysia tersebut, Nugroho menjelaskan bahwa keduanya diduga melakukan tindak pidana perikanan di WPPNRI dengan menggunakan alat penangkapan ikan trawl, dan melanggar Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja: Sektor Kelautan dan Perikanan, dan Pasal 85 jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

Sepanjang 2021, KKP telah menangani 95 kasus tindak pidana perikanan dengan rincian, 31 kasus dalam tahap penyidikan, 18 kasus dalam tahap P-21, 10 kasus dalam Tahap II, 9 kasus dalam proses persidangan dan 27 kasus telah memperoleh keputusan berkekuatan hukum tetap (inkracht).

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Polri tangkap lima pelaku pinjaman `online`jaringan Tiongkok
Kamis, 17 Juni 2021 - 23:58 WIB
Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menangkap lima orang pelaku ...
Polri: Terduga teroris di Bogor pemasok bahan pembuatan bom
Kamis, 17 Juni 2021 - 23:47 WIB
Satu terduga teroris yang ditangkap di Kota Bogor, Jawa Barat KWD (30) diketahui memiliki peran seba...
KPK menahan empat eks anggota DPRD Provinsi Jambi
Kamis, 17 Juni 2021 - 22:09 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan empat mantan anggota DPRD Provinsi Jambi yang sebelumnya...
Nurul Ghufron: Isu taliban sempat tergiang di telinga pimpinan KPK
Kamis, 17 Juni 2021 - 20:00 WIB
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan isu mengenai adanya pegawai ...
Hakim memvonis delapan tahun mantan Bupati Muara Enim penerima suap
Kamis, 17 Juni 2021 - 19:49 WIB
Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Palembang, Sumatera Selatan jatuhkan...
KPK jamin transparan soal TWK selama jadi wewenang lembaga
Kamis, 17 Juni 2021 - 18:24 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjamin dan memastikan akan transparan terkait kisruh tes wawasa...
Pegawai KPK tetap minta akses untuk delapan kelengkapan TWK
Kamis, 17 Juni 2021 - 18:12 WIB
Perwakilan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam tes wawasan kebangsaan tetap m...
Anji jalani asesmen di BNNP DKI Jakarta
Kamis, 17 Juni 2021 - 16:23 WIB
Musisi EAP alias Anji menjalani asesmen di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta di J...
KPK panggil tujuh saksi terkait kasus suap eks penyidik Stepanus Robin
Kamis, 17 Juni 2021 - 14:12 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis memanggil tujuh saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap t...
KPK konfirmasi saksi pembelian tanah oleh tersangka Nurdin Abdullah
Kamis, 17 Juni 2021 - 13:37 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi saksi wiraswasta Muh Hasmin Badoa mengenai pembelia...
Live Streaming Radio Network